Prosedur Melaporkan Peristiwa Tindak Pidana

Definisi laporan dapa t kita lihat dala m Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Huku m Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

Laporan ialah pemberitahuan yan g disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yan g berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
Darii pengertian diatas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yan g berwenang bahwa telah ada dan/atau sedang terjadi dugaan terjadinya sebuah peristiwa tindak pidana/kejahatan. Artinya peristiwa yan g dilaporkan tersebut belum tentu masuk dala m sebuah perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yan g berwenang terlebih dahulu unt uk menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan. Dan kita sebagai orang yan g melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban unt uk melaporkan tindakan tersebut.

Selanjutnya dimana kita dapa t melapor.? Dala m hal anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan yan g diatur dala m Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daerah Huku m Kepolisian Negara Republik Indonesia, anda dapa t langsung datang ke kantor kepolisian yan g terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah huku m kepolisian meliputi :

·         1.  Daerah huku m kepolisian Markas Besar Polri unt uk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(Mabes);
·         2. Daerah huku m kepolisian Daerah unt uk wilayah Provinsi (Polda);
·         3. Daerah huku m kepolisian Resort unt uk wilayah Kabupaten/Kota (Polres);
·         4. Daerah huku m kepolisian Sektor unt uk wilayah Kecamatan (Polsek).

Unt uk wilayah administrasi kepolisian sesuai dengan amanah Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daerah Huku m Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah huku mnya dibagi berdasarkan pemerintahab daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai contoh jika anda melihat adanya tindak pidana disuatu kecamatan, maka anda dapa t melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (Polsek) dimana tindak pidana itu terjadi, akan tetapi anda juga dibenarkan dan/atau diperbolehkan unt uk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yan g berada diatasnya (contoh: melapor ke Polres, Polda atau Mabes Polri).

Pada saat anda berada dikantor Polisi, silahkan langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yan g merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, yan g berbunyi :

SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi”.
Selanjutnya laporan oleh si pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu si pelapor berhak mendapa tkan surat tanda penerimaan laporan darii penyelidik atau penyidik.

Pasal 108 ayat 1 KUHAP, berbunyi :

Setiap orang yan g mengalami, melihat, menyaksikan da/atau menjadi korban peristiwa yan g merupakan tindak pidana berhak unt uk menagjukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.
Pasal 108 ayat 6 KUHAP, berbunyi :

Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yan g bersangkutan”.
Kewajiban kita sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas darii kepolisian yan g seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dala m keadaan aman. Oleh karenanya, kita yan g sudah membantu dan meringankan tugas Kepolisian dala m melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak pidana/kejahatan tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yan g meminta bayaran itu ialah oknum yan g sepatutnya anda laporkan oknum tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Sedangkan unt uk laporan atau pengaduan melalui telepon, didala m Peraturan Kepala Kepolisian No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dala m Penyelenggaraan Tugas Polri, Kepolsiian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi tentang keluhan masyarakat yan g ingin melapor melalui telepon dengan nomor khusus seperti 110, 112 maupun via sms ke nomor 1717.

Dasar huku m :

1.       Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Huku m Acara Pidana
2.       Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daearh Huku m Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.       Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dala m Penyelenggaraan Tugas POLRI
4.       Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
5.       Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

Visitor