Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)



Makalah Pengertian Peraturan Pemerintah ? ,Pengertian Undang- undang ? ,Arti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) ? , Jelaskan Fungsi Peraturan Pemerintah ? ,Jelaskan Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) ? ,Apa Tata Cara Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) ? Contoh PERPU ? ,Isi PERPU ?

 

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) pada dasarnya sama dngan fungsi darii undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada Pembuatnya, Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dngan DPR dlam keadaan normal sedangkan PERPU dibuat oleh Presiden. Perbedaan lainnya ialah Undang-undang dibuat dlam suasana (keadaan) normal, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dlam keadaan kegentingan yng memaksa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) disebutkan dlam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) :

Dlam hal ihwal kegentingan yng memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan Perpu yng dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dlam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”)yng berbunyi :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ialah Peraturan Perundang-undangan yng ditetapkan oleh Presiden dlam hal ihwal kegentingan yng memaksa.”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) merupakan suatu peraturan yng bertindak sebagai suatu Undang-Undang. PERPU ditetapkan oleh Pemerintah dlam hal ikhwal kegentingan yng memaksa, yng harus segera diatasi, karena pembentukan Undang-Undang memerlukan waktu yng relative lama.

Noodverordeningsrecht” atau “hak Presiden untk mengatur kegentingan yng memaksa” tdak selalu ada hubungannya dngan keadaan bahaya, tetapi cukup apabila menurut keyakinan Presiden terdpat keadaan mendesak dan dibutuhkan peraturan yng mempunyai derajat Undang-Undang. Dan PERPU tdak dpat ditangguhkan sampai DPR melakukan pembicaraan pengaturan keadaan tersebut.

Jangka waktu berlakunya PERPU ialah terbatas, sebab harus dimintakan persetujuan oleh DPR untk dijadikan Undang-Undang ataukah dicabut.

  1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dlam Undang-Undang Dasar 1945 yng tegas-tegas menyebutnya,
  2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dlam Batang Tubuh UUD 1945,
  3. Pengaturan lebih lanjut dlam ketetapan MPR yng tegas-tegas menyebutnya,
  4. Pengaturan di bidang materi konstitusi.

Fungsi Perpu ialah mengatur lebih lanjut sesuatu substansi dlam keadaan hal-ihwal kegentingan yng memaksa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, dngan ketentuan sebagai berikut:
  • Perpu harus diajukan ke DPR dlam persidangan yng berikut;
  • DPR dpat menerima atau menolak Perpu dngan tdak mengadakan perubahan;
  • Jika ditolak DPR Perpu tersebut harus dicabut.
Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) pada dasarnya sama dngan fungsi darii undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada Pembuatnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dngan DPR dlam keadaan normal sedangkan PERPU dibuat oleh Presiden. Perbedaan lainnya ialah Undang-undang dibuat dlam suasana (keadaan) normal, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dlam keadaan kegentingan yng memaksa.

Perpu dlam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tata Cara Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tata cara pembentukan perpu dlam Pasal 25 disebutkan sebagai berikut :
  • Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan pengajuan ke DPR dlam persidangan berikut.
  • Pengjuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dlam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan perpu menjai undang-undang.
  • Dlam hal perpu ditolak DPR maka perpu tersebut tdak berlaku.
Dlam hal perpu ditolak DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan perpu.

Referensi :
  1. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan-Jenis,Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, 2011,hlm. 45-48, 65-66 dan 76-78.
  2. http://artonang.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-undang-undang_17.html
  3. Abdul Hamid Saleh Atamimi, “UUD 1945-TAP MPR- Undang-Undang”, dlam Padmo Wahjono, “Masalah Ketatanegaraan (himpunan tulisan)”,Ghalia Indonesia,1984,hlm.131.
  4. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press, 2006, hlm. 32.
  5. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-pemerintah-pengganti-undang.html
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-undang-undang.htmll
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/fungsi-peraturan-perundang-undangan.html

Visitor