Jenis- Jenis Hukum Pidana

Dilihat dariii berbagai segi, Huku m Pidana terdiri dariii :

1.       Huku m Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis.
a.        Huku m Pidana tertulis  Huku m Pidana yaitu yan g telah tercantum dala m peraturan perundang-undangan.
b.       Huku m pidana tidak tertulis  Huku m Pidana Adat (Delik   Adat) yan g masih hidup dala m masyarakat.

2.       Huku m Pidana Positif
Huku m pidana yan g masih berlaku sampai sekarang  (contoh : KUHP)

3.       Huku m Pidana Huku m Publik
Untu k kepentingan umum

4.       Huku m Pidana Objektif dan Huku m Pidana Subjektif

a.        Huku m Pidana Objektif (Ius Poenale) ialah : seluruh garis huku m mengenai : 
·         Tingkah laku yan g diancam denga n pidana
·         Jenis dan macam pidana
·         Bagaimana pidana dijatuhkan dan dilaksanakan dala m waktu dan batas-batas tertentu   semua warga wajib      mentaati huku m pidana   dala m arti objektif.
b.       Huku m Pidana Subjektif (Ius Poeniendi)
Merupakan hak penguasa untu k mengancam         pidana, menjatuhkan pidana pada pelanggar huku m   pidana (falsafah Huku m Pidana)

5.       Huku m pidana materil
Aturan aturan huku m pidana yan g berupa norma dan sanksi huku m pidana dan ketentuan umum yan g membatasi, menjelaskan norma norma huku m pidana tersebut.
Conth ; Dala m KUHP

6.       Huku m pidana formil (huku m acara pidana)
Garis garis huku m yan g menjadi pedoman dasar aparat penegak huku m untu k melaksanakan ketentuan huku m pidana materil (proses peradilan pidana)

Conth ; UHAP

7.       Huku m pidana umum
Huku m pidana umum ialah huku m pidana yan g berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Huku m pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yan g berlaku umum yan g tercantum dala m KUHP serta perundangan-undangan yan g merubah dan menambah KUHP.

8.       Huku m Pidana Khusus.
Huku m pidana khusus ialah huku m pidana yan g berlaku khusus untu k orang-orang yan g tertentu. Huku m pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yan g memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yan g diatur dala m perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yan g menyimpang dariii KUHP). Contoh:

a.     Huku m pidana militer, berlaku khusus bagi seluruh anggota militer dan mereka yan g disamakan denga n militer.
b.     Huku m pidana pajak, berlaku khusus untu k perseroan dan mereka yan g membayar pajak (wajib pajak).

Istilah tindak pidana (strafbaar fiet) di artikan denga n;
1.       Perbuatan pidana
2.       Tindak pidana
3.       Pristiwa pidana
4.       Perbuatan yan g dapat di hokum
5.       Delik

Perbuatan pidana memiliki 2 pandangan
1.      Menyatukan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (pandangan monistik)
2.      Membedakan unsur perbuatan dan pertanggung jawaban (dualistik)

Menurut prof. Moeljatno, S.H. istilah perbuatan pidana
1.      Kelakuan
2.      Kajadian/akibat

Unsur unsur perbuatan pidana
1.      Kelakuan dan akibat
2.      Hal ikhwal keadaan tertentu yan g menyertai perbuatan
3.      Keadaan tambahan yan g memberatkan pidana
4.      Unsur melawan huku m yan g objektif
5.      Unsur melawan huku m yan g subjektif

Visitor