Macam-macam Alat Bukti Pengakuan

1.       Pengakuan Murni (aveu pur et simple)
Pengakuan murni ialah pengakuan yan g sesuai sepenuhnya denga n posita pihak lawan.[8] Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga denga n pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yan g dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan.
Pengakuan dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yan g bisu. Seseorang yan g bisu dapat mengemukakan melalui perantara. Bahkan pengakuan juga dapat dilakukan denga n tulisan. Oleh karena itu pengakuan secara tulisan ini dapat merupakan alat bukti pengakuan sekaligus alat bukti surat. Hakikat darii pengakuan secara tulisan ini memiliki dua fungsi sekaligus. Darii segi substansinya atau materinya termasuk kategori fungsi sebagai pengakuan, sedangkan apabila dilihat bentuknya berfungsi sebagai alat bukti surat.
Kedua fungsi darii pengakuan secara tulisan itu akan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila tidak dibantah oleh pihak lawan. Akan tetapi apabila ternyata hal itu dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yan g memberikan pengakuan itu harus membuktikan kebenaran darii pengakuan tersebut. Jika ternyata pihak yan g mengajukan pengakuan tulisan itu tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka pengakuan tulisan itu tidak mempunyai kekuatan alat bukti, baik sebagai pengakuan maupun sebagai bukti surat.
Apabila pengakuan secara tulisan yan g diajukan di muka sidang itu tidak dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yan g sempurna. Sedangkan pengakuan yan g ditulis dala m surat jawaban tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai pengakuan secara lisan di depan sidang.[9]
Pengakuan secara tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya bersifat formal dan bersifat materiil. Kekuatan pembuktian formal menerangkan bahwa terdapat sesuatu yan g diterangkan oleh penandatangan tersebut. Denga n kata lain, surat itu berisikan keterangan darii orang yan g menandatanganinya.
Sedangkan kekuatan pembuktian materiil, memberikan kepastian tentang isi yan g diterangkan di dala m akta yan g bersangkutan. Berkenaan denga n hal itu, Pitlo, dala m bukunya mengemukakan bahwa yan g penting ialah kekuatan pembuktian materiil, karena kekuatan pembuktian materiil itu menilai "apakah memang benar sesuatu yan g diterangkan di dala m akta tersebut, atau sejauhmana isi keterangan tersebut sesuai denga n kebenaran".[10]
Apabila tergugat di dala m jawabannya tidak menyan gkal kebenaran gugatan penggugat atau bagian-bagian tertentu darii gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam-diam.[11]
Pada dasarnya jika tergugat telah mengakui gugatan penggugat seluruhnya, maka hakim harus menganggap peristiwa yan g diakui itu terbukti. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi setiap sengketa. Dala m beberapa perkara, umpamanya saja, dala m gugatan mengenai hak milik atau gugatana perceraian, di samping pengakuan tergugat masih diperlukan bukti-bukti lain. Hal itu terutama dimaksudkan untu k menghindarii timbulnya pengakuan palsu di dala m gugatan mengenai hak milik.
Sedangkan dala m perkara perceraian, dimaksudkan untu k mempersulit terjadinya perceraian, sehingga diharapkan tujuan Undang-undang perkawinan dapat tercapai. Oleh karena itu di dala m kedua perkara tersebut hanya denga n bukti pengakuan tidak dapat dianggap telah terbukti peristiwa yan g bersangkutan.
Apabila suatu perkara tidak memiliki bukti-bukti lain kecuali pengakuan tergugat dan tidak disertai sangkalan, maka pengadilan menerima pengakuan itu sebagai alat bukti sempurna.[12] Terhadap masalah ini Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yan g justeru lebih luas interpretasinya. Dala m putusan tentang masalah wanprestasi terhadap utang, isinya antara lain: bahwa "pengakuan merupakan alat bukti ang sempurna, bahkan walaupun terdapat bukti lain tidak perlu diperhatikan karena telah mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yan g sempurna.[13]

2.       Pengakuan denga n Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis)
Pengakuan denga n kualifikasi ialah pengakuan yan g dilakukan oleh tergugat yan g disertai denga n sangkalan terhadap sebagian darii tuntutan.[14] Di dala m pengakuan denga n kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu pada pokok gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak mengakui apa pun melainkan memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri.
Berdasarkan hal di atas, pengakuan denga n kualifikasi sebenarnya ialah pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian darii gugatan penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyan gkal sebagian lainnya darii gugatan. Terhadap pengakuan denga n kualifikasi ini, undang-undang melarang untu k memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu harus diterima secara bulat, dala m arti tidak boleh hanya pengakuan yan g diterima sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.

3.       Pengakuan denga n Klausula (geclausuleerde bekentenis)
Pengakuan denga n klausula ialah pengakuan darii tergugat tentang hal pokok yan g diajukan penggugat, akan tetapi disertai denga n keterangan tambahan yan g bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya ialah pengakuan denga n sangkalan. Akan tetapi bedanya ialah bahwa dala m pengakuan denga n klausula ini terdapat keterangan tambahan yan g sifatnya memebebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat.
Sebagai contoh, pada awalnya tergugat mengakui gugatan penggugat, namun kemudian tergugat mengemukakan alasan untu k melepaskan diri darii gugatan penggugat untu k tidak memenuhinya. Hal itu biasanya dilakukan oleh tergugat karena misalnya dia telah melakukan kewajibannya berupa membayar utangnya, bahkan dia (tergugat) kini mempunyai tagihan darii penggugat.
Seperti halnya pengakuan denga n kualifikasi, maka pengakuan denga n klausula pun harus diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan darii keterangan tambahannya (onsplitsbare aveu). Mengenai hal ini diatur di dala m pasal 176 HIR (Ps. 313 Rbg) dan pasal 1925 BW, sebagai berikut:

"Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya,dan hakim tidak berwenang untu k menerima sebagiannya saja dan menolak bagian yan g lain, sehingga merugikan orang yan g mengakui itu; yan g demikian itu hanya boleh dilakukan jika orang yan g berhutang mempunyai maksud untu k membebaskan dirinya, menyebutkan perkara yan g terbukti itu tidak benar".

Berdasarkan kaidah di atas, maka dala m hal terdapat pengakuan tergugat yan g disertai keterangan tambahan, maka masih diperlukan sesuatu keterangan berupa pembuktian yan g harus dibebankan kepada penggugat. Dala m pengakuan denga n kualifikasi dan pengakuan denga n denga n klausula ini, apabila penggugat dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan darii tergugat itu sesungguhnya tidak benar, maka pengakuan itu dapat dipisah-pisahkan. Pertimbangan pembentuk Undang-undang dala m menentukan bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan terutama sekali disebabkan sukar pembebanan pembuktiannya. Untu k bagian yan g berisi pengakuan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Sedangkan bagian tambahan darii pengakuan masih dibebani pembuktian, yakni kepada pihak yan g memberi pengakuan. Apabila ternyata pihak yan g memberi pengakuan tidak sanggup membuktikannya, konsekuensinya dia akan dikalahkan. Akibatnya maka tuntutan penggugat akan dianggap terbukti dan berarti pula merugikan pihak yan g memberikan pengakuan.
Untu k mencegah kemeungkinan hakim akan memisahkan pengakuan yan g tidak dapat dipisah-pisahkan, pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah mengisyaratkan bahwa tidak layak apabila tergugat yan g memberi pengakuan masih harus dibebani denga n pembuktian. Oleh karena itu ketentuan pasal 173 HIR merupakan akekecualian darii pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg dan ps. 1865 BW). Denga n demikian terhadap pengakuan yan g tidak boleh dipisah-pisahkan, kewajiban pembuktian dibebankan kepada penggugat.[15]
Pada hakikatnya pengakuan tergugat denga n keterangan tambahan ialah sebagai suatu penyan gkalan. Akibatnya penggugat diwajibkan untu k membuktikan kebenaran gugatannya. Pada umumnya penggugat memang dapat membuktikan kebenaran gugatannya. Akan tetapi apabila ternyata penggugat kebetulan tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, maka ketentuan tersebut di atas sungguh merupakan aturan yan g merugikan penggugat, karena pada dasarnya gugatan (sebagian darii gugatan) penggugat telah diakui oleh tergugat. Dala m hal-hal menghadapi pengakuan tergugat yan g tidak dapat dipisah-pisahkan tersebut, penggugat dapat memilih dua cara, yaitu: Pertama, dia menolak seluruh pengakuan tergugat dan melakukan pembuktian sendiri; Kedua, membuktikan bahwa keterangan tambahan tergugat itu tidak benar. Apabila hal tersebut terbukti, maka penggugat dapat meminta kepada hakim untu k memisahkan pengakuan tersebut sehingga menjadi pengakuan murni yan g mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta mengikat.

Sebagai mana mengenai uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Sebagai salah satu alat bukti di dala m hokum acara perdata, pengakuan tetap perlu dipertahankan. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengakuan dapat menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa denga n menetapkan hak atau hokumnya antara para pihak yan g bersangkutan. Akan tetapi untu k menghindarii pengakuan palsu darii salah satu pihak, maka penggugat masih perlu dibebani denga n beban pembuktian, kendati sudah ada pengakuan darii pihak lawan.

Kedua, Perkembangan yurisprudensi menunjukkan antara lain bahwa pengakuan sebagai alat bukti tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yan g sempurna. Oleh karena itu untu k menilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Ini berarti peranan pengakuan sebagai alat bukti dala m hokum acara perdata sangat tergantung kepada kasusnya masing-masing.

Ketiga, Ketentuan tentang pengakuan yan g tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu) tetap perlu dipertahankan. Namun perlu diberi kebebasan kepada hakim untu k memberi kekuatan pembuktian ini sebagai alat bukti yan g sempurna atau tidak, tergantung pada keadaan yan g bersangkutan. Hal ini perlu diperhatikan tidak lain untu k melindungi kedua belah pihak secara proporsional.

Keempat, Dala m memeriksa perkara perdata, hakim seyogianya mengutamakan kepentingan para pihak, dariipada sifat formalnya hokum acara perdata. Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah hokum acara perdata denga n perkembangan masyarakat yan g menghendakinya.

Kelima, Dala m hokum acara perdata, hakim juga seyogianya tidak hanya mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus senantiasa berusaha mencari dan menemukan kebenaran material.

Keenam, Mempercepat proses pemeriksaan dala m pembuktian ialah tugas hakim dala m rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yan g sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sumber :
Eman Suparman (Lektor Kepala Hokum Acara Perdata pada Fakultas Hokum Unpad Bandung) Makalah Alat Bukti Pengakuan Dala m Hokum Acara Perdata.



[1] Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970. Lihat pula penjelasan pasal tersebut.
[2] R.M. Sudikno Mertokusumo, H okum Acara... Op. Cit., halaman 107
[3] R.M. Sudikno Mertokusumo, H okum Acara... Op. Cit., halaman 107.
[4] O. Notohamidjojo,Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dala m Filsafat H okum.
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, halaman 21.
[5] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi H okum. Bandung: Alumni, 1983, halaman
75.
[6] R.M. Sudikno Mertokusumo, H okum Acara...Op.cit., halaman 92.
[7] R.M. Sudikno Mertokusumo, Lo c. cit., halaman 150.

Visitor