Teori menyusun surat gugatan dan perubahan/ pencabutan surat gugatan.




Makalah Pengertian Teori Surat Gugatan ? ,Pengertian Perubahan Surat Gugatan ? ,Pengertian Pencabutan Surat Gugatan ? ,Arti Surat Gugatan ? ,Macam macam Teori Surat Gugatan ? ,Arti Teori Subtantieriings? ,Arti Teori Individualiserings? ,Jelaskan Tahap tahap Penyusunan Perubahan Surat Gugatan ?



Teori tentang bagaimana Menyusun Sebuah Surat Gugatan yaitu :
  1. Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukom yan g menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yan g mendahului peristiwa hukom dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hokum tersebut. Bagi penggugat yan g menuntut suatu benda miliknya misalnya dalaam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia ialah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dsb. Teori sudah ditinggalkan
  2. Individualiserings Theorie yaitu teori ini menyatakan bahwa dalaam dalaam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yan g menunjukkan adanya hubungan hhukom yan g menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yan g mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hokum tersebut. Bagi penggugat yan g menuntut suatu benda miliknya, misalnya dalaam gugatan cukup disebutkan bahwa ia ialah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukan dalaam gugatan karenaini dapatt dikemukakan di persidangan pengadilan dengaan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengaan system yan g dianut dalaam HIR/Rbg, dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasakan kepada ahli hukom dan hakim bersifat aktif.

Menyusun Surat Pencabutan gugatan dapatt terjadi:
  1. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim dalaam hal ini ialah tergugat belum memberikan jawaban.
  2. Dilakukan dalaam proses pemeriksaan perkara dalaam hal ini apabila tergugat sudah memberikan jawaban maka harus dengaan syarat disetujui oleh pihak tergugat.

Jika gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban maka penggugat masih boleh mengajukan gugatannya kembali dan jika tergugat sudah memberikan jawaban penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan karena penggugat sudah dianggap melepaskan haknya.

Menyusun Surat Perubahan surat gugatan dapatt dilakukan dengaan syarat :
  1. Tidak boleh mengubah kejadian materil yan g menjadi dasar gugatan (MA tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970.
  2. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan.

Tentang Perubahan atau Penambahan Surat Gugatan tidak diatur dalaam HIR/ Rbg namun dalaam yurisprudensi MA dijelaskan bahwa perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan tergugat dalaam pembelaan kepentingannya (MA tgl 11-3-1970 Nomo 454 K/Sip/1970, tanggal 3-12-1974 Nomor 1042 K/Sip/1971 dan tanggal 29-1-1976 Nomor 823 K/Sip/1973). Perubahan tidak diperkenankan kalau pemeriksaan hamper selesai. Semua dali pihak-pihak sudah saling mengemukakan dan pihak sudah memohon putusan kepada majelis hakim (MA tanggal 28-10-1970 Nomo 546 K/Sip/1970).

Kesempatan atau waktu melakukan Penyusunan Surat Perubahan Gugatan dpt dibagi menjadi 2 tahap :
  1. Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapatt dilakukan tanpa perlu izin tergugat.
  2. Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengaan izin tergugat jika tidak di setujui perubahan tetap dapatt dilakukan dengaan ketentuan :
·         Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat.
·         Tidak menyimpang darii kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara.
·         Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalaam positanya.

Sekian dari kami mengenai Teori menyusun surat gugatan dan perubahan/ pencabutan surat gugatan semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yang haus akan pengetahuan

Masih banyak pembahasan mengenai GUGATAN, berikut Materi Gugatan silahkan bagi kaula muda yan g ingin menambah wawasan :



________________________________
Sumber : H. Riduan Syahrani, SH, Buku Materi Dasar Hukom Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi cet. V, 2009.

Visitor