Pengertian Eksepsi, Konvensi, Rekonvensi, Jawaban, dan Bantahan

Makalah Pengertian Eksepsi ? ,Pengertian Konvensi ? ,Pengertian Rekonvensi ? ,Pengertian Jawaban ? , Pengertian Bantahan ? ,Sebutkan Macam macam Eksepsi ? Jelaskan Eksepsi Prosesuil dan Eksepsi Materil ? Berikan Contoh Eksepsi ? ,contoh Konvensi ? ,contoh Rekonvensi ? ,contoh Jawaban? ,Contoh Bantahan ?

PENGERTIAN EKSEPSI, KONVENSI,REKONVENSI, JAWABAN, DAN BANTAHAN

1. Eksepsi

Pengeritan Eksepsi, ialah Menurut Yahya Harahap (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalaam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yan g ditujukan kepada hal-hal yan g menyan gkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yan g mengakibatkan gugatan tidak dapatt diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapatt berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.

Eksepsi ialah (tangkisan) dapattt dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu :

a. Eksepsi prosesuil ialah eksepsi yanng didasarkan pada Hukum Acara Perdata. Termasuk dalaamm eksepsi ini misalnya :

o eksepsi yanng menyatakan hakim tidak berwenang memeriksa gugatan yanng diajukan penggugat;

o eksepsi yanng menyatakan bahwa perkara yanng diajukan penggugat sudah pernah diputuskan oleh hakim;

o eksepsi yanng menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (eksepsi diskualifikasi);

o dan sebagainya.

b. Eksepsi materiil ialah eksepsi yanng didasarkan pada hukum Perdata Materiil. Termasuk dalaamm eksepsi ini, antara lain ialah :

a. eksepsi yanng menyatakan bahwa gugatan penggugat belum sampai waktunya untok diajukan (dilatoire exceptie), jadi eksepsi yanng bersipat menunda;

b. eksepsi yanng bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat (paremtoire excepsi), misalnya eksepsi yanng menyatakan bahwa piutang yanng dituntut oleh penggugat sudah hapus karena pembebasan atau karena kopensasi pembayaran.

c. dan sebagainya.

2. Konvensi

Pengertian Konvensi ialah Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untok menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Di dalaam penjelasan Yahya Harahap (hal. 470), Anda dapatt menemukan bahwa ketika penggugat asal (A) digugat balik oleh tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan rekonvensi.

3. Rekonvensi

Pengertian Rekonvensi, ialah Menurut M. Yahya Harahap dalaam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 468) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalaam Pasal 132a HIR yan g maknanya rekonvensi ialah gugatan yan g diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yan g diajukan penggugat kepadanya. Dalaam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untok mengajukan gugatan melawan, artinya. untok menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya

4. Jawaban

Jawaban, ialah pengakuan tergugat dan dapattt pula berupa bantahan atau penyanngkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Jawaban tergugat dapattt terdiri dariiii 2 (dua) macam, yaitu :

1. Jawaban yanng tidak langsung mengenai pokok perkara yanng disebut eksepsi (tangkisan); dan

2. Jawaban yanng langsung mengenai pokok perkara.

5. Bantahan

Bantahan ialah atau penyanngkalan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat.

Menurut Wirjono Prodjodikkoro, bantahan tergugat yanng hanya menyatakan secara umum bahwa semua yanng diajukan penggugat tidak benar dan ditolak begitu saja tanpa disertai alasan-alasan, bantahan seperti ini sebetulnya tidak berarti sama sekali dan sama dengann tidak mengadakan perlawanan.[1]

Sekian dariii kami mengenai EKSEPSI, JAWABAN, DAN REKONVENSI semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan

[1] Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Cet. VI, 1975, hal 60.

Sumber : H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

JASA MAKALAH