Usia Anak Yang Termasuk Melakukan Tindak Pidana

Untu k peradilan ana k itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Ana k y ang akan menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k. Namun Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan ana k. Sehingga dalam penjelasan ini saya, akan menggunakan kedua undang-undang ini sebagai dasar hukum dari penjelasan saya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Ana k, menyatakan:

“Ana k ialah seseorang y ang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ana k y ang masih dalam kandungan.”
Terkait batas usia seseorang di sebut sebagai ana k ketika melakukan t indak pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k, menyatakan:

“Anak ialah orang y ang dalam perkara ana k nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Ana k, menyatakan:

“Ana k y ang berkonflik dengan hukum y ang selanjutnya di sebut Ana k ialah ana k y ang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun y ang diduga melakukan t indak pidana.”


Dari pasal-pasal y ang telah saya sebutkan di atas, maka batas usia seseorang di sebut sebagai seorang ana k ialah ketika orang tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun ketika dia melakukan perbuatan pidana.

apabila dilihat dari jenis pidana y ang dapat dikenakan, Pasal 23 ayat (1) – ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k, menyatakan:

“(1)  Pidana y ang dapat dijatuhkan kepada ana k nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
(2)      Pidana pokok y ang dapat dijatuhkan kepada Ana k Nakal ialah:
a.  Pidana Penjara;
b.  Pidana Kurungan;
c.  Pidana denda; atau
d.  Pidana Pengawasan.
(3)      Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Ana k Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.”

Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Ana k,menyatakan:
 
“(1)  Pidana pokok bagi Ana k terdiri atas:
a.    Pidana peringatan;
b.    Pidana dengan syarat:
1)   Pembinaan di luar lembaga;
2)   Pelayanan masyarakat; atau
3)   Pengawasan.
c.    Pelatihan kerja;
d.    Pembinaan dalam lembaga; dan
e.    Penjara. 

(2)   Pidana tambahan terdiri atas:
a.  Perampasan keuntungan y ang diperoleh dari t indak pidana; atau
b.  Pemenuhan kewajiban adat.

(3)   Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Terkait penjatuhan pidana y ang dapat dilakukan terhadap ana k, Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k, menyatakan:
 
“(1)  Pidana penjara y ang dapat dijatuhkan kepada ana k nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(2)   Apabila ana k nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan t indak pidana y ang diancam dngan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara y ang dapat dijatuhkan kepada ana k tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3)      Apabila ana k nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan t indak pidana y ang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap ana k nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan t indakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
(4)      Apabila ana k nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan t indak pidana y ang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap ana k nakal tersebut dijatuhkan salah satu t indakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.”

Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Ana k,menyatakan:

“(1)  Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal ana k melakukan t indak pidana berat atau t indak pidana y ang disertai dengan kekerasan.
(2)   Pidana pembatasan kebebasan y ang dijatuhkan terhadap ana k paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara y ang diancam terhadap orang dewasa.
(3)   Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap ana k.
(4)   Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap ana k sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Kemudian dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k, menyatakan:

“Pidana kurungan y ang dapat dijatuhkan kepada ana k nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.”

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k, menyatakan:

“Pidana denda y ang dapat dijatuhkan kepada ana k nakal paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.”

Sementara itu, jika dilihat dari pemeriksaan sidang terhadap ana k, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Ana k, menyatakan:

“Sidang Pengadilan Ana k y ang selanjutnya di sebut sidang Ana k, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ana k sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Ana k, menyatakan:

“(1)   Sistem peradilan pidana ana k wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
(2)     Sistem Peradilan Pidana ana k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Penyidikan dan penuntutan pidana ana k y ang dilaksana kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Persidangan ana k y ang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c.  Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan selama proses pelaksanaan pidana atau t indakan dan setelah menjalani pidana atau t indakan.”
(3)     Dalam system peradilan Pidana ana k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Dari uraian y ang saya jelaskan di atas, pertanyaan dari ibu Albertina kiranya sudah terjawab seluruhnya. Demikian y ang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ibu. Terimakasih.




Visitor