Sumber Sumber Hukum Acara Perdata

Yan g merupakan Sumber Hukom Acara Perdata atau tempat dimana dapat ditemukan peraturan Hukom Acara Perdata yan g berlaku dinegara kita yaitu: [1]
 
1.       Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)

HIR ialah Hukom Acara Perdata yan g berlaku untok daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukom Acara perdata dala m HIR dituangkan pada Pasal 115-245 yan g termuat dala m BAB IX,  serta beberapa pasal yan g tersebar antara Pasal 372-394

Pasal 115 s/d Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi berhubung dihapusnya Pengadilan Kabupaten oleh UU No.1 drt. Tahun 1951, dan peraturan mengenai banding dala m pasal 188 – 194 HIR  juga tidak berlaku lagi denga n adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

2.       Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

RBg ialah Hukom Acara Perdata yan g berlaku untok daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri darii 5 (lima) BAB dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) pasal yan g mengatur tentang pengadilan pada umumnya dan acara pidananya tidak berlaku lagi denga n adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Ketentuan Hukom Acara Perdata yan g termuat dala m BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak berlaku lagi, yan g masih berlaku hingga sekarang ialah Title IV dan V bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).

3.       Burgerlijk Wetboek (BW)

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang–Undang Hukom Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukom Perdata Materiil, namun juga memuat Hukom Acara Perdata, terutama dala m Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865- Pasal 1993), selain itu juga terdapat dala m pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 – Pasal 25) serta beberapa pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533,535,1244 dan 1365).

4.       Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukom Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan darii orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yan g dipersamakan denga n mereka. Pasal-pasal ordonasi ini diambil oper dala m penyusunan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).[2]

5.       Wetboek van Koophandel (WVK)

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-undang Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi Hukom Perdata Materiil, namun didala mnya ada beberapa pasal yan g memuat ketentuan Hukom Acara Perdata (Misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275).

6.       Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yan g memuat ketentuan-ketentuan hukom acara perdata khusus untok kasus kepailitan.

7.       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ialah Undang-undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yan g berlaku sejak 24 Juni 1947, denga n adanya undang-undang ini, peraturan mengenai banding dala m HIR pasal 188 – 194 tidak berlaku lagi.
8.       Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ialah Undang-Undang tentang Tindakan-tindakan Sementara Untok menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil yan g berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951.

9.       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ialah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yan g berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004. Ketentuan Hukom Acara Perdatanya termuat dala m Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3), selainya juga memuat hukom acara pada umumnya. Undang-Undang ini telah di ganti denga n Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

10.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Undang-Undang tentang Perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan Hukom Acara Perdata (khusus) untok memeriksa, mengadili, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceraian yan g terdapat dala m Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 25, 28, 38, 39, 40, 55, 60, 63, 65, dan 66. Undang-undang ini diatur lebih lanjut  denga n Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975.

11.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ialah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yan g mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985, yan g kemudian mengalami perubahan pertama denga n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian dirubah lagi denga n perubahan kedua denga n  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi hukom acara perdata yan g ada dala m pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

Dala m Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan dan hukom acara bagi Mahkamah Agung (Pasal 40-78).

Hukom Acara bagi Mahkamah Agung yan g termuat dala m BAB IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 terdiri darii 5 (lima) bagian yaitu :

·         Bagian Pertama Pasal 40 s/d Pasal 42 tentang ketentuan umum;
·         Bagian Kedua Pasal 43 s/d Pasal 55 tentang pemeriksaan kasasi;
·         Bagian Ketiga Pasal 56 s/d Pasal 65 tentang pemeriksaan sengketa perihal kewenangan mengadili;
·         Bagian Keempat Pasal 66 s/d Pasal 77 tentang pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yan g telah memperoleh kekuatan tetap; dan
·         Bagian Kelima Pasal 78 tentang pemeriksaan sengketa yan g timbul karena perampasan kapal.

12.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ialah Undang-Undang tentang Peradilan Umum, berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Ketentuan dala m Undang-undang tersebut mengatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dala m lingkungan peradilan umum. Pasal-pasal yan g memuat Peraturan Hukom Acara Perdatanya, antara lain termuat dala m Pasal 50, 51, 60, dan 61. Undang-undang ini dirubah denga n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, tetapi tidak mengenai hukom acara perdata. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan kedua denga n Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

13.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ialah Undang-Undang tentang Advokat yan g mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 April 2003.

14.    Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama darii Mahkamah Agung menjadi sumber Hukom Acara Perdata yan g sangat penting di negara kita ini, terutama untok mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan yan g banyak terdapat dala m peraturan perundang-undangan Hukom Acara Perdata peninggalan Zaman Hindia Belanda.

15.    Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahlkamah Agung juga merupakan sumber Hukom Acara Perdata. Dasar hukom bagi Mahkamah Agung untok mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung ini termuat dala m Pasal 79 Uundang-undang Nomor 14 Tahun 1985.



[1] H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukom Acara Perdata, PT. Aditya Bakti Bandung, Cet. V,  2009,  hal 4-13
[2] Prof. Dr. R. Supomo, S.H. op.cit., hal. 70.



Visitor