Pengertian Peraturan Pemerintah

Pengertian peraturan pemerintah ialah suatu peraturan yg dibuat oleh pemerintah yg tujuan dibuatnya ialah untk melaksanakan peraturan yg berada diatasnya (yaitu undang-undang). Peraturan pemerintah ini memiliki ciri-ciri atau kriteria dala m proses pembuatannya yaitu sebagai berikut :

Untk selanjutnya Peraturan Pemerintah kita singkat denga n PP.
  • PP tidak bisa dibentuk apabila tidak ada undang-undang yg merupakan induknya
  • PP tidak bisa mencantumkan sanksi pidana jika UU yg merupakan induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.
  • PP tidak bisa memperluas atau mengurangi dari ketentuan undang-undang induknya
  • PP dapat dibentuk meskipun undang-undang yg bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, tetapi denga n syarat PP tersebut isinya ialah untk melaksanakan UU
  • PP tidak ditujukan untk melaksanakan UUD 1945 ataupun ketetapan MPR melainkan UU.
Materi muatan PP berisi materi untk menjalankan UU yg telah diatur dala m Pasal 10 UU RI No 10 Tahun 2004).

Semua peraturan perundang-undangan nasional memiliki proses dala m pembuatannya, termasuk peraturan pemerinta. Berikut ialah proses pembuatan peraturan pemerintah.

1. Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah
Setiap departemen ataupun lembaga pemerintahan mempunyai kesempatan untk mengambil prakarsa sendiri untk mempersiapkan rancangan PP sesuai denga n bidang tugasnya.

2. Proses pengajuan rancangan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah yg masih berupa rancangan ini kemudian akan diajukan kepada presiden untk mendapatkan persetujuan dari presiden. Kemudian sekretaris negara akan memeriksa dan meneliti rancangan PP tersebut dan akan mempertimbangkan aspek hukumnya. Setelah disetujui oleh presiden, sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan dan meminta departemen yg berkaitan untk membentuk sebuah panitia yg bertugas untk membahas peraturan pemerintah yg masih berupa rancangan yg sudah disetujui oleh presiden.

3. Proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah
Panitia yg bertugas untk membahas prakarsa rancangan PP tersebut disebut denga n panitia antardepartemen atau disebut juga denga n panitia internal departemen.  Panitia antardepartmen akan membahasnya, apabila sudah selesai dan mendapatkan keputusan (kesimpulan), ketua panitia akan segera menyerahkan prakarsa RPP kepada menteri yg bersangkutan. 

Rancangan yg telah diberikan kepada para menteri, akan kembali diedarkan ke menteri yg bersangkutan seperti kepada.
a. Para menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yg ada hubungannya denga n materi rancangan PP untk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan
b. Menter Kehakiman untk mendapatkan tanggapan dari segi hukum
c. Sekretaris kabinet untk persiapan penyelesaian rancangan PP selanjutnya

4. Proses pengesahan peraturan pemerintah
Hasil pembahasan rancangan PP yg telah disetujui bersama, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untk disampaikan kepada presiden guna ditetapkan dan ditanda-tangani. Rancangan PP yg telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah.

5. Proses pengundangan dan penyebarluasan peraturan pemerintah
Agar setiap orang mengetahui peraturan pemerintah yg telah disahkan maka peraturan pemerintah tersebut diundangkan denga n menempatkannya dala m :
a. Lembaran negara RI
b. berita negara RI

Pemerintah memiliki kewajiban untk menyebarluaskan peraturan tersebut yg telah diundangkan dala m lembaran negara dan berita negara RI. Pengundangan tersebut dilaksanakan oleh menteri ang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang=undangan.

Visitor