Pengertian Hukum Acara Perdata

Hokum Acara Perdata bisa juga disebut denga n Hokum Perdata Formil, Hokum Perdata Formil atau lazimnya disebut Hokum Acara Perdata sebetulnya merupakan bagian darii Hokum Perdata. Hokum Perdata sendiri terdiri darii Hokum Perdata Materiil seperti Burgerlijk Wetbook (WB) atau biasa disebut Kitap Undang-undang Hokum Perdata dan Wetbook van Koophandel (WVK) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hokum Dagang.

Sementara selain Hokum Perdata Materiil ialah Hokum Perdata Formil seperti Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau yan g disebut Hokum Acara Perdata yan g berlaku untok derah Pulau Jawa dan Madura, serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yan g biasa disebut Hokum Acara Perdata yan g berlaku untok daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.

Lantas Apa yan g dimaksud denga n Hokum acara Perdata? [1]

Pendefinisian Hokum Acara Perdata sendiri oleh para ahli yan g satu sama lainnya berbeda-beda namun pada prinsipnya mengandung tujuan yan g sama. Berikut definisi Menurut Para Ahli :

1.       Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dala m bukunya berjudul “Hokum Acara Perdata di Indonesia” menyatakan :

Hokum Acara Perdata ialah rangkaiyan Peraturan yan g memuat cara bagai mana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untok melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hokum Perdata.[2]

2.       Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., dala m karyanya yan g berjudul Hokum Acara Perdata Indonesia menyatakan, bahwa:

“Hokum Acara Perdata ialah peraturan hokum yan g mengatur bagai mana caranya menjamin ditaatinya Hokum Perdata Materiil denga n perantaraan hakim.”[3]

3.       Prof. DR. Supomo, S.H., dala m bukunya Hokum Acara Perdata Pengadilan Negeri, menjelaskan :

“Dala m peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hokum perdata (Burgerlijke rechts orde), menetapkan apa yan g ditentukan oleh hokum dala m suatu perkara.”[4]

4.       H. Riduan Syahrani, S.H., dala m bukunya yan g berjudul “Buku Materi Dasar Hokum Acara Perdata” mengatakan :

“Hokum Acara Perdata ialah peraturan hokum yan g menentukan bagai mana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.” 


Berbagai darii definisi Hokum Acara Perdata diatas tidak jauh berbeda denga n Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hokum Perdata Nasional yan g diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21-23 di Yogyakarta, bahwa Hokum Perdata ialah hokum yan g mengatur bagai mana caranya menjamin ditegagkannya atau dipertahankannya Hokum Perdata Materiil.

Kesimpulan : 

Melihat darii berbagai pernyataan tersebut diatas darii sudut pandang Hokum Acara Perdata dilihat darii segi penyelesaian sengketa perdata dan penegakan hokum perdata, maka dapatt disimpulkan bahwa : 

Hokum Acara Perdata ialah hokum yan g mengatur bagaimana dala m beracara atau tata cara proses pemeriksaan dipengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dala m rangka menegakkan hokum perdata (hokum perdata materiil)”

Hokum Perdata (Materiil) yan g akan ditegakan melalui proses penyelesaian perkara perdatanya denga n menggunakan Hokum Acara Perdata (Hokum Perdata Formil) meliputi diantaranya:

1.       Hokum Perdata (Materiil) yan g tertulis dala m bentuk peraturan perundang-undangan:

·         Burgerlijk Wetbook (WB),
·         Wetbook van Koophandel (WVK),
·         Undang-undang Pokok Agraria (UUPA),
·         Undang - Undang Perkawinan,
·         dan sebagainya.

2.       Hokum Perdata (Materiil) yan g tidak tertulis berupa Hokum Adat yan g hidup dimasyarakat.

Pertanyaan : Kenapa Hokum Acara Perdata diperlukan dala m masyarakat?

Karena tujuannya supaya masyarakat bisa mempertahankan hak keperdataanya, dan juga agar penyelesaian perkara perdata atau pemulihan hak perdatanya tidak denga n cara main hakim sendiri (eigenrichting), akan tetapi harus menurut ketentuan yan g termuat dala m Hokum Perdata Formil sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hokum (perdata) dala m masyarakat.


Untok dapatt mencapai tujuan darii Hokum Acara Perdata sebagaimana disebutkan diatas, maka pada umumnya peraturan-peraturan  Hokum Acara Perdata itu bersifat memaksa (dwingend recht), karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum,[5] sehingga peraturan Hokum Acara Perdata ini tidak bisa dikesampingkan oleh pihak-pihak yan g berkepentingan atau yan g bersengketa serta merta harus tunduk dan mentaatinya.


Meskipun demikian, ada juga bagian darii peraturan Hokum Acara Perdata yan g bersifat pelengkap (aanvullend recht) karena dianggap mengatur penyelenggaraan kepentingan khusus darii yan g bersangkutan,[6] sehingga dapatt dikesampingkan oleh pihak-pihak yan g berkepentingan. Misalnya mengenai alat bukti yan g dipakai dala m pembuktian suatu perkara, pihak-pihak yan g berkepentingan dapatt mengadakan perjanjian yan g menetapkan bagi mereka hanya dapatt mempergunakan 1 (satu) macam alat bukti, umpamanya tulisan, sedangkan pembuktian denga n alat bukti lain tidak diperkenankan. Perjanjian yan g mengatur tentang pembuktian yan g berlaku bagi orang-orang yan g mengadakan perjanjian  tersebut "perjanjian pembuktian", yan g menurut hokum memang dibolehkan dala m batas-batas tertentu.[7]



[1] Harus disadarii bahwa Hokum Acara Perdata dapatt dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu Hokum Acara Perdata di pengadilan dala m lingkungan Peradilan Umum dan Hokum Acara Perdata dala m lingkungan Peradilan Agama. Yan g diuraikan diatas ialah Hokum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Umum , yan g juga berlaku pada pengadilan dala m lingkungan Peradilan Agama, sepanjang tidak diatur secara khusus (pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
[2] Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hokum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Cet. VI, 1975, hal 13.
[3] Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.., Hokum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Cet. II, 1979, hal. 2.
[4] Prof. DR. Supomo, S.H., Hokum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. V, 1972, hal. 12
[5] Prof. Dr. Supomo, SH., Hokum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. V, 1972, hal. 12.
[6] Ibid
[7] Prof. R Subekti, SH., Hokum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. III, 1975, hal. 63.
___________________________________
Sumber : H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hokum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V,  2009



Visitor