4 (EMPAT) PENGGOLONGAN AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA




Makalah ini akan memaparkan Pengertian Ahli Waris, Syarat Ahli Waris, Hak dan Kewajiban Ahli Waris dan Golongan Ahli Waris KUH Perdata 



A.      Pengertian Ahli Waris

Ahli waris ialah setiap orang yangg berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang – hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yangg diatur dalaam undang -undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.
Dalaam Pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengaan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yangg meninggal dunia (pewaris). Dalaam Pasal 874 KUHPdt juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yangg meninggal dunia ialah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengaan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yangg sah.
Ketentuan Pasal – Pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas “le mort saisit le vif”, yangg telah disebut di atas. Yangg artinya orang yangg mati berpegang pada orang yangg masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya.
Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak untukk menuntut upaya segala apa saja yangg termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (heriditatis petito). Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yangg menguasai satu benda warisan dengaan maksud untukk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yangg hanya menjadi houder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengaan si meninggal, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapatt ditujukan kepada seorang executeur – testamentair atau seorang curator atas suatu harta peninggalan yangg tidak diurus.
 Seorang ahli waris yangg menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengaan mengajukan dalaam surat gugatannya, bahwa ia ialah ahli waris darii si meninggal den barang yangg dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.
Menurut Pasal 1066 ayat 2 KUHPdt setiap ahli waris dapatt menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untukk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalaam keadan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama darii lima tahun.
Walaupu ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada asasnya tiap orang meskipun seorang bayi yangg baru lahir ialah cakap untukk mewaris hanya oleh undang - undang telah ditetapkan ada morang orang yangg karna perbuatannya, tidak patut (onwaardig) menerima warisan. Hal ini ditentukan dalaam Pasal 838 KUHPdt yangg dianggap tidak patut jadi ahli waris, sehingga dikecualikan darii pewarisan ialah :
a)       mereka yangg telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris;
b)       mereka yangg dengaan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah mengadikan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yangg diancam dengaan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yangg lebih berat;
c)       mereka yangg dengaan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
d)       mereka yangg telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Selain itu, oleh undang - undang telah ditetapkan bahwa ada orang – orang yangg berhubungan dengaan jabatan atau pekerjaannya, maupu hubungannya dengaan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan darii suatu surat wasiat yangg diperbuat oleh si meninggal.
Mereka ini, diantaranya ialah notaries yangg membuatkan surat wasiat itu serta saksi – saksi yangg menghadiri pembuatan testament itu, pendeta yangg melayani atau dokter yangg merawat si meninggal selama sakitnya yangg terakhir. Bahkan pemberian waris dalaam surat wasiat kepada orang- orang mungkin menjadi perantara darii orang– orang ini (“tussenbiede komende personen”) dapatt dibatalkan. Sebagai orang– orang perantara ini oleh undang– undang diangap anak– anak dan isteri darii orang– orang yangg tidak diperbolehkan menerima warisan dan tastement itu.
Selanjutnya dalaam Pasal 912 ditetapkan alasan – alasan yangg menurut pasal 838 tersebut diatas, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untukk dapatt menerima pemberian – pemberian dalaam suatu testament, kecuali dalaam pasal 912 tidak disebutkan orang yangg telah mencoba membunuh orang yangg meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini ternyata dalaam surat wasiatnya masih juga memberikan warisan pada seorang yangg telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu “pengampunan” terhadap orang itu.

B.       Syarat – Syarat Ahli Waris

Dalaam pasal 832 KUHPdt dinyatakan bahwa menurut undang- undang yangg berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yangg hidup terlama. Dalaam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yangg hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yangg meninggal, menjadi milik negara, yangg mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peniggalan mencukupi untukk itu. Kemudian menurt Pasal 874 KUHPdt dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yangg meninggal dunia, ialah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengaan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yangg sah.
Menurut Pasal 836 KUHPdt dinyatakan dengaan mengingat akan ketentuan dalaam Pasal 2 KUHPdt, supaya dapatt bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan jatuh meluang. Dimana Pasal 2 KUHPdt menyatakan “bahwa anak yangg ada dalaam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendakinya, namun apabila mati suatu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Jadi menurut pasal – pasal tersebut di atas syarat – syarat ahli waris ialah sebagai berikut :
1.       Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yangg timbul karena
a.        Hubungan darah (Pasal 832 B.W.)
b.       Karena wasiat (Pasal 874 B.W.)
2.       Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 B.W.), dengaan tetap memperhatikan ketentuan darii pasal 2 B.W.
3.       Ahli waris bukan orang yangg dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yangg menolak harta warisan, adapun Pasal yangg mengatur mengenai orang yangg tidak patut menjadi ahli waris yaitu Pasal 838 B.W. yangg telah tersebut di atas dalaam sub bab sebelumnya . Jika kita tinjau darii syarat pewarisan tersebut di atas, maka akan timbul suatu pertanyaan, bagaimanakah jika antara dua orang yangg saling mewaris meninggal dalaam waktu yangg sama?

Darii ketentuan Pasal 831 B.W. dapatt diketahui jika terjadi dua orang atau lebih yangg sama atau lebih yangg saling mewaris itu meninggal dalaam waktu yangg sama atau dalaam waktu yangg hampir bersamaan namun tidak dapatt dibuktikan siapa yangg meninggal terlebih dahulu maka diantara keduanya tidak saling mewaris.

C.       Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Dalaam rangka untukk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris perlu kiranya untukk diketahui hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalaam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalaam sebuah testament atau wasiat. Isi dan wasiat tersebut dapatt berupa :
1.       Erfstelling, yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untukk mendapattkan sebagian atau keseluruhan harta peninggalan. Orang yangg ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam (ahli waris menurut wasiat).
2.       Legaat, ialah pemberian hak kepada seseorang atas dasar tastement atau wasiat yangg khusus. Pemberian itu dapatt berupa :
a.        Hak atas satu atau beberapa benda tertentu;
b.       Hak atas seluruh darii satu macam benda tertentu;
c.        Hak vruchtgebruik atas sebagian / seluruh warisan (Pasal 957 KUHpdt).

Kewajiban si pewaris ialah merupakan pembatsan terhadap haknya ditentukan undang – undang. Ia harus mengindahkan adanya legitieme portie, yaitu suatu bagian tertentu darii harta peninggalan yangg tidak dapatt dihapuskan oleh orang yangg meninggalkan warisan. Hak ahli waris dapatt diperinci sebagai berikut:

Setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untukk menentukan sikap:
a.        Menerima secara penuh (zuivere aanvaarding), yaitu dapatt dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengaan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalaam suatu akte yangg memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam – diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan perbuatan penerimaan terhadap warisan yangg meluang, yaitu dengaan mengambil, menjual atau melunasi hutang- hutang pewaris.
b.       Menerima dengaan reserve (hak untukk menukar) Voorrecht van boedel beschriyving atau beneffeciare aanvaarding. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri ditempat warin terbuka. Akibat yangg terpenting dalaam warisan secara beneficare ini ialah bahwa kewajiban untukk melunasi hutang – hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalaam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah

Menanggunga pembayaran hutang dengaan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebuh besar darii harta bendanya. Adapun kewajiban– kewajiban seorang ahli waris beneficiair, ialah :
1.       Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalaam waktu 4 (empat) bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisan secara beneficiair.
2.       Mengurus harta peninggalan sebaik – baiknya.
3.       Selekas – lekasnya membereskan urusan warisan (“Dewa Made Suartha boedel tot effenheid brengen”).
4.       Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untukk harga benda – benda yangg bergerak beserta benda– benda yangg tak bergerak yangg tidak diserahkan kepada orang– orang berpiutang yangg memegang hypothek.
5.       Memberikan pertanggungan jawab kepada sekalian penagih hutang dan orang– orang yangg menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapattan– pendapattan yangg mungkin akan diperoleh, jika barang– barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang – piutang dan legaten itu dapatt dipenuhi.
6.       Memanggil orang – orang berpiutang yangg tidak terkenal,dalaam surat kabar resmi.
c.        Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yangg berupa kewajiban membayar hutang lebih besar darii pada hak untukk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengaan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.
Kewajiban ahli waris, antara lain :
1.       Memelihara harta keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
2.       Mencari cara pembagian yangg sesuai dengaan ketentuan dan lain–lain.
3.       Melunasi hutang pewaris jika pewaris meniggalkan hutang.
4.       Melaksanakan wasiat jika ada.

D.      Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya

Ada dua macam ahli waris yangg diatur dalaam undang – undang yaitu Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan Ahli Waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yangg pertama disebut Ahli Waris ab intestato, sedangkan yangg kedua disebut dengaan Ahli Waris testamentair.
Ahli Waris ab intestato diatur dalaam pasal 832 KUHPdt, dinyatakan bahwa yangg berhak menjadi Ahli Waris ialah para keluarga sedarah dan istri (sumi) yangg masiih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yangg berhak menjadi Ahli Waris ialah Negara. Pertanyaannya ialah siapa sajakah yangg termasuk dalaam keluarga sedarah yangg berhak mewaris itu?
Untukk menjawabnya kita dapatt melihat dalaam B.W., dimana Ahli Waris dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

Golongan I : golongan ini terdiri darii anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda atau duda. Menurut ketentuan pasal 852 KUHPdt, anak – anak walaupun dilahirkan darii perkawinan yangg berlainan dan waktu yangg berlainan, laki– laki atau perempuan mendapattkan bagian yangg sama, mewaris kepala demi kepala. Anak – anak yangg mewaris sebagai pengganti darii ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang. Yangg dimaksud dengaan pancang ialah semua anak darii seorang yangg berhak mewaris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu.
Kemudian tetang anak adopsi, Ali Afandi, S.H. menyatakan bahwa anak adopsi kedudukannya sejajar seperti anak yangg lahir dalaam perkawinan orang yangg mengadopsinya. Menurut ketentuan pasal 852 a KUHPdt, bagian seorang istri (suami) jika ada anak darii parkawiannya dengaan orang yangg meninggal sama dengaan bagian seorang anak yangg meninggal. Jika perkawinan itu bukan perkawinan yangg pertama dan darii perkawinan yangg dahulu ada juga anak, maka baigan darii istri (suami) itu tidak boleh lebih darii bagian terkecil darii anak – anak pewaris itu. Bagaimanapun juga seorang istri tidak boleh lebih darii seperempat harta warisan. Yangg dimaksud dengaan “terkecil” itu ialah bagian darii seorang anak yangg dengaan ketetapan surat wasiat dapatt berbeda – beda, asal tidak kurang darii legitieme portie.
Selanjutnya dalaam pasal 852 b KUHPdt, ditentukan bahwa apabila istri (suami) mewaris bersama – sama dengaan orang – orang lain darii pada anak – anak atau keturunannya darii perkawinannya yangg dulu, maka ia dapatt menarik seluruh atau bagian prabot rumah tangga dalaam kekuasannya. Yangg dimaksud dengaan “orang – orang lain darii pada anak– anak” itu ialah orang– orang yangg menjadi Ahli Waris karena ditetapkan dengaan surat wasiat. Harga perabot rumah tangga itu harus dikurangkan darii bagian warisan istri (suami) itu. Jika harganya lebih basar darii pada harga bagian warisannya maka harga kelebihan itu harus dibayar lebih dahulu pada kawan warisnya.

Golongan II : golongan ini terdiri darii ayah dan / atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam). Menurut ketentuan pasal 854 KHUPdt,apabila seorang meninggal dunia tanpa meniggalkan keturunan maupun istri(suami), sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka yangg berhak mewarisi ialah bapak, ibu, dan saudara sebagai berikut :
a.        Bapak dan ibu masing - masing mendapatt sepertiga darii hrta warisan, jika yangg meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yangg mana mendapatt sepertida lebihnya,
b.       Bapak dan ibu masing – masing mendapatt seperempat darii harta warisan, jika yangg meninggal itu mempunyai lebih darii seorang saudara, yangg mana mendapatt dua seperempat lebihnya.

Selanjutnya dalaam pasal 855 KUHPdt ditentukan bahwa apabila orang
yangg meninggal dunia itu tampa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak atau ibunya masih hidup, maka :
a.        Bapak atau ibu mendapatt seperdua darii harta warisan, jika yangg meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yangg mana mendapatt seperdua lebihnya ;
b.       Bapak atau ibu mendapatt sepertiga darii harta warisan, jika yangg meninggal itu mempunyai dua orang saudara yangg mana mendapatt duapertiga lebihnya ;
c.        Bapak atau ibu mendapatt seperempat darii harta warisan, jika yangg meninggal itu mempunyai lebih darii dua orang saudara, yangg mana mendapatt tigaperempat lebihnya.

Jika bapak dan ibu telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan menjadi bagian saudara – saudaranya (pasal 856 KUHPdt). Pembagian antara saudara – saudara ialah sama, jika mereka itu mempunyai bapak dan ibu yangg sama. Apabila mereka berasal darii perkawinan yangg berlainan (bapak sama tetapi lain ibu, atau ibu sama tetapi lain bapak), maka harta warisan dibagi dua. Bagian yangg pertama ialah bagin bagi garis bapak dan bagian yangg kedua ialah bagian bagi garis ibu. Saudara – saudara yangg mempunyai bapak dan ibu yangg sama mendapatt bagian darii bagian darii garis bapak dan garis ibu. Saudara– saudara yangg hanya sebapak atau seibu dapatt baian darii bagian garis bapak atau garis ibu saja (Pasal 857).
Apabila orang yangg mennggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan istri atau suami, saudara, sedangkan bapak atau ibunya masih hidup. Maka bapak atau ibunya yangg masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yangg meniggal dunia itu (pasal 859 KUHPdt).

Golongan III : golongan ini terdiri darii keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 KUHPdt apabila orang yangg meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, maupun istri atau suami, saudara – saudara, ataupun orang tua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek. Dalaam hal ini warisan itu dibelah menjadi dua. Satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yangg diturunkan bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yug menurunkan ibu.
Apabila kakek dan nenek tidak ada, maka warisan jatuh kepada orang tua kakek dan nenek (puyangg). Apabila yangg tidak ada itu hanya kakek dan nenek, maka bagian jatuh pada garis keturunannya, dan menjadi bagian yangg masih hidup. Ahli waris yangg terdekat derajatnya dalaam garis lurus ke atas, mendapatt setengah warisan dalaam garisnya dengaan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalaam garis lurus keatas dalaam derajat yangg sama mendapatt begian kepala demi kepala (bagian yangg sama).

Golongan IV : golongan ini terdiri darii keluarga sedarah dalaam garis kesamping yangg lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Apabila orang yangg meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara – saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPdt warisan jatuh pada Ahli Waris yangg terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yangg derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yangg sama. Keluarga sedarah dalaam garis menyimpang lebih darii derajat ke 6 (enam) tidak mewarisi. Jika dalaam garis yangg satu tidak ada keluarga yangg sedarah dalaam derajat yangg mengijinkan untukk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalaam garis yangg lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPdt).
Apabila semua orang yangg berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapatt dituntut oleh anak luar kawin yangg diakui. Apabila anak luar kawin inipun juga tidak ada, maka seluruh warisan jatuh pada Negara (Pasal 873 ayat 1 dan Pasal 832 ayat 2 KUHPdt).
Dengaan berlakunya undang - undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka pewarisan anak luar kawin walaupun diakui, tidak relevan lagi. Undang - undang no. 1 tahun 1974 hanya mengenal anak sah dan anak luar kawin (tidak sah). Anak sah ialah Ahli Waris, sedangkan anak luar kawin hanya berhak mewarisi darii ibu yangg melahirkannya dan keluarga sedarah darii pihak ibunya.

E.       Ahli Waris Yangg Tidak Berhak Mewaris

Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPdt, yangg dianggap tidak patut menjadi Ahli Waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah :
1.       Mereka yangg telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2.       Mereka yangg dengaan putusan hakim dipersalahkan karena dengaan fitnah mengajajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yangg diancam dengaan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yangg lebih berat.
3.       Mereka yangg dengaan kekerasan telah mencegah pewaris membut atau mencabut surat wasiatnya.
4.       Mereka yangg telah menggelapkan, merusak atau memalsukan syrat wasiat pewaris.

Bebeda dengaan KUHPdt ialah hukum waris adat. Menurut uraian Prof. Hilman Adikusuma, S.H. (1980) seorang yangg telah berdosa terhadap pewaris apabila dosanya itu diampuni, ia tetap menerima harta warisan, artinya masih berhak mewaris. Sedangkan menurut hukum waris Islam, orang yangg tidak berhak mewaris ialah:
1.       Pembunuh pewaris, berdasarkan hadis yangg diriwayatkan oleh Ap- Tirmidzi, Ibnmajah, Abu Dawud, Am-Masaai.
2.       Orang yangg murtad yaitu keluar darii Agama Islam, berdasarkan hadis yangg diriwayatkan oleh Abu Bardah.
3.       Orang yangg berbeda agama dengaan pewaris, yaitu orang bukan menganut Agama Islam atau Kafir, berdasarkan hadis yangg diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidzi.
4.       Anak zina, yaitu anak yangg lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadis yangg diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Tidak berhak mewaris terdapatt juga pada ahli waris yangg menolak warisan dalaam Pasal 1058 ditentukan bahwa seorang ahli waris yangg menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi Ahli Waris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut Pasal 1059 KUHPdt bagian darii Ahli Waris yangg menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya, seolah – olah ahli waris yangg menolak itu tidak pernah ada. Menurut Pasal 1057 KUHPdt penolakan warisan harus dinyatakan dengaan tegas dikepaniteraan Pengadilan Negeri.
Menurut Pasal 1062 KUHPdt dinyatakan pula bahwa hak untukk menolak warisan tidak dapatt gugur karena Daluarsa. Penolakan warisan itu harus dengaan suka rela atas kemauan sendiri, apabila penolakan itu terjadi na paksaan atau penipuan, maka menurut Pasal 1065 KUHPdt penolakan itu dapatt dibatalkan (ditiadakan). Tetapi kesukarelaan penolakan itu tidak boleh dilakukan dengaan alasan tidak mau membayar hutang. Jka terjadi demikian, menurut Pasal 1061 KUHPdt hakim dapatt memberi kuasa kepada para kreditur darii ahli waris yangg menolah itu untukk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.

F.        Ahli Waris Pengganti

KUHPdt membedakan antara ahli waris “uit eigen hofed” dan ahli waris “bij plasvervulling”.
Ahli Waris “uit eigen hofed” ialah ahli waris yangg memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris,misalnya anak pewaris ,istri/suami pewaris. Ahli waris “bij plasvervulling”ialah ahli waris pengganti berhubung orang yangg berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dariipada pewaris.
Misalnya seorang ayah meniggal lebih dahulu dariipada kakek, maka anakanak ayah yangg meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris darii kakek. Penggantian ini terjadi dalaam garis kebawah dan terjadi tanpa
batas. Tiap ahli waris yangg meninggal lebih dahulu digantikan oleh anakanaknya. Jika lebih darii satu anak sebagai penggantinya, maka penggantian itu dihitung sebagai satu cabang, artinya semua anak yangg menggantikan itu mendapattkan bagian yangg sama. Penggantian dapatt juga terjadi pada keluarga dalaam garis samping. Tiap saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anaknya. Penggantian ini juga dapatt tanpa batas. Tiap penggantian dihitung sebagai satu cabang (bij staken). Menurut ketentuan pasal 841 KUHPdt penggantian ialah hak yangg memberikan kepada seseorang untukk menggantikan seorang Ahli Waris yangg telah meninggal labih dahulu darii pada pewarisnya untukk bertindak sebagai pengganti dalaam derajat dan dalaam hak orang yangg digantikannya. Pengganian ini menurut pasal 842 KUHPdt hanya terjadi dalaam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan pasal 843 KUHPdt manyatakan dalaam garis lurus ke atas tidak terdapatt penggatian. Dalaam hal ada penggantian, maka menurut pasal 846 KUHPdt pembagian dilakukan
pancang demi pancang.
Dalaam hal mengenai ada tidaknya istilah ahli waris pengganti dalaam hukum adat, dalaam uraiannya Prof. Hilman Hadikusuma, S. H. menyatakan dalaam hukum adat dikenal juga ahli waris pengganti, hanya saja penggantian tersebut tergantung pada garis kekerabatan yangg dianut oleh masyarakat yangg bersangkutan (ptrilineal, matrilineal, dan parental).
Dalaam hukum islam dikenal juga Ahli Waris pengganti, yangg disebut “mawali”. Yangg dimaksud dengaan mawali ialah Ahli Waris yangg menggantikan seseorang untukk memperoleh bagian warisan yangg tadinya akan diperoleh orang yangg digantikan itu. sebabnya ialah bahwa orang yangg digantikan itu ialah orang yangg seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalaam kasus yangg bersangkutan ia telah meninggal dunia terlebih dahulu darii pada pewaris. Mewali itu ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yangg mengadakan perjanjian mewaris dengaan pewaris.



Sekian dariiii kami mengenai Makalah tentang Pengertian Ahli Waris, Syarat Ahli Waris, Hak dan Kewajiban Ahli Waris dan Golongan Ahli Waris KUH Perdata semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan.


.

Visitor