Subjek Hukum Internasional


SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL


Sekian dari kami mengenai Subjek Hukum Internasional  semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yang haus akan pengetahuan

Subjek Hukum Internasional ialah semua pihak atau entitas yaang dapatt dibebani oleh hak dan kewajiban yaang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan baik yaang bersifat formal ataupun non-formal darii perjanjian internasional ataupun dan kebiasaan internasional (Istanto, Ibid: 16; Mauna, 2001:12).

Subjek-subjek hukum internasional ialah :

1.       Negara

Negara ialah subjek hukum internasional dalaam arti klasik, yaang dimaksudkan dengaan negara ialah negara yaang berdaulat, negara yaang tidaak bergantung dengaan negara lain.
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuuk disebut sebagai pribadi dalaam hukum internasional ialah :
·         Penduduk yaang tetap.
·         Wilayah tertentu.
·         Pemenintahan.
·          Kemampuan untuuk mengadakan hubungan dengaan negara lain.

2.       Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapatt dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yaang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidaak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengaan Tahta Suci, dengaan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)

3.       Palang Merah Internasional

Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalaam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalaam yaang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yaang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yaang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapattkan simpati dan meluas di banyak negara, yaang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dan negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)

Dasar hukumya:

·         Internasionai committee of red cross (ICRC)
·         Konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang

4.       Organisasi Internasional

Bersifat Universal

·         LBB(dibentuk LBB tahun 1920 dan dibubarkan karena dianggap gagal).
·         Badan badan di PBB (PBB dibentuk tanggal 26 Juni 1945) yaitu : Sidang Umum, Dewan Keamanan (security Council : The Big Five : AS,Inggris,Prancis,Rusia, Cina, + 6 negara anggota tidaak tetap), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Sekretariat PBB, International court of Justice, Dewan Perwakilan.

Bersifat Regional

·         ASEAN
·         NATO

Berdasarkan Maksud dan Tujuan

·         OPEC

Organisasi Internasional non politik/pemerintah (Non Governmental Organization)

·         Greenpeace

5.       Orang Perorangan (Individu)

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yaang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengaan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yaang mandiri

Dasar hukumnya :

·         Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304
·         Perjanjian upersilesia 1922
·         Keputusan permanent court of justice 1928
·         Perjanjian London 1945 (lnggris, Prancis, Rusia, USA)
·         Konvensi Genocide 1948

6.       Kaum Pemberontak/Beligerensi (Belligerent)

Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalaam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yaang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengaan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yaang dapatt diambil ialah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yaang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidaak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengaan pengakuan tersebut, berarti bahwa darii sudut pandang negara yaang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.


Berikut ini kami akan memaparkan Subjek Hukum Internasional  satu per- satu sehingga teman- teman dapat memahaminya secara detail :

Visitor