Macam- Macam dan Landasan Alat Bukti Persangkaan



Makalah Pengertian Alat Bukti Persangkaan ? ,Arti Alat Bukti Persangkaan ? ,Pengertian Persangkaan ? Landasan Hukum Persangkaan ? , Macam macam Persangkaan? ,Macam macam Alat Bukti Persangkaan ? ,Contoh contoh Alat Bukti Persangkaan ?


1. Pengertian Persangkaan dalaam Hukum Acara Perdata


Pengertian Alat Bukti Persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalaam Pasal 1915 KUH Perdata, dibandingkan dngan Pasal 173 HIR ataupun Pasal 310RBG, yan g bunyinya di dalaam Pasal 1915 KUH Perdata ialah sebagai berikut :
Persangkaan ialah kesimpulan yan g oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik darii suatu peristiwa yan g diketahui umum ke arah suatu peristiwa yan g tidak diketahui umum.

Bahwasanya pengertian alat bukti di dalaam Pasal 1915 KUHPerdata tersebut lebih mudah dipahami dan lebih layak untok dijadikan rujukanapabila dibandingkan dngan pengertian alat bukti persangkaan yan g tercantumdalaam Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG.

Adapun bunyi pengertian Alat Bukti Persangkaan yan g terdapatt di dalaam HIR dan RBG ialah sebagai berikut:

Pasal 173 HIR:
Persangkaan-persangkaan belaka, yan g tidakberdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapatt diperhatikan olehhakim dalaam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebutpenting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain.[1]

Pasal 310 RBG:
Persangkaan / dugaan belaka yan g tidak berdasarkan peraturan per-undang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalaammemutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaiansatu dngan yan g lain.[2]

Menurut Pitlo, persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalaam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalaam arti darii fakta-fakta yan g diketahui ditarik kesimpulan ke arah yan g lebihkonkrit kepastiannya (kesimpulan yan g ditarik darii fakta-fakta yan g diketahui dan ditemukan dalaam proses persidangan ke arah yan g mendekati kepastian).[3]

Sedangkan menurut Subekti  persangkaan ialah : kesimpulan yan g ditarik darii suatu peristiwa yan g telah”terkenal” atau yan g dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yan g ”tidakterkenal”, dalaam artian sebelum terbukti.[4] Atau dngan kata lain: Bertitik tolak darii fakta-fakta yan g diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yan g konkret kepastiannya yan g sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalaam persidangan, dandarii fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yan g mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yan g sebelumnya tidak diketahui.[5] Tentunya pengertian alat bukti persangkaan yan g dikemukakan oleh Subekti tersebut lebih mudah untokdipahami.

Berikut ini kami akan memaparkan Landasan Hukum Alat Bukti Persangkaan :

2. Landasan Hukum

Persangkaan sebagai Alat Pembuktian di dalaam hukum acara perdata ialah alat bukti yan g menempati urutanke-3 (ketiga) darii ke-5 (kelima) alat bukti yan g ada dalaam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalaam HIR Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUHPerdata yan g ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapanpasal, yakni Pasal 1915-1922.

Hukum pembuktian ini sebenarnya termasuk dalaam hukum acara, dan tidak pada tempatnya sebenarnyadimuat di dalaam B.W, yan g pada asasnya hanya mengatur hal-hal yan g termasuk hukum materil. Namun hukum acara itu sendiri dapatt dibagi lagi menjadi dua,hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian termasuk dalaam bagian hukum acara materil, sehingga dapatt di masukkan ke dalaam KUH Perdata. Pendapatt ini rupanya dianut oleh pembuat undang-undang ketika B.W dilahirkan.[6]

Pengaturan persangkaan baikdi dalaam HIR ataupun RBG hanyalah memuat satu pasal saja, dan di dalaamnya hanyamemuat tentang pengertian persangkaan saja, tidak disertai dngan pengaturan serta tata cara penggunaannya di dalaam persidangan, sehingga dirasakan sangat kabur. Langkah yan g tepat untok dipedomani ialah yan g terdapatt di dalaam KUHPerdata, yan g terdiri darii Pasal 1915-1922. Melalui pembahasan yan g seperti ini dngan sendirinya sudah meliputi ketentuan yan g diatur dalaam Pasal 173 HIRataupun Pasal 310 RBG, karena apa yan g diatur pada kedua pasal tersebut sudah tercakup di dalaam Pasal 1915 KUH Perdata.[7]

Berikut ialah kutipan isipada Pasal 1915 sampai dngan Pasal 1922 dalaam KUH Perdata:

Pasal 1915
Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yan g oleh undang-undang atau oleh Hakim ditariknya darii suatu peristiwa yan g terkenal ke arah suatu peristiwa yan g tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan,yaitu: persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan yan g tidak berdasarkan undang-undang.

Pasal 1916
Persangkaan-persangkaan menurut undang-undangialah persangkaan yan g berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dngan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Macam- Macam Persangkaan- persangkaan semacam itu ialah diantaranya:
1.       Perbuatan yan g oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya, dianggap telah dilakukan untok menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
2.       Hal-hal yan g dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dariikeadaan-keadaan tertentu;
3.       Kekuatan yan g oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan Hakim yan g telah memperoleh kekuatan mutlak;
4.       Kekuatan yan g oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Pasal 1917
Kekuatan suatu putusan Hakim yan g telahmemperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dariipada sekedar mengenai soal putusannya.

Untok dapatt memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yan g dituntut ialah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yan g sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yan g sama di dalaam hubungan yan g sama pula.

Pasal 1918
Suatu putusan Hakim yan g telah memperoleh kekuatan mutlak, dngan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalaam suatu perkara perdata dapatt diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yan g telah dilakukan, kecuali jika dapatt dibuktikan sebaliknya.

Pasal 1919
Jika seseorang telah dibebaskan darii suatukejahatan atau pelanggaran yan g dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu dimuka Hakim perdata tidak dapatt dimajukan untok menangkis suatu tunntutan gantirugi.

Pasal 1920
Putusan-putusan Hakim perihal kedudukanhukum orang-orang, yan g mana putusan-putusan itu dijatuhkan terhadap orang yan g menurut undang-undang berkuasa membantah tuntutannya, ialah berlaku terhadap tiap-tiap orang.

Pasal 1921
Suatu persangkaan menurut undang-undang membebaskan orang yan g guna keuntuangannya ada persangkaan itu, darii segala pembuktian lebih lanjut
Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang tak diperizinkan suatu pembuktian, jika berdasarkanpersangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan; kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan, dan demikian itu tidak mengurangi apa yan g telah ditetapkan mengenai sumpah di muka Hakim dan pengakuan di muka Hakim.

Pasal 1922
Persangkaan-persangkaan yan g tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbbangan dan kewaspadaan Hakim, yan g namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yan g penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yan g sedemikian hanyalah boleh dianggap dalaam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dngan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

3. Penggunaan Persangkaan Serta Posisinya dalaam Hukum Acara Perdata

Sistem pembuktian yan g dianutdalaam Hukum Acara Perdata tidaklah bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), seperti dalaam proses pemeriksaan pidana yan g menuntut pencarian kebenaran, yakni harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yan g mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yan g sah dalaam arti memenuhi syarat formildan materil, dan di atas pembuktian yan g mencapai batas minimum tersebut harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (beyond a reasonable doubt).[8]

Sistem pembuktian inilah yan gdianut dalaam Pasal 183 KUHAP.[9] Kebenaran yan g dicari dandiwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yan g sah dan mencapai batas minimalpembuktian, kebenaran tersebut harus diyakini oleh hakim. Prinsip inilah yan gdisebut beyond reasonable doubt. Kebenaran yan g diwujudkan harusbenar-benar berdasarkan bukti-bukti yan g tidak meragukan, sehingga kebenaranitu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.[10] Berdasarkan faktor inipula persangkaan dihapuskan di dalaam Hukum Acara Pidana.

Tidak demikian dalaam proses peradilan perdata, kebenaran yan g dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Darii diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yan g berperkara dapatt mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yan g demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untok melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yan g bersangkutan. Dngan kesimpulan, bahwa dngan demikian penggugat dan tergugat telah melepaskan hak perdatanya.[11]

Subekti mencontohkan salah satu kasus yan g mempergunakan alat bukti persangkaan. Menurut Subekti apabila sulit mendapattkan saksi yan g melihat sendiri ataupun mengalami sendiri peristiwa yan g harus dibuktikan, maka dapatt diusahakan pembuktian dngan persangkaan. Sebagai contoh kasus gugatan perceraian yan g didasarkan atas perzinahan. Di dalaam praktek memang sulit sekali menemukan perzinahan yan g tertangkap tangan. Bahkan jarang ada saksi yan g melihat pada saat terjadi perzinahan. Namun jika ditemukan fakta seorang perempuan dan laki-laki yan g bukan suami istri menginap dalaam satu kamar, dan hanya ada satu tempat tidur, berdasar fakta-fakta tersebut dapatt ditarik kesimpulan persangkaan yan g mendekati kepastian, yakni bahwa telah terjadiperzinahan.[12]

Persangkaan sempat menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum dan praktisi, apakah merupakan alat bukti atau bukan. Ada yan g berpendapatt bahwa persangkaan lebih tepat disebut uraian, dalaam arti darii fakta-fakta atau alat bukti yan g bersifat langsung diajukan dalaam persidangan, ditarik kesimpulan ke arah yan g lebih konkret kepastiannya untok membuktikan suatu peristiwa hukum yan g belum diketahui.[13] Paling tidak persangkaan tidak dapatt dikategorikan sebagai bukti langsung atau fakta langsung, tetapi merupakan kesimpulan yan g ditarik darii bukti atau fakta langsung tersebut.

Untok mewujudkan eksistensi persangkaan harus melalui atau dngan perantaraan alat bukti atau fakta lain,sehingga dapatt dikatakan persangkaan sebagai alat bukti, asesor kepada alatbukti langsung tertulis atau saksi. Tidak bisa tampil berdiri sendiri tanpa bertumpu pada alat bukti tulisan atau saksi. Dngan demikian secara teoritis, persangkaan menurut sifatnya, tidak tepat dimasukkan sebagai alat bukti. Olehkarena itu ada yan g berpendapatt bahwa persangkaan ialah merupakan alat bukti yan g tidak sebenarnya, dikarenakan membutuhkan alat bukti yan g lain terlebihdahulu di dalaam penggunaannya. Sehingga pencantumannya di dalaam Pasal 1886 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR serta Pasal 310 RBG dianggap kurang tepat.[14]

Ada yan g mengatakan persangkaan bukanlah alat bukti yan g sebenarnya di dalaam hukum pembuktian, namun ada pula yan g berpendapatt bahwa persangkaan ialah tetap merupakan sebuah alat bukti, dan pencantumannya di dalaam KUH Perdata, HIR dan RBG ialah tepat.Tentunya pendapatt yan g terakhir ini didasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata yan g menyatakan dngan tegas bahwa bukti persangkaan ialah alat bukti. Dngan penegasan bahwa persangkaan itu ialah alat bukti yan g bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian darii pada ketidak hadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dngan membuktikan kejadiannya pada waktu yan g sama di tempat lain. Dngan demikian, maka setiap alat bukti dapatt menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapatt menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan.[15]

Menurut Sudikno Mertokusumo, apakah alat bukti itu termasuk alat bukti atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yan g langsung mengenai peristiwa yan g diajukan untok dibuktikan atau mengenai peristiwa yan g tidak diajukan untok dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dngan peristiwa yan g diajukan untok dibuktikan. Surat yan g tidak ditanda tangani, yan g langsung ada sangkut pautnya dngan suatu perjanjian yan g disengketakan, bukanlah merupakan persangkaan, demikian pula keterangan saksi yan g samar-samar tentang apa yan g dilihatnya darii jauh mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya keterangan dua orang saksi yan g menerangkan bahwa seseorang berada di tempat X, sedangkan yan g harus dibuktikan ialah bahwa orang tersebut tidak berada di tempat X, ialah merupakan persangkaan.[16]

Meskipun persangkaan tidak memiliki fisik langsung sebagai alat bukti, sehingga tidak tepat disebut  sebagai alat bukti yan g hakiki, akan tetapi fungsi dan perannya sangat penting dan sentral dalaam menerapkan hukum pembuktian. Tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara (intermediary), pelaksanaan pembuktian berada dalaam keadaan ketidak mungkinan atau imposibilitas. Dngan demikian, alat bukti persangkaan memegang peranan dan fungsi sebagai perantara (intermediary) dalaam setiap pembuktian. Fungsi dan peranannya ialah mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yan g lebih konkret mendekati kepastian.[17]

Sekiranya di dalaam persidangan hakim menemukan fakta yan g didukung oleh alat bukti yan g telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian fakta atau peristiwa tersebut, tidak bisa langsung dikonkretisasi tanpa mempergunakan persangkaan sebagai sarana perantara untok mengkonstruksi kesimpulan tentang kepastian keterbuktian fakta atau peristiwa yan g dibuktikan alat bukti fisik yan g bersifat langsung tersebut.[18]

Misalnya A menggugat B atas sebidang tanah. Dalil gugat, tanah telah dibeli dan dibayar lunas, tetapi tidakmau menyerahkan. Untok mendukung dalil gugat, A mengajukan alat bukti akta jualbeli PPAT, ditambah dngan beberapa orang saksi. Meskipun sudah begitu kuat fakta yan g ditemukan di dalaam persidangan, namun hal tersebut tidak bisa dikonkritkan tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara untok mengantarkan pembuktian yan g kuat tadi mendekati kepastian.[19]

Caranya dngan mendeskripsikan terlebih dahulu fakta-fakta yan g telah dibuktikan oleh akta PPAT dan keterangan para saksi. Darii diskripsi tersebut baru ditarik kesimpulan yan g lebih konkrit tentang adanya dugaan atau persangkaan tentang kepastian jual beli dan keingkaran si B untok menyerahkan.[20]

Sekian dari kami mengenai Macam- macam Alat Bukti Persangkaan dalam Persidangan semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yang haus akan pengetahua n.

Sumber :
http://www.yousaytoo.com/persangkaan-dala m-hukum-acara-perdata/510651




[1] Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, PerbandinganHIR dan RBG, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.115.
[2] DedhiSupriadhy dan Budi Ruhiatudin, Pokok-pokok Beracara Perdata di Peradilan,(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 319.
[3] Ibid,hlm.141.
[4] Subekti, Hukum Pembuktian,cet.17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hlm. 45.
[5] M. Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata (Jakarta. Sinar Grafika: 2007) hlm 684.
[6] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata cet. 31 (Jakarta, PTIntermasa: 2003) hlm.176.
[7] Ibid,hlm.683-684.
[8] Ibid,hlm. 498.
[9] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No.8 tahun 1981.
[10] M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata...., hlm 498.
[11] Ibid,hlm. 498.
[12] Subekti, Hukum Pembuktian....,hlm.45.
[13] Lihat: Subekti, Hukum Pembuktian...., hlm.37.
[14] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata...., hlm. 686.
[15] Lihat: Abdul Manan, Penerapan HukumAcara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005) hlm. 255.
[16] Sudikno Mertokusumo, HukumAcara Perdata Indonesia, cet ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.138-139.
[17] DedhiSupriadhy dan Budi Ruhiatudin, Pokok-pokok Beracara....., hlm. 143.
[18] Ibid
[19] Ibid
[20] Ibid

Visitor