Alat Bukti Pengakuan

Dibedakannya antara pengertian hokum perdata materiil denga n hokum perdata formal (hokum acara perdata) dimaksudkan untu k menjelaskan bahwa keduanya memang berbeda secara substansial. Hokum perdata materiil merupakan kumpulan kaidah hokum yan g mengatur atau berisi hak-hak dan kewajiban- kewajiban para subjek hokum. Sedangkan hokum acara perdata ialah kumpulan kaidah hokum yan g berisi tentang pengaturan bagaimana cara-cara mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apabila dilanggar subjek hokum lain.
Kebutuhan terhadap hokum acara merupakan tuntutan darii hokum materiil itu sendiri. Hal itu disebabkan tanpa ada hokum acara tentu saja perselisihan atau sengketa yan g timbul diantara para subjek hokum yan g mengadakan hubungan hokum akan sangat sulit dipulihkan. Oleh karena itu keberadaan hokum acara pada dasarnya ialah sebagai jaminan atas penegakan hak atau kewenangan subjek hokum terhadap objek hokum tertentu. Pada akhirnya tujuan darii adanya hokum acara ialah simultan denga n tujuan hokum secara keseluruhan yakni terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Hokum perdata materiil juga berbeda denga n hokum acara perdata, karena hokum perdata materiil ialah hokum privat sedangkan hokum acara perdata ialah hokum publik. Pembedaan ini pun terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yan g dilindungi. Hokum perdata materiil berisi kaidah yan g mengatur kepentingan individu atau perorangan (mengandung sifat keperdataan) sedangkan hokum acara perdata sebagai kaidah yan g mengatur tentang bagaimana mempertahankan hokum materiil jika hokum materiil itu dilanggar, ini menyan gkut kepentingan umum (mengandung sifat publik).
Hokum acara perdata di samping mengandung sifat-sifat sebagai hokum publik, juga mengandung sifat-sifat keperdataan. Sifat keperdataan itu tampak dala m hal kaidah-kaidah yan g mengatur tentang hak dan wewenang yan g dilakukan oleh para pihak untu k mempertahankan kepentingannya. Sedangkan sifat publiknya tampak dala m kaidah yan g mengatur tentang tata cara hakim sebagai aparatur negara menjalankan tugasnya dan terdapat ketentuan-ketentuan yan g harus dilakukan oleh hakim yan g harus ditaati.
Ketentuan-ketentuan yan g bersifat publik tersebut tidak boleh dikesampingkan. Umpamanya saja, kaidah tentang tata cara mengajukan gugatan, batas waktu mengajukan banding maupun kasasi, tentang kekuatan alat-alat bukti yan g diajukan para pihak di depan sidang pengadilan, dan lain-lain.
Menyan gkut masalah kekuatan pembuktian, mengingat kekuatan pembuktian darii alat-alat bukti merupakan sifat publik darii hokum acara perdata, maka hakim diharuskan percaya kepada kekuatan alat bukti yan g diajukan para pihak. Denga n demikian hakim perdata tidak boleh memeriksa secara mendala m tentang latar belakang pernyataan para pihak di persidangan. Tentang apakah pengakuan yan g dikemukakan itu palsu atau tidak, demikian pula apakah sumpah yan g diucapkan itu palsu atau tidak, itu semua merupakan tugas dan wewenang hakim pidana.

(a)     Faktor-faktor yan g Mendukung Timbulnya Pengakuan
Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untu k memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yan g diajukan denga n dalih bahwa hokum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untu k memeriksa dan mengadilinya.[1] Dala m menyelesaikan setiap sengketa yan g diajukan kepadanya, hakim memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yan g diajukan para pihak.
Membuktikan dala m arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yan g cukup kepada hakim yan g memeriksa perkara yan g bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yan g diajukan.[2]

Menurut sifatnya alat bukti dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, bukti yan g berasal darii diri para pihak (pengakuan dan sumpah).
Kedua, alat-alat bukti yan g berasal darii luar diri para pihak (surat-surat, persangkaan hakim,
dan keterangan para saksi).

Alat bukti yan g berasal darii diri para pihak dan diberikan berdasarkan atas kejujuran maka dapat dianggap terbukti sebagai suatu peristiwa tertentu. Sedangkan alat bukti yan g berasal darii luar para pihak kadang-kadang masih perlu didukung oleh alat-alat bukti lain, terutama apabila peristiwanya tidak dapat dianggap terbukti. Umpamanya saja, hanya terdapat satu orang saksi. Padahal diketahui darii adagium bahwa "satu saksi itu bukan saksi" (Unus testis nullus testis). Keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian yan g kuat di dala m hokum. Hal itu terutama untu k menghindarii adanya kelemahan-kelemahan yan g terkandung di dala m kesaksian itu. Kelemahan yan g dimaksud, baik yan g berasal darii iktikad buruk orang yan g memberi kesaksian itu maupun kelamahan yan g tidak disengaja. Sebagai contoh umpamanya, diajukan saksi seseorang yan g kurang ingatannya. Atau dapat juga saksi yan g keterangannya diperoleh darii orang lain (kesaksiande auditu). Padahal kesaksian de auditutidak dapat dianggap sebagai alat bukti kesaksian.
Demikian pula halnya denga n alat bukti surat yan g kemungkinannya masih harus dibebani denga n alat bukti lain, jika peristiwanya masih belum dianggap terbukti. Ukuran perbedaan kekuatan sebagai alat bukti ialah karena besar atau kecilnya kemungkinan mendekati kepada kebenaran. Akta otentik umpamanya, lebih besar kemungkinan mendekati kepada kebenaran, karena telah dikuatkan oleh pejabat yan g berwenang. Oleh karena itu barangsiapa yan g mengajukan akta otentik sebagai alat bukti di persidangan, maka akta otentik tersebut mempunyai kekuatan bukti yan g sempurna. Sebagai kon sekuensinya, barangsiapa yan g membantah keabsahan darii akta otentik itu harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Sebaliknya, menyan gkut akta di bawah tangan, jika akta di bawah tangan dibantah kebenarannya, maka barangsiapa yan g mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai alat bukti, maka yan g bersangkutan harus mebuktikan kebenarannya.
Kemudian menyan gkut masalah bukti persangkaan hakim, untu k alat bukti ini masih memerlukan adanya bukti-bukti lain. Ini disebabkan persangkaan hakim itu timbul berdasarkan adanya bukti atau dalil-dalil lain yan g diajukan para pihak.

Faktor Keinsyafan Batin Manusia
"...Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yan g tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dala m perkara di persidangan, yan g membenarkan baik seluruhnya atau sebagian darii suatu peristiwa, hak atau hubungan hokum yan g diajukan oleh lawannya, yan g mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi...".[3]
Darii batasan di atas dapat difahami bahwa pengakuan merupakan pernyataan darii salah satu pihak di persidangan, yan g timbul atas dorongan naluriah manusia. Naluri manusia-lah yan g mengarahkan untu k mewujudkan cita-cita kebenaran. Oleh karena itu maka pengakuan yan g jujur merupakan pernyataan darii salah satu pihak untu k mengemukakan yan g benar, walaupun merugikan dirinya sendiri.
O. Notohamidjojo,[4] dala m bukunya mengemukakan antara lain bahwa: "...keinsyafan batin atau nurani manusia ialah sebagai alat pengontrol dala m diri manusia untu k memihak kepada yan g baik dala m menghadapi suatu keadaan antara yan g baik dan yan g buruk, antara salah dan benar...".
Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu tinjauan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan yan g patut dihargai ialah pengakuan yan g jujur atau yan g benar-benar timbul darii keinsyafan batin para pihak yan g berperkara. Pengakuan yan g timbul karena keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras denga n kebenaran, atau telah sesuai denga n kenyataan yan g sesungguhnya telah terjadi.

Faktor Pemikiran yan g Logis
Untu k menentukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu diperlukan akal, sementara akal itu dimiliki oleh setiap orang. Akal itulah yan g menjadi hakim dala m diri seseorang yan g senantiasa memberikan pertimbangan dala m menjatuhkan suatu keputusan atas setiap kejadian.
Faktor pikiran logis ini merupakan pendukung bagi para pihak untu k memberikan pengakuan yan g jujur, sebab akal yan g ada padanya dapat menentukan pilihannya, untu k melakukan yan g sesuai denga n kebenaran sebagai yan g diharapkan. Untu k dapat menentukan pilihannya itu maka ia berpedoman kepada kaidah-kaidah tentang apa yan g harus dilakukan dala m kehidupan sehari-hari.
Soedjono Dirdjosisworo,[5] mengemukakan bahwa masalah kepatuhan hokum itu menyan gkut kemampuan individu dala m menghayati aturan hokum yan g dibentuk. Menghayati benar atau tidak kaidah hokum yan g dihadapinya akan menetapkan pilihan sikap untu k patuh atau menyeleweng darii patokan kaidah yan g ada. Kesadaran seseorang untu k melakukan perilaku yan g sesuai denga n hokum, berkaitan denga n penilaian yan g diberikan untu k melakukan perilaku tersebut. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia di dala m menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran denga n perasaannya.

(b)     Bentuk-bentuk Pengakuan
Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pada permulaan sidang, hakim haraus senantiasa berusaha untu k mendamaikan kedua belah pihak yan g bersengketa. Apabila perdamaian itu berhasil, maka hakim akan membuat akta perdamaian, sehingga sengketa itu berakhir denga n dibuatnya akta perdamaian tersebut. Akan tetapi apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, maka hakim akan mempersilakan penggugat untu k membacakan gugatannya. Setelah itu giliran tergugat untu k mengajukan jawabannya. Jawaban tergugat dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Jawaban juga dapata berupa referte, bantahan, dan pengakuan.
Referte ialah jawaban darii pihak tergugat yan g berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan.[6] Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yan g harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Referte ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan. Sedangkan bantahan(verweer) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyan gkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan denga n pokok perkara (verweer ten principale). Di samping referte dan sangkalan, jawaban tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni).
Dala m praktik banyak terjadi penggabungan antara pengakuan dan sangkalan. Akibatnya terjadi pengakuan yan g tidak bulat. Akan tetapi pada dasarnya pengakuan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal itu karena menyan gkut pembuktian, sebab apabila sudah ada pengakuan tidak perlu lagi pembuktian. Hanya hal-hal yan g disangkal yan g memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Disebabkan karena adanya pengakuan yan g tidak bulat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan, yaitu

Pertama, pengakuan murni;
Kedua, pengakuan denga n kualifikasi; dan
Ketiga, pengakuan denga n klausula.[7]

Yan g dimaksud denga n kualifikasi bukan semata-mata sangkalan, tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan. Demikian juga pengakuan denga n klausula ialah pengakuan denga n tambahan yan g bersifat membebaskan.



[1] Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970. Lihat pula penjelasan pasal tersebut.
[2] R.M. Sudikno Mertokusumo, Hokum Acara... Op. Cit., halaman 107
[3] R.M. Sudikno Mertokusumo, Hokum Acara... Op. Cit., halaman 107.
[4] O. Notohamidjojo,Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dala m Filsafat Hokum.
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, halaman 21.
[5] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi Hokum. Bandung: Alumni, 1983, halaman
75.
[6] R.M. Sudikno Mertokusumo, Hokum Acara...Op.cit., halaman 92.
[7] R.M. Sudikno Mertokusumo, Loc. cit., halaman 150.
[8] Ibid. , halaman 150.
[9] Retnowulan Sutantio, Op. Cit., halaman 81.
[10] A.Pitlo, Hokum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda. 1978, halaman 64.
[11] Periksa, Putusan PN Denpasar No. 159/Pdt./1966 tanggal 30 Januari 1967, antara lain dikatakan bahwa: “gugatan penggugat seluruhnya dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya apabila hal-hal lain selebihnya dala m surat gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat.”
[12] Periksa, Putusan PN Singaraja No. 133/Pdt./1960, tanggal 21 Mei 1970. Putusan PN Klungkung No.
540/Pdt./1963, tanggal 19 Oktober 1963.
[13] Lihat Putusan PN Surabaya No. 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980.
[14] R.M. Sudikno Mertokusumo,O p. cit . , halaman 150
[15] Putusan MA Nomor 29K/Sip/1950, Tanggal 24 Mei 1951H. 1951 No. 1, halaman 25.



Visitor