Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)



Makalah Pengertian Peraturan Pemerintah ? ,Pengertian Undang- undang ? ,Arti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) ? , Jelaskan Fungsi Peraturan Pemerintah ? ,Jelaskan Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) ? ,Apa Tata Cara Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) ? Contoh PERPU ? ,Proses Penyusunan  PERPU ?



Dlam peraturan perundang-undangan, terdpat landasan hukum dlam terbentuknya peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yng memuat norma hukum dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yng berwenang melalui prosedur yng ditetapkan dlam peraturan perundang-undangan


Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dngan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara.

Peraturan perundang-undangan nasional ialah suatu peraturan perundang-undangan yng berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional ialah aturan-aturan yng dibuat oleh lembaga-lembaga negara yng berwenang untk dipatuhi oleh seluruh warga negara dlam lingkup nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. 

Peraturan perundangan ditujukan untk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, semua warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan. Bahwa untk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yng baik, maka perlu dibuat peraturan yng memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dngan cara metode yng pasti, baku dan standar yng mengikat segala aspek dlam lembaga yng berwenang untk membetuk peraturan perundang-undangan. Pasal 22A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yng diatur dengna undang-undang. Selanjutnya, dijabarkan dlam UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di dlam Pasal 1 Undang-Undang No. 12. Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
  • Pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pembuatan peraturan perundang-undangan yng mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
  • Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yng memuat norma hukum yng mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yng berwenang melalui prosedur yng ditetapkan dlam peraturan perundang-undangan.
  • Program legislasi nasional yng selanjutnya disebut prolegna ialah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yng disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  • Program legislasi daerah yng disebut dngan progleda ialah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yng disusun secara terencana terpadu dan sistematis.
  • Pengundangan ialah penempatan peraturan perundang-undangan dlam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
  • Materi muatan peraturan perundang-undangan ialah materi yng dimuat dlam peraturan perundang-undangan yng sesuai dngan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh lembaga yng berwenang atau legislatif. Dngan demikian, terdpat struktur atau tata perundang-undangan dlam sebuah negara. Pada peraturan perundang-undanga yng dikeluarkan oleh lembaga yng lebih rendah harus mengacu atau tdak boleh bertentangan dngan perundang-undangan yng dikeluarkan oleh lembaga yng lebih tinggi. Contohnya, perda provinsi yng mengatur tentang pendpatan daerah tdak boleh bertentangan dngan UU yng ditetapkan lembaga perwakilan rakyat di pusat.

Semua peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :
  • Peratran perundang-undangan dlam wujud peraturan tertulis,
  • Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan di keluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yng berwenang baik di tingkat pusat maupun didaerah,
  • Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum,
  • Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.

Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perpu ialah singkatan darii Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu atau Perppu). Perpu ialah Peraturan Perundang-undangan yng ditetapkan oleh Presiden dlam hal ikhwal kegentingan yng memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ialah sama dngan materi muatan Undang-Undang.

Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dlam persidangan yng berikut, dlam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yng sama dngan pembahasan RUU. DPR hanya dpat menerima atau menolak Perpu.

Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tdak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yng dpat pula mengatur segala akibat darii penolakan tersebut.

Dlam (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yng harus segera diatasi, karena pembentukan Undang-Undang memerlukan waktu yng relative lama. “noodverordeningsrecht” atau “hak Presiden untk mengatur kegentingan yng memaksa” tdak selalu ada hubungannya dngan keadaan bahaya, tetapi cukup apabila menurut keyakinan Presiden terdpat keadaan mendesak dan dibutuhkan peraturan yng mempunyai derajat Undang-Undang. Dan PERPU tdak dpat ditangguhkan sampai DPR melakukan pembicaraan pengaturan keadaan tersebut. Jangka waktu berlakunya PERPU ialah terbatas, sebab harus dimintakan persetujuan oleh DPR untk dijadikan Undang-Undang ataukah dicabut.

Kedudukan Perrpu dlam hirarki peraturan perundang-undangan ialah sederajat dngan Undang-Undang. Demikian pula, materi muatan yng diatur dlam Perpu sama dngan materi muatan yng diatur dlam Undang-Undang. Hal tersebut diatur dlam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan Presiden untk membentuk Perpu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya dpat dilaksanakan apabila terdpat keadaan yng genting atau keadaan yng memaksa. Dngan demikian, Presiden tdak perlu menunggu persetujuan darii DPR untk membentuk Perrpu.

Namun setelah Perpu disahkan, Presiden harus mengajukan kembali Perrpu tersebut dlam bentuk rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang kepada DPR. Pengajuan Perpu kepada DPR harus dilakukan dlam persidangan berikutnya setelah Perpu disahkan oleh Presiden. Yng dimaksud dngan persidangan berikutnya ialah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yng diantaranya hanya terdpat satu masa reses.

Apabila rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perrpu menjadi Undang-Undang ditolak oleh DPR, maka Perrpu tersebut tdak dpat berlaku lagi. Untk itu, Presiden harus mengajukan rancangan Undang-Undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yng juga dpat memuat pengaturan terhadap segala akibat yng timbul darii penolakan perubahan Peerpu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yng memaksa” bagi Presiden untk menetapkan PERPU yaitu :
  1. Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  2. Undang-Undang yng dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tdak memadai;
  3. Kekosongan hukum tersebut tdak dpat diatasi dngan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yng cukup lama sedangkan keadaan yng mendesak tersebut perlu kepastian untk diselesaikan.
Proses Penyususnan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Proses Penyusunan PERPU ialah sebagai berikut :
  1. PERPU harus diajukan ke DPR dlam persidangan yng berikut (persidangan pertama DPR setelah PERPU ditetapkan oleh Presiden);
  2. Pengajuan PERPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dlam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan PERPU menjadi Undang-Undang;
  3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tdak memberikan persetujuan terhadap PERPU;
  4. Dlam hal PERPU mendpat persetujuan DPR dlam rapat paripurna, PERPU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang;
  5. Dlam hal PERPU tdak mendpat persetujuan DPR dlam rapat paripurna, PERPU tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tdak berlaku;
  6. Dlam hal PERPU harus dicabut dan harus dinyatakan tdak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan PERPU;
  7. RUU tentang Pencabutan PERPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum darii pencabutan PERPU;
  8. RUU tentang Pencabutan PERPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan PERPU dlam rapat paripurna yng sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Referensi :
  1. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan-Jenis,Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, 2011,hlm. 45-48, 65-66 dan 76-78.
  2. http://artonang.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-undang-undang_17.html
  3. Abdul Hamid Saleh Atamimi, “UUD 1945-TAP MPR- Undang-Undang”, dlam Padmo Wahjono, “Masalah Ketatanegaraan (himpunan tulisan)”,Ghalia Indonesia,1984,hlm.131.
  4. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press, 2006, hlm. 32.
  5. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pengganti-undang.html
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-undang-undang.htmll
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/fungsi-peraturan-perundang-undangan.html


Visitor