Sumber Sumber Hukum Acara Pidana Indonesia



Makalah Pengertian Sumber Hukum Acara pidana? Hukum acara Acara pidana? kuhp? Asas asas hukum acara pidana? Kuh acara pidana? Makalah Sumber sumber hukum? Sumber hukum formal?  sumber hukum internasional?


SUMBER- SUMBER HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA


Berikut ini kami akan memaparkan Sumber-sumber Hukum Acara Pidana Indonesia satu per- satu sehingga teman- teman dapat memahaminya secara detail :

  1. UUD 1945 dalaam Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undong”, dan Ayat (2) “Susunan dan badan-badan kehakiman itu diatur dengn undang-undong”. Dalaam Pasal 25 menyatakan “Syarat-syarat untukk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengn undang-undong”, dalaam penjelasan Pasal Pasal 24 dan 25 dijelaskan “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yangg merdeka artinya terlepas darii pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengn itu harus diaadakan jaminan dalaam undang-undong kedudukanya para hakim”. Dalaam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala lembaga negara yangg ada masih tetap berfungsi sepanjang untukk melaksanakan UUD dan belum diadakan yangg baru menurut undang-undong dasar ini”.
  2. Kitap Undang-undong Hukum Acara Pidana (KUHAP) Atau Undang-undong Nomor 8 Tahun 1981 Tentan g Hukum Acara Pidana. Peraturan yangg menjadi dasar sebelum berlakunya Undang-undong ini ialah Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yangg diperbaharui (RIB) (Staadsblad Tahun 1941 Nomor 44) yangg berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undong Darurat Nomor 1 Tahun 1951.Dengn berlakunya KUHAP maka untukk pertama kalinya di Indonesia di adakan kodifikasi dan unifikasi yangg lengkap dalaam arti meliputi seluruh proses pidana darii awal (mencari kebenarasn) sampai pda kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai (herziening).
  3. Undang-undong Nomor 2 Tahun 1986 Tentan g Peradilan Umum jo. Undang-undong Nomor 8 Tahun 2004 tentan g Perubahan Atas UU No. 2 /1986 Tentan g Peradilan Umum jo. Undang-undong Nomor 49 Tahun 2009 Tentan g Perubahan Kedua Atas UU No. 2/1986 Tentan g Peradilan Umum.
  4. Undang-undong Nomor 14 Tahun 1985 Tentan g Mahkamah Agung jo. Undang-undong Nomor 5 Tahun 2004 tentan g Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentan g Mahkamah Agung jo. perubahan kedua dengn Undang-undong Nomor 3 Tahun 2009.
  5. Undang-undong Nomor 48 Tahun 2009 Tentan g Kekuasaan Kehakiman, pda saat Undang-undong ini berlaku, Undang-undong Nomor 4 Tahun 2004 tentan g Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. Undang-undong Nomor 18 Tahun 2003 tentan g Advokat yangg mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 April 2003.
  7. Undang-undong Nomor 2 Tahun 2002 Tentan g Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  8. Undang-undong Nomor 16 Tahun 2004 Tentan g Kejaksaan Republik Indonesia.
  9. Undang-undong Nomor 7 Tahun 1992 Tentan g Pokok Perbangkan, khususnya Pasal 37 jo. Undang-undong Nomor 10 Tahun 1998.
  10. Undang-undong Nomor 31 Tahun 1999 Tentan g Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang ini mengatur acara pidana khusus untukk delik korupsi. Kaitannya dengn KUHAP ialah dalaam Pasal 284 KUHAP. Undang - Undang tersebut dirubah dengn Undang-undong Nomor 20 Tahun 2001 Tentan g Perubahan Atas Undang-undong Nomor 31 Tahun 1999 Tentan g Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  11. Undang-undong Nomor 13 Tahun 1970 Tentan g Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap anggota MPRS dan DPR Gotong Royong. Undang-undong ini masih berlaku dan kata MPRS seharusnya dibaca MPR, sedangkan DPR seharusnya tanpa Gotong Royong.
  12. Undang-undong Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 Tentan g Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
  13. Undang –Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 Tentan g Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentan g Pelaksanaan KUHAP.
  15. Beberapa Keputusan Presiden yangg mengatur tentan g acara pidana yaitu :
·         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentan g Pemberian Wewenang Kepda Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan  Terhadap Mereka Yangg Melakukan Tindakan Penyeludupan;
·         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 Tentan g Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
·         Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentan g Tata Cara Tindakan Kepolisian  terhadap Pimpinan/Anggota DPRD Tingkat II dan II;
·         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentan g Organisasi Polri;
·         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 Tentan g Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
·         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1983 Tentan g Tunjangan Hakim
·         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983 Tentan g Tunjangan Jaksa



Sekian dariiiii kami mengenai Sumber-sumber Hukum Acara Pidana Indonesia semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan


------------------------------------------------------
Sumber :
  • Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, cet. III, 2009
  • H. Riduan Syahrani, SH, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.V, 2009.

Visitor