MAKALAH SEPUTAR KORELASI ANTARA (HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM BIH)



Makalah Apa Perbedaan mahkum fih dan mahkum alaih? ,Jelaskan Pengertian Mahkum Fih ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yangg berhubungan dengaan hukum syar'i, sedangkan Mahkum Alaih ialah seseorang yangg dikenai khitab allah ta’ala, yangg disebutkan dengaan mukallaf. Sebutkan Syarat mahkum fih dan mahkum alaih, Jelaskan Contoh dan Korelasi antara hakim dengaan mahkum fih dan mahkum alaih.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Hakim

Di antara masalah yangg sangat penting yangg harus dijelaskan dalaam kajian syari'at Islam, ialah mengetahui siapa yangg berhak mengeluarkan hukum, yakni siapakah Sang Pembuat Hukum (Al-Hakim) itu. Sebab pengetahuan terhadap Al Hakim akan membawa pengetahuan terhadap hukum dan hal-hal yangg berkaitan dengaannya. Yangg dimaksud dengaan hakim di sini bukanlah pemegang kekuasaan (pemerintahan), tetapi Al Hakim di sini ialah siapa yangg berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia (Al Af'aal) dan atas benda-benda (Al-Asy-yaa').
Hakim secara etimologi, mempunyai dua pengertian[1][1] :

وَاضِعُ الْاَحْكَام وَمُثَبَّتُهَا وَمُنْثِئُهَا وَمَصَدِّرُهَا
“Pembuat, yangg menetapkan, yangg memunculkan dan sumber hukum”.
الَّذِيْ يُدْرِكُ الْاَحْكَامِ وَيَظْهَرُ هَا وَيُعَرِّفُهَا وَيَكْشِفُ عَنْهَا
“Yangg menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum”.

Pengertian hukum menurut ulama ushul ialah Firman Allah yangg berhubungan dengaan perbuatan mukallaf, ini mengisyaratkan bahwa al-Hakim ialah Allah.  Para ulama telah sepakat bahkan seluruh umat Islam bahwa al Hakim ialah Allah SWT dan tidak ada syari’at (undang-undang) yangg sah melainkan darii Allah, karena hukum menurut mereka ialah khitab (pernyataan) al syari’( Allah) yangg berhubungan dengaan perbuatan mukallaf, baik itu tuntutan, pilihan ataupun hukum wadli (sebab, syarat, dan mani’).[2][2] Al Qur’an telah mengisyaratkan hal ini dengaan firman Allah:
Artinya : Katakanlah (Muhammad), Aku (berada) diatas keterangan yangg nyata (al-Qur’an ) darii Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untukk menurunkan adzab) yanggkamu tuntut untukk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu)  hanyalah hak  Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yangg terbaik. (QS.Al-An’am: 57)
Darii sini jelas pula, bahwa yangg memiliki wewenang menetapkan dan membuat hukum ialah Allah SWT. Sedangkan yangg memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para Rasul-Nya. Beliau-beliau inilah yangg menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia.[3][3] Mereka ialah para rasul Allah serta para ulama’ sebagai pewaris beliau.
Ketika rasul sudah diutus dan seruannya telah sampai kepada manusia, maka disini tidak ada perbedaan pendapatt bahwa yangg menjadi al-hakim terhadap perbuatan mereka ialah Allah SWT. Yangg menjadi perselisihan ialah tentang siapakah yangg menjadi al-hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum rasul diutus. Dengaan kata lain sebelum rasul diutus, bagaimana kriteria baik buruknya suatu perbuatan.[4][4]
Golongan Mu’tazilah berpendapatt bahwa sebelum diutus, akal manusia itulah yangg menjadi hakim, karena akal manusia dapatt mengetahui baik buruknya suatu perbuatan, baik berdasar pada hakikat atau sifat perbuatan itu. Dasar mazhab ini, bahwa baik darii perbuatan itu bila mengandung keuntungan, perbuatan jelek karena mengandung madharat.[5][5]
Golongan Asy’ariyah berpendapatt bahwa sebelum diutusnya rasul dan seruannya sampai kepada seseorang atau komunitas, seluruh perbuatan mukallaf tidak diberi hukum. Artinya pada perbuatan itu tidak berlaku sanksi atau pahala. Berbuat baik tidak ada pahala dan berbuat jahat tidak ada sanksi padanya. Baik menurut golongan ini ialah perbuatan yangg mukallaf diperintahkan untukk melaksanakannya oleh syari’ dan perbuatan buruk ialah yangg dilarang melakukannya oleh syari’. Dengaan lain ungkapan penentuan baik buruk sebuah perbuatan itu oleh syari’ (Allah SWT), bukan akal manusia.
Kekuasaan kehakiman yangg diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW juga dapatt kita lihat dengaan jelas dalaam al-Qur’an pada surah An-Nisa ayat 105 yangg
Artinya:  sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengaan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengaan apa yangg telah diwahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi (orang yangg tidak bersalah) karena membela orang-orang berkhianat.
Darii arti ayat di atas jelas diutusnya Rasul oleh Allah Swt di samping sebagai Kepala Negara, juga sebagai pengendali kekuasaan kehakiman (Hakim) yangg memutus perkara yangg timbul dalaam masyarakat. Nabi Muhammad Saw sebagai Hakim sedangkan pewaris para Nabi ialah ulama, maka ulama itu ialah kepercayaan para Rasul, oleh karena itu Hakim dalaam kapasitasnya sebagai pengendali keadilan dan kebenaran ialah ahli waris para Rasul. Sedangkan ahli waris dan kepercayaan para Rasul itu ialah ulama, dengaan demikian tidak dapatt disangkal lagi bahwa Hakim itu ialah ulama.

B.     Mahkum Fih

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa yangg dimaksud dengaan المحكم فيه ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yangg berhubungan dengaan hukum syar'i, yangg bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yangg bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukshah, sah, serta batal.[6][6]
Misalnya firman Allah:

يآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ  ابَالْعُقُوْجِ
Artinya :
"hai orang-orang yangg beriman, sempurnakanlah janji."


Dalaam firman Allah tersebut yangg dimaksud dengaan mahkum fih ialah menyempurnakan janji sebab bertalian dengaan ijab, maka hukumnya ialah wajib :

Syarat Sahnya tuntunan dengaan perbuatan disyaratkan dengaan adanya 3 syarat :

1.      Perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf, sehingga dia dapatt mengerjakan tuntutan itu sesuai yangg diperintahkan. Misalnya,  firman Allah SWT : 
 اَقِيْمُوْا الصَّلوةَ
Artinya : "Dirikanlah shalat"
Dalaam nash Al-Qur'an belum dijelaskan rukun-rukun shalat,            syarat-syaratnya, dan cara-cara menunaikannya. Sebab nash                 Al-Qur'an itu sifatnya masih global. Maka Rasulullah menjelaskan nash Al-Qur'an tersebut :

صَلُّوْا كَمَارَأَيْتُمُوْنِى اُصَلِّى
Artinya : "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang menunauikan shalat".


Jadi tidak sah menggunakan khitob yangg global sebab hal tersebut tidak diketahui maksudnya. Kecuali setelah ada penjelasan mengenai hal itu.[7][7]
2.      Tuntutan itu keluar darii orang yangg punya kuasa menuntut atau darii orang yangg wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukalla. Misalnya : hakim itu mengeluarkan undang-undan atas dasar keputusan majelis kabinet dan dengaan persetujuan parlemen supaya orang-orang mukallaf mengetahui bahwa undang-undang itu keluar darii orang yangg punya kekuasaan membuat hukum sehingga mereka akan berupaya melaksanakannya.
3.       Perbuatan yangg dituntut ialah perbuatan yangg mungkin                   (bisa dilakukan).

Darii syarat ini bercabanglah 2 (dua) hal :

a.       Menurut syara' tidak sah membebani hal yangg mustahil (yangg tidak mungkin bisa dilakukan). Misalnya : mengumpulkan dua hal yangg berlawanan. Contoh : tidur dan bangun di waktu yangg sama.
Pendapatt ulama ushuliyah :

الشخص الواحد فى الوقت الواحد بالشئ الواحد لايئ مر ولا ينهى
"Satu orang dalaam satu waktu dengaan satu hal tidak bisa diperintah dan tidak bisa dilarang".[8][8]


b.      Menurut syara' tidak sah membebani mukallaf agar selain dia mengerjakan perbuatan atau mencegahnya.

Contoh :
لاَتَمُوتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
Artinya :
"Maka janganlah kamu mati kecuali dalaam memeluk agama Islam" (Q.S. Al-Baqarah : 132).

Lahirnya ialah membebani mereka sekarang agar mereka itu ketika mati dalaam keadaan Islam.[9][9]
Dalaam setiap perbuatan yangg dibebankan manusia pastilah ada kesulitan, karena beban (taklif) itu ialah menetapkan suatu yangg mengandung kesulitan.

Hanya saja kesulitan (masyaqat) itu ada 2 (dua) macam :

1.      Kesulitan yangg sudah menjadi kebiasaan manusia untukk menanggungnya dan kesulitan itu masih ada batas-batas kemampuan mereka.
Contoh : manusia mencari rizki dengaan bercocok tanam, berdagang.
2.      Kesulitan yangg keluar darii pada kebiasaan manusia. Dan tidak mungkin mereka menanggunya.

Contoh : Bernadzar puasa seumur hidup.
Rasulullah SAW bersabda kepada seseoang yangg nadzar hendak berpuasa sambil berdiri menghadap matahari.[10][10]
اَتِمَّ صَوْمَكَ وَلاَ تَقُمْ فِى الشَّمْسِ
Artinya :
"Sempurnakanlah puasamu, dan jangan berdiri menghadap matahari."


C.    Mahkum alaih

Para ulama usul fiqih mengatakan bahwa yangg dimaksud dengaan mahkum alaih       (  اَلْمَحْكُمْ عَلَيْهِ  ) ialah seseorang yangg dikenai khitab allah ta’ala, yangg disebutkan dengaan mukallaf (اَلْمُكَلَّفُ  ). Secara etimologi, mukallaf berarti yangg dibebani hukum. Dalaam usul fiqih,istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih (dalaam subjek). Orang mukallaf ialah orang yangg telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yangg berhubungan dengaan perintah Allah maupun dengaan larangan-Nya. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapatt resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[11][11] 

Mengenai sahnya memberi beban kepada mukallaf, dalaam syara disyaratkan dua syarat :

Pertama : Mukallaf dapatt memahami dalil taklif, seperti jika dia mampu memahami nash-nash undang-undang yangg dibebankan darii al-Quran dan as-Sunnah dengaan langsung atau dengaan perantara. Karena orang yangg tidak mampu memahami taklif, dia tidak dapatt mengikuti yangg dibebankan kepadanya, dan tujuannya tidak mengarah kesana. Sedangkan kemampuan memahami dalil itu hanya nyata dalaam akal, dan dengaan adanya nash-nash yangg dibebankan kepada orang-orang yangg punya akal itu dapatt diterima pemahamanya oleh akal mereka. Karena akal itu ialah alat untukk memahami dan menjangkau.[12][12]
Adapun orang-orang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak dapatt memahami dalil-dalil tuntutan syara darii al-Quran dan as-Sunnah,maka jalan keluarnya untukk menagtasinya ditempuh melalui beberapa jalan, yaitu:
  1. Menerjemahkan Al-Qur’an dan As Sunnah ke dalaam beberapa bahasa, atau ke dalaam bahasa mereka.
  2. Menyeru orang yangg tidak mengetahui bahasa arab untukk mempelajari bahasa arab agar dapatt kita sampaikan Al-Qur’an dan As Sunnah.
  3. Wajib kita mengadakan segolongan darii umat kita untukk mempelajari bahasa asing dengaan sempurna, guna menyampaikan Al-Qur’an dan As Sunnah kepada orang asing itu.[13][13] 

Dalil kewajiban itu berdasarkan :


اَن يَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبِ   
Artinya :”Hendaklah orang yangg hadir menyampaikan kepada yangg tidak hadir diantara kamu.[14][14]

Kedua: Mukallaf ialah orang yangg ahli sesuatu yangg dibebankan kepadanya. Pengertian ahli menurut bahasa ialah kelayakan atau layak, (seperti bila) dikatakan :
   “fullan ialah ahli (    فلات أهل النظرعلى الوقف    )(layak) memelihara wakaf “,       artinya ialah صالح له = “ layak baginya”

Sedangkan menurut ulama usul : ahli (layak) itu terbagi kepada dua bagian yaitu : ahli wajib dan ahli melaksanakan

a.       Ahli Wajib (Ahliyyatul Wujub)

        اَهْلِيَّةُ الوُجُوْبِialah kepantasan seseorang mempunyai hak dan kewajiban.
Ø  Yangg dimaksud dengaan hak ialah sesuatu yangg harus diterimanya darii orang lain.
Ø  Kewajiban ialah sesuatu yangg harus diberikan kepada orang lain. [15][15]
Jadi ahliyyatul wujub itu ialah kelayakan seseorang untukk ada padanya dalaam  keputusan seseorang untukk menerima haknya darii orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain.

b.      Ahli Melaksanakan (Ahliyyatul Ada’)

 اَهْلِيَّةُ اْلاَدَاءِ    ialah kepantasan seorang mukallaf yangg ucapan dan perbuatannya diperhitungkan oleh syara’[16][16]. Sekira apabila keluar darii padanya akad (contract) tasharruf (pengelolaan ), maka menurut syara akad  atau tasharruf itu bisa diperhitungkan adanya, dan terjadi tertib hukum atasnya. Apabila mukallaf mendirikan shalat, atau puasa atau mengerjakan kewajiban apa saja, maka semua itu menurut syara’ bisa diperhitungkan, dan bisa menggugurkan kewajiban mukallaf. Dan apabila mukallaf membuat pidana atas orang lain dalm soal jiwa, harta, kehormatan, maka dia dihukum sesuai dengaan pidananya itu dengaan bentuk fisik dan harta.


D.    Korelasi antara hakim, mahkum fih dan mahkum alaih

1.      Korelasi antara hakim dengaan mahkum fih
Hubungan antara hakim dengaan mahkum fih ialah bahwa hakim ialah sang pembuat hukum sedangkan mahkum fih ialah objek yangg terkena suatu tuntutan hukum darii hakim tersebut. Jadi apabila tanpa adanya mahkum fih maka hakim tidak akan nyata, dan apabila mahkum fih secara substansi perbuatan dan sandaran berkaitan dengaan hokum syar’i maka yangg menghukumi ialah hakim.[17][18]
2.      Korelasi antara hakim dengaan mahkum alaih
Hubungan antara hakim dengaan mahkum alaih ialah bahwa hakim ialah sang pembuat hukum sedangkan mahkum alaih ialah subjek yangg terkena suatu tuntutan hukum darii hakim tersebut. Jadi apabila tanpa adanya hakim maka mahkum alaih tidak akan nyata, dan apabila orang mahkum alaih melakukan suatu pelanggaran baik berkaitan dengaan Allah (hakim) langsung atau berkaitan dengaan sesama mahkum alaih maka yangg menghukumi ialah hakim.[18][19]

BAB III.
KESIMPULAN

Al-Hakim yangg muthlaq hanyalah Allah SWT. Namun, dengaan adanya manusia maka untukk menegakkan hukum-Nya, Allah mengutus Rasul untukk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama’, serta umat muslim itu sendiri untukk menegakkan hukum Allah SWT.
Mahkum fih ialah objek hukum yaitu perbuatan mukallaf yangg berhubungan dengaan hukum syar'i, yangg bersifat tuntutan mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yangg bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, serta halangan.
Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yangg perbuatannya berhubungan dengaan hukum syara’.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet ke.6, 1996
Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, PT.Logos Wacana Ilmu, Jakarta,  2000
Drs. Chaerul Umam, dkk.,Ushul Fiqih I, CV. Pusaka Setia, Bandung, 2000
Kamal muchtar, Dkk, Usul Fiqh, PT. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta
Karim Syafi'i, Fiqih Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 2001
Muin Umar,dkk., Ushul Fiqh 1, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1985
Drs. Syamsul Bahri, M. Ag., dkk.,. Metodologi Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2008
Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Amzah, T.t, 2005
http://permatacanberra.wordpress.com/category/fiqh/
Drs. H. Yasin, M.Ag, Kaidah kaidah Ushul Fiqh, Idea Press, Yogyakarta,2010



[1][1] Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Amzah, T.t, 2005
[2][2] http://permatacanberra.wordpress.com/category/fiqh/
[3][3] Drs. Muin Umar,dkk., Ushul Fiqh 1, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1985, hal. 26
[4][4] Drs. H. Yasin, M.Ag, Kaidah kaidah Ushul Fiqh, Idea Press, Yogyakarta,2010, hlm.53
[5][5] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet ke.6, 1996, hal. 150
[6][6] Drs. Chaerul Umam, dkk.,Ushul Fiqih I, CV. Pusaka Setia, Bandung, 2000, hal. 329
[7][7] Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk., Op.cit., hal. 186
[8][8] Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit., hal.201
[9][9] Karim Syafi'i, Fiqih Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal. 138.
[10][10] Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit. hal. 211
[11][11]Drs. Chaerul Umam, dkk., Op.Cit., hal. 327
[12][12] Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit.,
[13][13] Kamal muchtar, Dkk, Usul Fiqh, PT. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta
[14][14] Drs. Chaerul Umam, dkk., Op. Cit, hal. 328
[15][15] Drs. Chaerul Umam, dkk.,  Loc.Cit, hal.328
[16][16] Drs. Chaerul Umam, dkk., Op.Cit,  hal.329
[17][18] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, PT.Logos Wacana Ilmu, Jakarta,  2000, hal. 19
[18][19] Drs. Syamsul Bahri, M. Ag., dkk.,. Metodologi Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2008, hal. 17


Sekian dariiii kami mengenai Pengertian Mahkum Fih dan Mahkum Alaih semoga bisSa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan.


Visitor