Asas- Asas Hukum Acara Perdata

Seperti halnya hukom-hukom pada bidang yan g lain, HukomAcara Perdata mempunyai beberapa asas, yan g mana nantinya akan menjadi dasar darii ketentuan-ketentuan dala m Hukom Acara Perdata tersebut. Berikut ini uraian singkat beberapa asas yan g penting dala m Hukom Acara Perdata tersebut.
 
1.       Hakim Bersikap Pasif

Asas ini mengandung beberapa makna :

a.    Inisiatif untu k melakukan acara perdata ada pada pihak-pihak yan g berkepentingan, dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untu k dapa t tercapainya peradilan yan g sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Bahkan jika para pihak memiliki kebebasan untu k mengakhiri perkara dipengadilan, yaitu denga n cara mencabut gugatan atau denga n perdamaian pihak-pihak yan g berperkara (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg), 

b.    Hakim wajib memgadili seluruh tuntutan dan larangan menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yan g tidak dituntut atau mengabulkan lebih darii yan g dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg), 

c.   Hakim mengejar kebenaran formil yakni kebenaran yan g hanya didasarkan pada bukti-bukti yan g diajukan didepan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim, 

d.    Para pihak yan g berperkara bebas pula untu k mengajukan atau untu k tidak mengajukan upaya hukom, bahkan untu k mengakhiri perkara dipengadilan denga n perdamaian.

2.       Sidang Pengadilan Terbuka Untu k Umum

Sidang pengadilan dala m pemeriksaan perkara perdata pada asasnya terbuka untu k umum (Pasal 19 UU Nomor 4/2004). ini berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar, dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Tujuan asas ini ialah untu k menjamin peroses pemeriksaan dipengadilan agar tidak memihak, adil, dan benar sesuai denga n peraturan hukom yan g berlaku. Publik bisa mengawasi jalannya proses pemeriksaan perkara dipersidangan pengadilan.

3.       Mendengar Kedua Belah Pihak

Menurut Hukom Acara, pihak-pihak yan g berperkara harus diperlakukan dan diberikan kesempatan yan g sama untu k membela kepentingan mereka. Pendeknya pihak-pihak yan g berperkara harus diperlakukan denga n adil.

Hakim tidak boleh menerima keterangan darii salah satu pihak sebagai sesuatu yan g benar tanpa memberi kesempatan pada pihak yan g lain untu k mengemukakan pendapa tnya. Hal ini berarti bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan dimuka sidang pengadilan yan g dihadiri oleh pihak-pihak yan g berperkara (Pasal 121& 132 HIR/Pasal 145 & 157 RBg).

4.       Tadak Ada Keharusan Mewakili

Hukom Acara Perdata yan g berlaku sekarang, baik yan g termuat dala m HIR maupun RBg tidak mengharuskan kepada pihak-pihak yan g berperkara untu k mewakilkan pengurusan perkara mereka kepada ahli hukom, sehungga pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yan g berkepentingan . Walaupun demikian, para pihak yan g berperkara apabila menghendaki boleh mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg)

5.       Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yan g dijadikan dasar untu k mengadili (Pasal 25 UU Nomor 4/2004, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR/Pasal 195 & Pasal 618 RBg). Asas ini tujuannya untu k menjaga agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang darii hakim yan g memeriksa perkara perdata. Putusan yan g tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untu k kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (MA tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970)

6.       Beracara Perdata Dikenakan Biaya

Untu k beracara perdata pada asasnya dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 HIR/Pasal 45 ayat (4), Pasal 192, dan Pasal 194 RBg). Biaya biaya tersebut untu k keperluan persidangan nantinya, namun semua biaya ini harus ditetapkan serendah mungkin sehingga dapa t terpikul oleh rakyat.

Bagi mereka yan g benar-benar tidak mampu untu k membayar biaya perkara, dapa t mengajukan permohonan beracara denga n cuma-cuma (prodeo), yaitu denga n menyampaikan surat keterangan tidak mampu yan g dibuat oleh lurah/kepala desa yan g diketahui oleh camat.

Bagi merka yan g benar-benar tidak mampu dan kurang mengerti tentang hukom, dapa t meminta bantuan hukom denga n cuma-cuma kepada Lembaga-lembaga/Biro-biro Bantuan Hukom yan g ada dilingkungan Fakultas Hukom Universitas-universitas Negeri/Swasta, serta yan g bernaung dibawah organisasi sosial dan politik misalnya Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukom (LPPH), Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukom (LBPH), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukom (LKBH), Lembaga Bantuan Hukom (LBH) dan lain-lain. Advokat, menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, malah wajib memberikan bantuan hukom secara cuma-cuna kepada pencari keadilan yan g tidak mampu.

 -----------------------------------------
Sumber : H. Riduan Syahrani, SH, Buku Materi Dasar Hukom Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi cet. V, 2009.

Visitor