Makalah Pengertian Syarat Macam Hujjah Ulama ( mashlahah al-mursalah )



Makalah Pengertian maslahah mursalah? Syarat syarat maslahah mursalah? Macam macam maslahah mursalah? Contoh maslahah mursalah? Pandangan Para Ulama tentang maslahah mursalah? Hujjah maslahah mursalah? Alasan ulama menjadikan maslahah mursalah  sebagai hujjah? 


BAB I
PENDAHULUAN


1.            Latar Belakang

Sebagian darii ulama kaum muslimin berpendapatt bahwasannya mashlahah al-mursalah yangg tidakk ada bukti syar’i yangg membuktikan terhadap pengakuan terhadapnya maupun pembatalannya, tidakk bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Mereka berdalil ada dua hal yangg menyebabkan kekaburan Istislah ini, yaitu : Pertama, Bahwasannya syari’at telah memelihara segala kemaslahatan manusia dengaan nash-nashnya dan dengaan petunjuknya berupa Qiyas.
Kedua, Bahwasannya pembentukan hukum atas dasar kemutlakan kemaslahatn berarti membuka pintu untukk hawa nafsu orang yangg menurutinya, baik darii kalangan penguasa, amir, dan para mufti. Oleh karena itu dalaam makalah ini pemakalah akan memaparkan dan menjelaskannya secara mendetail.

2.            Rumusan Masalah

a.       Apa yangg dimaksud dengaan Istislah al- mashlahah al-mursalah?
b.      Bagaimana hujjah Ulama tentang Istislah al- mashlahah al-mursalah?
c.       Apa-apa saja macam-macam Istislah al- mashlahah al-mursalah?

3.            Tujuan Penulisan

a.       Menambah wawasan ilmu pengetahuan kita
b.      Menyelesaikan tugas matakuliah yangg telah diberikan oleh Dosen
c.       Memahami al- mashlahah al-mursalah lebih mendalaam


BAB II

PEMBAHASAN


A.      Definisi Al-Mashlahah Al-Mursalah

Sebelum membahas tentang maslahah mursalah, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang maslahah, karena maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk darii maslahah. Maslahah berasal darii kata shalaha dengaan penambahan “alif” di awalnya yangg secara arti kata berarti “baik” lawan darii kata “ buruk” atau “ rusak”. Ia ialah mashdar dengaan arti kata shalh yaitu manfaat atau terlepas dariipadanya kerusakan. (Syarifuddin, Amir, 2011, hal. 345).
Pengertian maslahah dalaam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yangg mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalaam artinya yangg umum ialah setiap segala sesuatu yangg bermanfaat bagi manusia, baik dalaam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenengan ;atau dalaam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yangg mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menhindarkan kemudaratan.
Menurut Abdul wahhab al-khallaf dalaam bukunya Ilmu Ushul Fikih ,
المصلحة المرسلة أي المطلقة ,في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي علي اعتبارها أو إلغائها.وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغا. (خلاف، 2003، صفحة 74)
 "Al- Maslahah Al Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul ialah kemaslahatan yangg oleh syar’i tidakk dibuatkan hukum untukk mewujudkannya,tidakk ada dalil syara’ yangg menunjukan dianggap atau tidakknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidakk dibatasi  oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan". Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untukk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidakk terbatas bagian-bagiannya dan tidakk terbatas pada perorangan,akan tetapi kemaslahatan itu seiring dengaan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengaan perkembangan lingkungan. (Khalaf, 2002, hal. 110)
         Darii segi bahasa, kata al-maslahah ialah seperti lafazh al-manfa’at, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yangg sama artinya dengaan kalimat ash-shalah, seperti halnya lafazh al-manfaat sama artinya dengaan al-naf’u. (syafe'i, 2010, hal. 117)
         Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) darii kata al-mashalih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melaui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegaan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan maslahah.
         Manfaat yangg dimaksud oleh pembuat hukum syara aalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untukk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.
         Manfaat itu ialah kenikmatan atau sesuatu yangg akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengaan deimikian, al- Maslahah al-Mursalah ialah suatu kemaslahatan yangg tidakk mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidakk ada pembatalnya. Jika terdapatt suatu kejadian yangg tidakk ada ketentuan syariat, dan tidakk ada illah yangg keluar darii syara yangg menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditentukan sesuatu yangg sesuai dengaan hukum syara, yakni suatu ketentuan yangg berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untukk menyatakan suatu manfaat, maka suatu kejadian tersebut dinamakan al-Maslahah al-Mursalah. Tujuan al-Maslahah al-Mursalah ialah kemaslahatan; yakni memelihara darii kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.
Sedangkan alasan dikatakan al-Marsalahah al-Mursalah, karena syara memutlakannya bahwa didalaamnya tidakk tersapat kaidah syara yangg menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.

B.       Definisi Menurut Ulama Ushul

Menurut para ulama ushul. Sebagian ulama menggunakan istilah al-Maslahah al-Mursalah itu dengaan kata al-Munasib al-Mursal. Ada pula yangg meggunakan al-istishlah dan ada pula yangg menggunakan istilah al-istidlal al-mursal. Istilah-istilah tersebut walupun tampak sama memiliki sau tujuan, maing-masing mempunyai tinjauan yangg berbeda-beda. Setiap hukum yangg didirikan atas dasar maslahat dapatt diinjau darii tiga segi yaitu:
a.        Melihat maslahah yangg terdapatt pada kasus yangg dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, akan kemaslahatan tersebut tidakk didasarkan pada dalil yangg menunjukan pntingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau darii sisi ini disebut al-maslahah al-mursalah (maslahah yangg terlepas darii dalil khusus), tetapi sejalan dengaan petunjuk-petunjuk umum syari’at Islam.
b.       Melihat sifat yangg sesuai dengaan tujuan syara’ (al-washaf al-munasib) yng mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yangg sesuai dengaan tujuan syara’, antara lain untukk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidakk ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, darii sisiini ia disebut al-munasib al-mursal (kesesuaian dengaan tujuan syara’ yangg terlepas darii dalil syara’ yangg khusus).
c.        Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yangg ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalaam hal ini penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. Proses seperti ini disebut istishlah (menggali dan menetapkan suatu maslahah).

Apabila hukum itu ditinjau darii segi yangg pertama, maka dipakai istilah al-Maslahah al-Mursalah. Istilah ini yangg paling terkenal. Bila ditinjau darii segi yangg kedua, dipakai istilah al-munasib al mursal. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Untukk segi yangg ketiga dipakai istilah al-istishlah, yangg dipakai Al-Ghazali dalaam kitab Al-Mustasyfa, atau dipakai istilah al-isti’dal al mursal. Seperti yangg dipakai Al-Syatibi dalaam kitab Al-Muwafaqat.
Walaupun para ulama berbeda-beda dalaam memandang al-Maslahah al-Mursalah, hakikatnya ialah satu, yaitu setiap manfaat yangg di dalaamnya terdapatt tujuan syara’ secara umum, namun tidakk terdapatt dalil yangg secara khusus menerima atau menolaknya. Dibawah ini akan dbahas beberapa pandangan para ulama tentang hakikat dan pengertian al-Maslahah al-Mursalah.
Menurut Abu Nur Zuhair, al-Maslahah al-Mursalah ialah suatu sifat yangg sesuai dengaan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidakknya oleh syara’.
Abu Zahrah mendefinisikannya dengaan suatu maslahah yangg sesuai dengaan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidakk ada dasar yangg secara khusus menjadi bukti diakui atau tidakknya.
Al-Ghazali menyatakan, setiap maslahah yangg kembali kepada pemeliharaan maksud syara’ yangg diketahui darii Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’, tetapi tidakk dipandang darii ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidakk juga melalui metode qiyas, harus ada dalil asal (maqis alaih). Cara mengetahui maslahah yangg sesuai dengaan tujuan itu ialah darii beberapa dalil yangg tidakk terbatas, baik darii Al-quran, sunnah, qarinah-qarinah maupun darii isyarat-isyarat. Oleh sebab itu, cara penggalian maslahah seperti itu disebut al-Maslahah al-Mursalah. Artinya, terlepas darii-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum darii beberapa dalil syara’.
Darii pernyataan Al-Ghazali tersebut dapatt disimpulkan bahwa al-Maslahah al-Mursalah (istishlah) menurut pandangannya ialah suatu metode istidlal (mencari dalil) darii nash syara’ yangg tidakk merupkan dalil tambahan terhadap nash syara’, tetapi ia tidakk keluar darii nash syara’. Menurut pandangannya, ia merupakan hujjah qath’iyyat selama mengandung arti pemeliharan maksud syara’, walaupun dalaam penerapannya zhanni.
Lebih jauh Al-Ghazali menegaskan apabila kita menafsirkan maslahah dengaan pemeliharaan maksud syara’ maka tidakk ada jalan bagi kita untukk berselisih dalaam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa maslahah seperti itu ialah hujjah agama. Sekiranya dikatakan ada perbedaan pendapatt dala hal itu, perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara satu maslahah dengaan maslahah lainnya atau per tentangan tujun syara’ dengaan yangg lainnya. Dalaam halini, kita wajib men-tarjih yangg lebih kuat.
Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa al-Maslahah al-Mursalah ialah setiap prinsip syara’ yangg tidakk disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengaan tindakan syara’ serta maknanya diambil darii dalil-dalil syara’. Maka prinsip tesebut ialah sah sebagai dasar hukum dan dapatt dijadikan rujukan sepanjang ia telah manjadi prinsip dan digunakan syara’ yangg qath’i. Darii pengertian yangg dikemukakan Al-Syatibi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa:
a.        Al-Maslahah al-Mursalah menurut Asy-Syatibi ialah suatu maslahah yangg tidakk ada nash tertentu, tetapi sesuai dengaan tindakan syara’.
b.       Kesesuaian maslahah denga syara’ tidakk diketahui darii satu dalil dan tidakk darii nash yangg khusus, melainkan darii beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yangg menghasilkan hukum qath’I walaupun secara bagian-bagiannya tidakk menunjukkan qath’i.
Setelah dikemukakan beberapa pengertian al-Maslahah meneurut beberapa ulama ushul, dapatt ditarik kesimpulan bahwa hakikat al-Maslahah dlam syari’at Islam ialah setiap manfa’at yangg tidakk didasarkan pada nash khusus yangg menunjukkan mu’tabar (diakui) atau tidakknya manfa’at itu.
Adapun al-Maslahah al-Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi ialah suatu maslahah yangg sesuai dengn tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yangg berfungsi untukk menghilangkan kesempitan, baik yangg bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder).
Penjelasan definisi-definisi di atas, juga menunjukkan bahwa tidakk semua yangg mengandung unsure manfaat bisa dikatakan Maslahah Mursalah, jika tidakk termasuk maqashid asy-syari’ah.
Kita juga tidakk bisa mengatakan bahwa al-Maslahah al-Mursalah adaah segala sesuatu yangg dilakukan oleh eorang Imam dalaam kekuasaannya, seperti keputusan seorang imam untukk memerdekakan hamba sahaya, membunuhnya, dan membebaninya tebusan dengaan harta. Kebijakan-kebijakan tersebut telah tercantum dalaam nash Al-Quran dan As-Sunah.
Tidakk juga dikatakan al-Maslahah al-Mursalah bila ada dua kemaslahatan yangg saling bertentangan dan masing-masing mempunyai penguat atau pembatal. Hal tersebut tidakk masuk dalaam kategori jauh darii penguat dan pembatal.
Selain itu, juga termasuk al-Maslahah al-Mursalah segala kemaslahatan yangg bertentangan dengaan nash atau qiyas yangg sahih, baik pertentangannya secara umum maupun mutlaq. Karena semua pertentangan tergadap keduanya terdapatt penguat untukk membatalkannya, maka tidakk sah untukk dikatakan mursal.
Namun demikian, al-Maslahah al-Mursalah itu jangan dipahami tidakk memiliki dalil untukk dijadikan sandarannya atau jauh darii dalil-dalil pembatalna. Tapi harus dipahami bahwa al-Maslahah al-Mursalah berdasarkan pada dalil yangg terdapatt pada syara’, namun tidakk dikhususkan terhadap al-Maslahah al-Mursalah ini. bisa dikatakan melalui metode yangg jauh, seperti penjagaan terhadapa roh, akal dan keturunan.
Diantara contoh yangg dapatt dikatakan al-Maslahah al-Mursalah ialah kemaslahatan daulah Islam dalaam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya, atau ketika adanya musuh, juga ketika tidakk sedikitpun harta yangg dimiliki oleh Negara karena dibelanjakan untukk hal-hal yangg kurang bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidakk ada penguatnya dan tidakk pula ada dalil yangg membatalkannya, namun termasuk asalah satu darii maksud ketentuan syariat, yakni menjaga agama.


C.    Posisi Para Ulama dalaam Al-Maslahah Al-Mursalah

2.1 Penerimaan Imam Malik dan Pandangan Para Ulama
                Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masalah istishlah merupakan permasalahan yangg menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Berdasarkan pendapatt yangg lebih kuat, dinyatakan bahwa tidakk sah mengambil masalah yangg menggunakan Al-Maslahah Al-Mursalah karena tidakk ada dalil yangg mengisyaratkannya.
                Diantara par aulama, tidakk ada seorangpun yangg menyanggkal pendapatt diatas, kecuali imam malik. Di bawah ini akan di terangkan pendapatt beberapa ulama dalaam kitab Ushul tentang Al-Maslahah Al-Mursalah:
1.       Al-Amidi berkata dalaam kitab Al-Ihkam, “para ulama darii golongan syafi’I, hanafi dll telah sepakat untukk tidakk berpegang kepada istislah, kecuali imam malik, dan diapun tidakk sependapatt engan para pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untukk tidakk memakai istislah dalaam setiap kemaslahahan, kecuali dalaam kemaslahatan yangg penting dan khusus secara Qath’i. mereka tidakk menggunakannya dalaam kemaslahatan yangg tidakk penting, tidakk berlaku umum, serta tidakk kuat.
2.       Menurut Ibnu Hajib, sesuatu yangg tidakk ada dalilnya itu disebut mursal. Akan tetapi jika gharib atau ada pembatalnya maka dalil itu tertolak secara sepakat. Adapun bila dalilnya sesuai, maka Imam Al-Ghazali  memakainya, dia menerimanya darii Asy Syafi’I dan Malik. Namun, yangg lebih utama ialah menolaknya.
3.       Imam Asy-Syatibi berkata dalaam kitab Al-Istifham, berpendapatt tentang adanya maslahah mursalah itu telah diperdebatkan dikalangan ara ulama, yangg dapatt dibagi dalaam empat pendapatt:
a.        Al-Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yangg tidakk ada dasarnya.
b.       Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak
c.        Imam ASy Syafi’I dan para pembesar golongan hanafiyah memakai Al-Maslahah Al-Mursalahdalaam permasalahan yangg tidakk dijumpai dasar hukumnya yangg shahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yangg mendekati hukum yangg shahih. Hal itu senada dengaan pendapatt Al-Juwaini.
d.       Imam Al-Ghazali berpendapatt bahwa bila kecocokannya itu ada dalaam tahap tahsin atau tajayyun (perbaikan), tidakklah dipakai sampai ada dalil yangg lebih jelas. Adapun bila berada dalaam martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Diapun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untukk melaksanakannya. Namun pendapattnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan: yakni martabat kebutuhan. Dalaam kitab Al-Mustasyfa, dia menolaknya, namun dalaam kitab Syafa’u al-Ghalil, dia menerimanya (Al-Mustasyfa, I:141).
Dengaan melihat beberapa pendapatt ulama diatas jelaslah bahwa hanya Imam Malik yangg menerima istishlah secara mutlak.
a.        Posisi Imam Abu Hanifa terhadap Al-Maslahah Al-Mursalah
Abdul Wahaf Khalaf berkata dalaam kitab Mashadiru At-Tasyri’ Al-Islami hal 89: “Pendapatt yangg mashyur yangg tertulis dalaam berbagai kitab ialah Abu Hanifah tidakk memakai istishlah dan tidakk menganggapnya sebagai dalil syara. Hal itu didasarkan pada berbagai tinjauan:
1.       Para Ahli Fiqih Irak dalaam mukaddimahnya berkata bahwa hukum syara’ itu mengandung maksud kemaslahatan, sehingga perlu mencari berbagai alasan untukk mencapai kemaslahatan tersebut. Mereka menggunakan akal dan roh nash sehingga banyak sekali membuat takwil-takwil yangg sesuai dengaan akal mereka dengaan maksud untukk mencari kemaslahatan. Pendapatt yangg lebih jauh lagi bahwa para pemimpin fiqh irak tidakk menggunakan istishlah, seperti Ibrahim An-Nakha’I, dia tidakk menggunakan istishlah, tetapi senantiasa berhujjaj untukk kemaslahatan. Mereka termasuk yangg mendahulukan qiyas dan menjaga kemaslahatan.
2.       Mereka hanya memakai istishsan dan tidakk menggunakan istishlah,  dan menganggap bahwa istishlas itu bagian darii istihsan yangg bersandarkan pada adat, kepentingan, dan kemaslahatan. Namun, bila mereka dikatakan berhujjaj dengaan istishlah, mereka tidakk mengakuinya dan hanya menganggap bahwa mereka telah berdalil dengaan istishan dan ‘urf.
Berdasarkan hal tersebut dapatt diketahui bahwa para ulama telah mengeluarkan berbagai istinbath hukum dengaan cara istishlah yangg sama artinya dengaan istishan menurut Imam Abu Hanifa.
Adapun penggunaan ‘urfkhususnya dikalangan Hanafiyah lebih luas dibanding istishlah terhadap hal-hal yangg tidakk ada nashnya. Hal ini tentunya bebas bagi tiap-tiap daerah dalaam kehidupannya dengaan maksud untukk mencapai kemaslahatan hidup mereka. Tak heran jika banyak hukum yangg didasarkan pada ‘urf menurut Hanafiyah sebenarnya sama dengaan istishlas menurut ulama lainnya.


D.      Macam-macam Mashlahah

Sebagai mana dijelaskan diatas bahwa mashlahah dalaam artian syara’ bukan hanya disasarkan pada pertimbangan akal dalaam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapatt mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan; tetapi lebih jauh lagi, yaitu bahwa yanggdianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengaan tujuan syara’ dalaam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.
Kekuatan mashlahah dapatt dilihat darii segi tujuan syara’ dalaam menetapkan hukum, yangg berkaitan secara langsung atau tidakk langsung dengaan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu Agama, jiwa, Akal, keturunan, Harta. Juga dapatt dilihat darii segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupa manusia kepada lima hal tersebut
1.       Darii segi kekuatannya sebagai hujjah dalaam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam, yaitu : maslahah dharuriyah, mashlahah hajiyah, dan mashlahah tahnisiyah.
a.     Mashlahah dharuriyah  
Mashlahah dharuriyah ialah kemaslahatan yangg keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidakk punyaarti apa-apa bila satu saja dan prinsip yangg lima tersebut tidakk ada. Segala usaha yangg secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut ialah baik atau mashlahah dalaam tingkat  dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yangg secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut ialah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut ialah baik atau mashlahah dalaam tingkat dharuri
b.     Mashlahah hajiyah
 Mashlahah hajiyah  ialah kemaslahatan yangg tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidk berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidakk secara langsung bagi oemenuhan kebutuhan pokok yangg lima (dharuri), tetapi secara tidakk langsung menuju kearah sana seperti dalaam hal yangg memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh mashlahah hajiyah  ialah menuntut ilmu agama untukk tegaknya agama; makan untukk kelangsungan hidup; mengasah otak untukk sempurnanya akal; melakukan jual beli untukk mendapattkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau mashlaha dalaam tingkat haji.
c.      Mashlahah tahsiniyah
            Mashlahah tahsiniyah ialah mashlahah yangg kebutuhan hidup manusia kepadanya tidakk sampai tingkatan dharuri,  juga tidakk sampai tingkatan haji; namun kebutuhan tersebut perlu perlu terpenuhi dalaam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia Mashlahah tahsiniyah  dalaam bentuk tahsini  tersebut, juga berkaitan dengaan lima kebutuhan pokok manusia.
Tiga bentuk mashlahah  tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yangg kuat ialah mashlahah dharuriyah, kemudian dibawahnya ialah mashlaha hajiyah dan yangg berikutnya mashlahah tahsiniyah.
2.       Darii adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengaan tujuan syara’ dalaam menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengaan munasib atau keserasian maslahah dengaan tujuan hukum. Maslahah dalaam artian munasib itu darii segi pembuat hukum (syar’i) memerhatikannya atau tidakk, mashlahah terbagi menjadi tiga macam,yaitu:
a.        Mashlahah al mutabaroh
Yaitu maslahah yangg diperhitungkan oleh syar’i. Maksudnya, ada petunjuk darii syar’i, baik langsung maupun tidakk langsung,, yangg memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yangg menjadi alasan dalaam menetapkan hukum. Darii segi langsung tidakk langsungnya petunjuk ( dalil) terhadap mashlaha tersebut, mashlahah dibagi menjadi dua:
1)       Munasib mu’tasir, yaitu ada petunjuk langsung darii pembuat hukum syar’i yangg memrhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara’ dalaam bentuk nash atau ijma’ yangg menetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalaam menetapkan hukum. Contohnya dalil nash yangg menunjuk langsung kepada mashlahah, umpamanya tidakk baiknya mendekati perempuan yangg sedang haid dengaan alasan haid itu ialah penyakit. Hal ini disebut mashlahah karena menjauhkan diri darii kerusakan atau penyakit.
2)        Munasib mualim
Yaitu tidakkada petunjuk langsung darii syara’ baik dalaam bentuk nash atau ijma’ tentang perhatian syara’ terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidakk langsung ada.
b.       Mashlahah al-Mulghah, atau mershlahah yangg ditolak, yaitu mashlahah yangg dianggap baik oleh akal, tetapi tidakk diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yangg menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengaan tujuan syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yangg berbeda dengaan apa yangg dituntun oleh mashlahah itu.
c.        Mashlahah al-Mursalah, atau yangg juga biasa disebut Istishlah, yaitu apa yangg dipandang baik oleh akal sejalan dengaan tujuan syara’dalaam menetapkan hukum; namun tidakk ada petunjuk syara’ yangg memperhitungkannya dan tidakk ada pula petunjuk syara’ yangg menolaknya.


E.       Syarat-syarat berpegang kepada Mashalihul Mursalah

Para ulama yangg menjadikan al Mashlahah al Mursalah sebaga hujjah sangat berhati-hati dalaam menggunakannya, sehingga tidakk terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu, oleh karena itu ada 3 syarat dalaam berpegang teguh pada Mashlahah Mursalah:
1.             Mashlahat itu harus jelas dan pasti bukan hanya berdasarkan kepada prasangka
Artinya, enetapan hukum syara’ itu dalaam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
2.             Mashlahat itu bersifat umum, bukan untk kepentingan pribadi
Artinya, penetaan hukum syara’ itu dalaam kenyataannya dapatt menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya darii mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil darii mereka.
3.        hukum yangg ditetapkan berdasarkan mashlahat itu tidakk bertentangan dengaan hukum atau prinsip yangg telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Maka tidakk syah menganggap suatu kemaslahata yangg menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dengaan perempuan. kemaslahatan ini sia-sia karena bertentangan dengaan nash al-Qu’an


F.       Alasan ulama yangg menjadikannya sebagai hujjah

jumhur ulama berpendapatt bahwa al maslahah al mursalah ialah hujjah syara’ yangg dipakai landasa penetapan hukum. kejadian yangg tidakk ada hukumnya dalaam nash, ijma’, qiyas atau istihsan, maka ditetapkan hukum yangg dituntut oleh kemaslahatan umum.
          alasan mereka dalaam hal ini ada dua:
1.     kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidakk ada habisnya. maka seandainya hukum tidakk ditetapkan sesuai dengaan kemaslahatan manusia yangg baru dan hanya berdasarkan syari’ saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidakk ada. tujuan penetapan hukum itu antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.
2.          orang yangg mau meneliti penetapan hukum yangg dilakukan para sahabat nabi, tabi’in dan imam-imam mujtahid mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yangg mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari’.

G.      Alasan ulama yangg tidakk berhujjah dengaan al mashlahah al mursalah

                Sebagian ulama umat islam berpendapatt bahwa kemaslahatan umum itu tidakk menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidakk ada saksi syara’ yangg menyatakan dianggap atau tidakknya kemaslahatan itu. mereka menggunakan dua alasan:
1. Syariat itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengaan nash-nashnya maupun dengaan apa yangg ditunukkan oleh kias. Karena syari’ tidakk akan membiarkan manusia dalaam kesia-siaan dan tidakk membiarkan kemaslahatan yangg manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untukk kemaslahatan itu. jadi tidakk ada kemaslahatan tanpa ada saksi darii syar’I yangg menunjukkan anggapannya. sedangkan kemaslahatan yangg tidakk ada saksi darii syari’ yangg menunjukkan anggapannya. sedangkan kemaslahatan yangg tidakk ada saksi darii syari’ yangg menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya ialah bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yangg tidakk boleh dijadikan dasar penetapan hukum.
2.  penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum ialah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. sebagian bagi mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya dan keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. sedangkan kemaslahatan ialah suatu hal yangg relative, tergantung sudut pandang dan lingkungan. maka penetapan hukum syari’at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.

H.       Mashlahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad

Jumhur ulama sepakat dalaam menggunakan mashlahah al-mu’tabarah, namun tidakk menempatkannya sebagai dalil dan metode yangg berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara’ yangg mengakuinya, baik secara langsung atau tidakk langsung. Pengakuan akan mashlahah dalaam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara’ tersebut. Ia diamalkan dalaam rangka pengamalan qiyas.
                Adanya perbedaan pendapatt dikalangan ulama mengenai penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad ialah karena tidakk adanya dalil khusus yangg menyatakan diterimanya mashlahah itu oleh syar’i baik secara langsung maupun tidakk langsung, karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamalkannya mashlahah itu oleh jumhur ulama ialah karena adanya dukungan syar’i, meskipun secara tidakk langsung. Digunakannya mashlahah itu bukan karena semata ia ialah mashlahah, tetapi karena adanya dalil syara’ yangg mendukungnya.
                Adapun syarat-syarat khusus untukk dapatt berijtihad dengaan menggunakan mashlahah mursalah, diantaranya:
1.       Mashlahah Mursalah itu ialah mashlahah yangg hakiki dan bersifat umum, dalaam arti dapet diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat darii manusia secara utuh.
2.       Yangg dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yangg hakiki betul-betul telah sejalan dengaan maksud dan tujuan syara’ dalaam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
3.       Yangg dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yangg hakiki dan telah sejalan dengaan tujuan syara’ dalaam menetapkan hukum itu tidakk berbenturan dengaan dalil syara’ yangg telah ada, baik dalaam bentuk nash Al-Qur’an dan Sunah, maupun ijma’ ulama terdahulu.
4.       Mashlahah Mursalah itu diamalkan dlaam kondisi yangg memerlukan, yangg seandainya masalahnya tidakk diselesaikan dengaan cara ini, maka umat akan berada dalaam kesempitan hidup, dengaan arti harus ditempuh untukk menghindarkan umat darii kesulitan.
Argumentasi kalangan ulama yangg menggunakan mashlahah mursalah, diantaranya ialah sebagai berikut:
1.       Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu’adz ibn Jabal yangg akan menggunakan ijtihad bil al-ra’yi bila tidakk menemukan ayat Al-Qur’an dan Sunah Nabi untukk menyelesaikan sebuah kasus hukum.
2.       Adanya amaliah dan praktik yangg begitu meluas dikalanngan sahabat nabi tentang penggunaan mashlahah mursalah sebagai suatu keadaan yangg sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
3.       Suatu mashlahah bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengaan maksud pembuat hukum (syar’i), maka menggunakan mashlahah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i. Meskipun tidakk ada dalil khusus yangg mendukungnya. Sebaliknya bila tidakk digunakan untukk menetapkan suatu kemshlahatan dalaam kebijaksaaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yangg dimaksud oleh syar’i (Pembuat Hukum). Melalaikan tujuan syar’i ialah suatu perbuatan yangg batal.
4.       Bila dalaam keadaan tertentu untukk menetapkan hukum tidakk boleh menggunakan metode mashlahah mursalah, maka akan menempatkan umat dalaam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untukk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalaam surat al-Baqarah(2): 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yangg lebih mudah dalaam kehidupannya.
Kelompok ulama yangg menolak maslahah mursalah sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi yangg diantaranya ialah:
1.       Bila suatu maslahah ada petunjuk syar’i yangg membenarkannya atau yangg di sebut mu’tabarah, maka ia telah termasuk dalaam umumnya qiyas. Seandainya tidakk ada petunjuk syara’ yangg membenarkannya, maka ia tidakk mungkin disebut sebagai suatu maslahah. Mengamalkan sesuatu yangg di luar petunjuk syara’ berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Quran maupun Sunah Nabi. Hal ini juga berarti tidakk mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal Al-Quran dan Sunnah Nabi menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.
2.       Beramal dengaan maslahah yangg tidakk mendapatt pengakuan tersendiri darii nash akan membawa kepada pengamalan hukum yangg berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidakklah lazim dalaam prinsip-prinsip islami. Keberatan Al-Ghazali untukk menggunakan istihsan dan maslahah mursalah sebenarnya karena tidakk ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (talazzuz) dan beliau menetapkan syarat yangg berat untukk penetapan hukum.
3.       Menggunakan maslahah dalaam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalaam menetapkan hukum yangg dapatt mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum.
4.       Seandainya dibolehkan berijtihad dengaan maslahah yangg tidakk mendapatt dukungan darii nash, maka akan memberi kemungkinan untukk berubahnya hukum syara’ karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara’, juga karena berlainan antara  seseorang dengaan orang lain.
Bila diperhatikan perbedaan pendapatt dengaan argumen masing-masing ulama yangg menerima dan yangg menolak metode maslahah mursalah dalaam ijtihad, tampaknya tidakk ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yangg menerima, ternyata tidakk menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yangg berat. Begitu pula kelompok yangg menolak, ternyata dasar penolaknya ialah karena kekhawatiran darii kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengaan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya khehawatiran ini dapatt dihindarkan, umpamanya telah ditemukan garis kesamaan dengaan prinsip asal, mereka uga akan menggunakan mashlahah mursalah dalaam ber ijtihaj sebagaimana imam asyafi’i sendiri melakukannya.
                Selanjutnya terlihatbahwa ulama yangg menggunakan mashlahah mursalah itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untukk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat.


























BAB III
PENTUTUP


1.      Kesimpulan
Mashlahah al-Mursalah, yaitu yangg mutlak menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana Syari’ tidakk mensyariatkan suatu hukum untukk merealisir kemaslahatan itu, dan tidakk ada dalil yangg menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidakk terikat oleh dalil yangg mengakui atau dalil yangg membatalkannya.

2.      Saran
Kami selaku pemakalah menyadarii masih banyak kekurangan dalaam penyusunan makalah ini, oleh karena itu saran dan masukan darii kawan-kawan akan sangat membantu dalaam penyempurnaan makalah ini.



















DAFTAR PUSTAKA
Khalaf, A. w. (2002). Ilmu Ushul Fiikih . Jakarta: Pustka Amani.
syafe'i, r. (2010). ilmu ushul fiqih. Bandung: Pustaka Setia.
Syarifuddin, Amir. (2011). ushul fiqh 2. Jakarta: KENCANA.
خلاف, ع. ا. (2003). علم أصول الفقه. دار احديث.


Visitor