Makalah Pengertian (Ijma & Qiyas) Contoh Macam Rukun & Syarat “Lengkap”



Makalah Pengertian Ijma? contoh ijma? macam macam ijma? rukun ijma? syarat ijma? ruanglingkup ijma? kehujjahan ijma? Makalah Pengertian Qiyas? Contoh qiyas? Macam macam qiyas? Rukun qiyas? Syarat qiyas? Ruanglingkup qiyas? kehujjahan qiyas?



BAB I
PENDAHULUAN

Pada masa Rasulullah Saw., permasalahan yangg timbul selalu bisa ditangani dengaan baik dan pengambilan sumber hukumnya ialah Al-Qur`an dan Rasulullah Saw. Dan apa bila ada suatu hukum yangg sekiranya kurang di mengerti oleh para sahabat maka hal tersebut dapatt ditanyakan langsung kepada baginda Rasulullah Saw. Akan tetapi, setelah beliau Rasulullah Saw wafat, para sahabat agak sedikit kesulitan dalaam memutuskan permasalahan-permasalahan yangg terjadi yangg dalilnya tidak ditemukan/tersurat dalaam Al-Qur`an dan Al-Hadist. Padahal permasalahan yangg muncul semakin kompleks, oleh karena itu muncullah Ijma’ dan Qiyas.
Sumber Hukum Islam ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Tetapi Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Quran dan Sunnah yangg disebut pula sebagai metode dalaam menentukan hukum syar’i amali.
Dalaam makalah ini, penulis mencoba menguraikan Ijma sebagai metode penggalian hukum umat islam. Bahasan dalaam makalah ini berkaitan dengaan pengertian, syarat dan rukun, kehujjahan,dan macam-macam Ijma dan Qiyas.

BAB II
PEMBAHASAN

        I.            IJMA’ DAN QIYAS

A.       Pengertian Ijma’

Pengertian ijma’ secara etimologi ada dua macam, yaitu[1][1]:
1.       Ijma’ berarti kesepakatan atau konsensus, Pengertian ini dijumpai dalaam surat Yusuf ayat 15 :
Artinya: ” Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia) .....” (Q.S. Yusuf: 15).
2.       Ijma’ berarti tekad atau niat, yaitu ketetapan hati untukk melakukan sesuatu. Pengertian ini bisa ditemukan dalaam firman Allah SWT dalaam surah Yunus ayat 71:
Artinya: ”Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untukk membinasakanku).” (Q.S. Yunus: 71).
Adapun pengertian dari Ijma’ penulis akan mengemukakan beberapa definisi, yaitu
Imam Al-Ghazali, merumuskan ijma’ dengaan “Kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang atas suatu urusan agama.” Rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma’ harus dilakukan umat Muhammad SAW, yaitu seluruh umat islam.[2][2]
       Darii rumusan itu jelaslah bahwa ijma’ itu ialah kesepakatan, dan yangg sepakat di sini ialah muhtahid muslim, berlaku dalaam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Di sini ditekankan “sesudah masa Nabi”, karena selama Nabi masih hidup, al-Qur’an yangg menjawab persoalan hukum karena ayat al-Qur’an kemungkinan turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara’, sehingga tidak diperlukan adanya ijma’, ijma’ itu berlaku dalaam setiap masa oleh seluruh mujtahid yangg ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid semua sampai hari kiamat.[3][3]
Dengaan demikian pemakalah menyimpulkan Ijma’ ialah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalaam suatu masa, sesudah wafat Rasulullah Saw, akan suatu hukum syariat.

B.       Syarat-syarat dan Rukun Ijma’

Darii beberapa definisi di atas, maka dapatt kita pahami bahwa ijma’ mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
1.       Kesepakatan para mujtahid Islam. Maka, kesepakatan orang awam tidak dianggap ijma’. Belum juga kesepakatan Islam yangg belum mencapai derajat mujtahid fiqih, meskipun mereka berasal darii tokoh ulama dalaam disiplin ilmu lain. Sebab, mereka tidak mempunyai kemampuan untukk menalar dan mengambil dalil tentang hukum perkara-perkara syariat Islam.
Al-Asnawi berkata, “Maka tidak dianggap ijma’ kesepakatan orang awam dan ulama yangg berdisiplin ilmu lain, karena kesepakatan mereka dalaam hal ini tanpa dasar dan mereka bukanlah termasuk orang-orang mengetahui dalil-dalilnya.”
Fakhrur Razi berkata, “ Karena orang-orang yangg bersepakat itu bukanlah orang-orang yangg mengerti bagaimana mengistinbatkan hukum darii nas-nasnya, maka kesepakatan mereka yangg berupa perintah dan larangan tidak perlu diikuti.
2.       Ijma’ harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda, dan hal ini tidak diingkari oleh seorang mujtahid pun. Maka jika ada sebagian mereka yangg berbeda pendapatt dengaan pendapatt mayoritas, meskipun seorang saja yangg berbeda pendapatt itu, maka tidak bisa dikatakan Ijma’.
3.       Hendaklah kesepakatan itu berasal darii seluruh ulama mujtahid yangg ada pada masa terjadinya masalah fiqihyah dan pembahasan hukumnya, Oleh karena itu, tidak diisyaratkan bahwa kesepakatan seluruh mujtahid yangg ada pada masa berikutnya.
4.       Kesepakatan para mujtahid itu hendaklah harus terjadi sesudah Rasulullah SAW wafat. Oleh karena itu, apabila para sahabat bersepakat dalaam hukum suatu perkara, ketika Nabi SAW masih hidup, maka kesepakatan mereka itu tidak bisa dinamakan ijma’ syar’i.
5.       Kesepakatan itu hendaklah dinyatakan masing-masing mujtahid dengaan terang dan tegas pada satu waktu, baik dinyatakan secara pribadi maupun berkelompok dalaam satu tempat, di mana sebelumnya juga terjadi perdebatan mengenai masalah yangg ada, tetapi berakhir dengaan diperolehnya satu pendapatt bulat.
6.       Hendaknya kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapatt itu, benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formalnya saja. Betul-betul terjadi kebulatan pendapatt.[4][4]
Jika semua persyaratan di atas terpenuhi dan disepakati para mujtahid atas hukum syara’ yangg amali, seperti wajib, haram, sah, maka terjadilah ijma’.

Adapun rukun ijma’ ialah sebagai berikut :

1.       Yangg terlibat dalaam pembahasan hukum syara’ melalui ijma tersebut ialah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yangg tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yangg dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma’
2.       Mujtahid yangg terlibat dalaam pembahasan hukum itu ialah seluruh mujtahid yangg ada pada masa tersebut darii berbagai belahan dunia Islam.
3.       Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
4.       Hukum yangg disepakati itu ialah hukum syara’ yangg bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalaam Al-Qur’an
5.        Sandaran hukum ijma’ tersebut secara haruslah Al-Qu’an dan atau hadis Rasulullah SAW.[5][5]

C.       Kehujjahan Ijma’


Firman Allah surah An-Nisa ayat 115:
Artinya: “Dan barangsiapa yangg menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yangg bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yangg telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia dalaam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-Nisa : 115).

Zamakhsari mengomentari bahwa ayat ini menunjukkan sebagaimana tak boleh diperselisihkan Al-Quran dan Sunah. Sedang Amidi mengomentari bahwa ayat ini merupakan ayat yangg kuat petunjuknya tentang kehujjahan ijma’ dan dengaan ayat inilah Imam Syafi’i berpegang.[6][6]

D.       Macam-macam Ijma’


Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma terbagi menjadi dua, yaitu Ijma’ Sharih (tegas) dan Ijma’Sukuti (persetujuan yangg diketahui lewat diamnya sebagian ulama).[7][7]
Ijma’ Sharih ialah yaitu ijma’ yangg terjadi setelah semua mujtahid dalaam satu masa mengemukakan pendapattnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarkan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalaam bentuk perbuatan (mujtahid yangg menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan ternyata seluruh pendapatt mereka menghasilkan hukum yangg sama atas hukum tersebut.[8][8]
Sedangkan Ijma’ sukuti ialah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapattnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar.
Para ulama Ushul Fiqh berbeda pendapatt tentang Ijma’ sukuti ini. Menurut Imam Syafii dan kalangan Malikiyah, ijma’ sukuti tidak dapatt dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagian ulama para mujtahid belum tentu menandakan setuju, karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bilamana pendapatt itu telah didukung oleh penguasa, atau boleh jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapatt mujtahid yangg punya pendapatt itu karena dianggap lebih senior.[9][9]
Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, Ijma’ sukuti ialah sah dijadikan sumber hukum. Alasannya, bahwa diammnya sebagian ulama mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandangnya keliru mereka harus tegas menentangnya. Manakala mereka tidak menentangnya secara tegas, hal itu menandakan bahwa mereka menyetujuinya.
Sebagian Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, diamnya sebagian ulama mujtahid tidak dapatt dikatakan telah Ijma’, namun pendapatt seperti itu dianggap lebih kuat darii pendapatt perorangan.[10][10]

II.  Pengertian, Syarat, Rukun, Macam dan Kehujjahan Qiyas

A.       Pengertian Qiyas

Qiyas secara bahasa ialah ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengaan yangg lain[11][11]
Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yangg tidak ada nash hukumnya dengaan sesuatu yangg ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Karena dengaan qiyas ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya al-quran dan hadits. Sebab dalaam hukum Islam kadang tersurat jelas dalaam al-quran dan hadits, tapi kadang juga bersifat implicit-analogik (tersirat) yangg terkandung dalaam nash. Beliau Imam Syafi’i mengatakan “Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya”. Namun jika tidak ada ketentuan hukum yangg pasti, maka haruslah dicari dengaan cara ijtihad. Dan ijtihad itu ialah qiyas.[12][12]

B.       Rukun dan Syarat Qiyas


Rukun Qiyas, yaitu:

1.       Ashal, yangg berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yangg telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Ashal disebut juga maqis 'alaih (yangg menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul 'alaih (tempat membandingkan);
2.       Fara' yangg berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yangg belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yangg dapatt dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga maqis (yangg diukur) atau musyabbah (yangg diserupakan) atau mahmul (yangg dibandingkan);
3.       Hukum ashal, yaitu hukum darii ashal yangg telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yangg akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan 'illatnya; dan
4.       'Illat, yaitu suatu sifat yangg ada pada ashal dan sifat itu yangg dicari pada fara'. Seandainya sifat ada pula pada fara', maka persamaan sifat itu menjadi dasar untukk menetapkan hukum fara' sama dengaan hukum ashal.

Di atas telah diterangkan rukun-rukun qiyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1.       Syarat-syarat ashal (soal-soal pokok)

a.        Hukum yangg hendak dipilihkan untukk cabang masih ada pokoknya
b.       Hukum yangg ada dalaam pokok harus hukum syara’
c.        Hukum pokok tidak merupakan huku pengecualian, seperti sahnya puasa orang lupa meskipun makan dan minum

2.       Syarat-syarat fara’ (cabang)

a.        Hukum cabang tidak lebih dulu ada dariipada hukum pokok, misalnya mengqiayaskan wudlu dengaan tayamun
b.       Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri yangg menurut ulama ushul berkata, apabila datang nash, qiyas menjadi batal
c.        Illat yangg terdapatt pada cabang harus sama dengaan illat yangg terdapatt pada pokok
d.       Hukum cabang harus sama dengaan hukum pokok

3.       Syarat-syarat illat

a.        Illat harus tetap berlaku
b.       Illat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapattnya illat tanpa mengganggu sesuatu yangg lain. sebab adanya illat tersebut ialah demi kebaikan manusia, seperti melindungi jiwa sebagai illat wajibnya qishas
c.        Illat tidak berlawanan dengaan nash, apabila berlawanan maka nash yangg didahulukan
d.       Illat harus berupa sesuatu yangg jelas dan tertentu

C.       Macam-Macam Qiyas

a.       Qiyas aula

Yaitu qiyas yangg illatnya mewajibkan adanya hukum dan yangg disamakan (mulhaq) dan mempunyai hukum yangg lebih utama dariipada tempat menyamakannya (mulhaq bih), misanya memukul kedua orang tua dengaan mengatakan “ah” kepadanya

b.      Qiyas musaw, i

Yaitu suatu qiyas yangg illat-nya mewajibkan adanya hukum yangg terdapatt pada mulhaq nya sama dengaan illat hukum yangg terdapatt dalaam mulhaq bih. Misalnya merusak harta benda anak yatim mempunyai illat hukum yangg sama dengaan memakan harta anak yatim, yakni sama –sama merusakkan harta.

c.       Qiyas dalalah

Yakni suatu qiyas dimana illat yangg ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, seperti mengqiyaskan harta milik anak kecil pada harta orang dewasa dalaam kewajibannya mengeluarkan zakat, dengaan illat bahwa seluruhnya ialah harta benda yangg mempunyai sifat dapatt bertambah

d.      Qiyas syibhi

Yakni suatu qiyas dimana mulhaq-nya dapatt diqiyaskan pada dua mulhaq bih, tetapi diqiyaskan dengaan mulhaq bih yangg mengandung banyak persamaaannya dengaan mulhaq. Misanya seorang hamba sahaya yangg dirusakkan oleh seseorang.[13][13]

D.    Kehujjahan Qiyas

Artinya : “Hai orang-orang yangg beriman. Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapatt tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur ‘an) dan rasul (sunnah) jika kamu benar-bear beriman kepada Allah dan hari kemudian. (An-Nisa’:59)



BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pengertian Ijma’ ialah kesepakatan darii umat Islam pada hukum Syar’i, dalaam hal ini ialah para mujtahid dalaam suatu masa, sesudah wafat Rasulullah SAW, akan suatu hukum syariat yangg amali.
Adapun Syaratnya harus berupa kesepakatan para mujtahid Islam. meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda, yangg ada pada masa terjadinya masalah fiqihyah dan harus terjadi sesudah Rasulullah SAW wafat. Kehujjahannya darii Firman Allah surah An-Nisa ayat 115 dan 59.
Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma terbagi menjadi dua, yaitu Ijma’Sarih (tegas) dan Ijma’Sukuti (persetujuan yangg diketahui lewat diamnya sebagian ulama).
Proses pengqiyasan dilakukan dengaan cara menganalogikan sesuatu yangg serupa karena prinsip persamaan‘illat akan melahirkan hukum yangg sama. Asas qiyas ialah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifatnya. Apabila pendekatan tersebut menemukan titik persamaan maka konsekuensi hukumnya harus sama pula dengaan hukum yangg ditetapkan
Kalau untukk qiyas, untukk saat sekarang ini masih terjadi dan berlaku sebagai metode ijtihad ulama dalaam pengambilan hukum.


Sekian dariiii kami mengenai Dan Syarat, Rukun, Macam dan Kehujjahan Ijma dan Qiyas.semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan.


DAFTAR PUSTAKA


Uman, Chaerul, Ushul Fiqh 2, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Effendi, Satria, M Zein, Ushul Fiqh, Ed. 1. Cet I, Jakarta: Kencana, 2005.
Syarifuddin, Amir, Haji, Ushul Fiqih Jilid 1, Cet 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
Zahrah, Muhammad Abu. 2007. Ushul Fiqh. Jakarta : Pustaka Firdaus.








[1][1]Chaerul Uman,  Ushul Fiqh 2, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 73-74.
[2][2] Ibid., h. 74
[3][3] Haji Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1, Cet 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 115.
[4][4]Ibid, h. 77-78
[5][5] Ibid, h.78
[6][6]  Chaerul Uman, Ushul Fiqh 2, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 81.
[7][7] Satria Effendi, Ushul Fiqh, Ed. 1. Cet I, Jakarta: Kencana, 2005,  h. 129.
[8][8] Syarifuddin, Amir, Haji, Ushul Fiqih Jilid 1, Cet 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, h.135.
[9][9] Ibid
[10][10] Ibid.
[11][11] Chaerul Uman, Ushul Fiqh 2, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 93.
[12][12] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), hal. 336.
[13][13] Chaerul Uman, Ushul Fiqh 2, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 99-101

Visitor