Tinjauan Teori Mengenai Teknik Penggandaan Kartu ATM (Skimmer)

BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TEKNIK PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER)

A. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika
perkembangan peradaban umat manusia⁹. Kejahatan yang disebut perilaku
menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada
masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan
kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan
berkesinambungan. tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa
setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan
pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan
kejahatan baru. namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih

menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis
kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya cyber crime. Sejalan
dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban
dalam masyarakat. dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan
hukum pidana. hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban

masyarakat.

⁷Abdul Wahid. Mohammad Labib, Op Cit, hlm 51

Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi
dalam ilmu hukum¹⁰. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada
rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim serta mempunyai
pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh karena itu hukum pidana
dalam fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan
penganggulangan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu,
diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal
364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai
dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di

lingkungan keluarga). Pencurian dana nasabah bank melalui modus
penggandaan kartu ATM dilakukan oleh pelaku dengan cara mencuri
informasi elektronik milik korbannya, yang dalam hal ini berupa data yang
tersimpan dalam kartu ATM dan PIN (Personal identification Number) dari
korbannya. Akibat dari perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan
uang dari para nasabah bank, modus penggandaan kartu ATM dapat
diterapkan Pasal 363 ayat (5) KUHP yang mana dalam pasal tersebut

memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu sehingga PIN dan data yang terekam dalam kartu ATM yang digunakan dalam pencurian tersebut termasuk di dalamnya.

¹⁰ ibid, Hlm. 50

Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari ¹¹

1. Mengambil   barang   artinya   perbuatan   mengambil   barang,   kata
      mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan
      jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang
      lain.

2. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka
barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu

bersifat ekonomis.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak
pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan
mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah

kepunyaan orang lain.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 1967, hlm. 15

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur
dalam Pasal 362 KUHP diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif,

yakni sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :

Menguasai benda tersebut secara melawan hukum

2. Unsur objektif :

a. Barang siapa

b. Mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat
      suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau
      berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya,
      terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan

benda tersebut;

c. Sesuatu benda

d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu
benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda
tersebut secara mutlak berada di bawah pengusaannya yang nyata, dengan
kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus
belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti
telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di
atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana
pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Pasal 363 ayat (5) KUHP menyebutkan,

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat
kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan
jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP

diatas mengandung unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

2. Unsur objektif :

a. Barang siapa;

b. Mengambil yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta
kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa

bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk
memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu

dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

c. Sesuatu benda;

d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif maksud untuk menguasai secara melawan hukum di
atas itu merupakan tujuan artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang

sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut,
bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut
berada di bawah kekuasaannya. Unsur benda yang dapat menjadi objek dari
suatu pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai
nilai, akan tetapi benda-benda seperti karcis, sebuah anak kunci dan lain-lain
itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan tindak pidana pencurian.

Apabila tindak pidana pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu
telah dilakukan oleh pelakunya pada keadaan-keadaan yang memberatkan
seperti yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP, maka tindak pidana

pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu salah satu unsur
tindak pidana pencurian yang dapat memberatkan bagi para pelaku

kejahatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik mengatur secara umum mengenai kejahatan-kejahatan
teknologi informasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan

secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic    mail),    telegram,    teleks,   telecopy    atau    sejenisnya,
huruf,    tanda, angka,   kode    akses,    simbol,    atau    perforasi    yang
telah   diolah   yang   memiliki   arti   atau   dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pada Pasal tersebut yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah
sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan
telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau
program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam

bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan

dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat
komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil

yang khusus, termasuk persiapan merancang instruksi tersebut.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pengertian dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 1 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah setiap informasi    elektronik    yang    dibuat,    diteruskan,
dikirimkan,   diterima,   atau   disimpan   dalam   bentuk   analog,   digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang   dapat   dilihat,   ditampilkan,
dan/atau    didengar    melalui    komputer    atau    sistem    elektronik, termasuk
tetapi   tidak   terbatas   pada   tulisan,   suara,   gambar,   peta,   rancangan,   foto
atau sejenisnya,   huruf,   tanda,   angka,   kode   akses,   simbol   atau   perforasi
yang    memiliki    makna    atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.

Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun

dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik.

Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur, baik unsur

subjektif maupun objektif, yaitu :

Unsur subjektif :

- dengan sengaja

- secara melawan hukum
Unsur Objektif :

- mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa
pun

- untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam
pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, yang

berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik

Pasal tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang
dilarang. Media teknologi merupakan sarana efektif untuk melakukan kejahatan,
oleh karena itu perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga harus diatur
dalam undang-undang agar tidak lolos dari jerat hukum. Untuk itu, penanganan
kasus-kasus pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu
ATM (skimmer) yang terjadi dapat menggunakan Pasal 363 ayat (5) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan penafsiran

ekstensif oleh hakim. Hal tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat Hakim sebagai penegak
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat.¹² Dalam menghadapi kasus-kasus pencurian dengan
modus penggandaan kartu ATM (skimmer) yang terjadi hakim dapat

menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan kasus skimer, dalam hal ini Pasal 363 ayat(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Tinjauan Teori Mengenai Teknik Penggandaan Kartu ATM (Skimmer)

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank
merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan,
badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-
dananya, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan

mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Industri perbankan adalah salah satu bidang jasa yang secara intensif
menyelenggarakan layanan dengan memanfaatkan media elektronik (e-

banking). Sebagian besar bank pada saat ini bahkan mengandalkan
Teknologi Informasi dan media elektronik sebagai basis layanannya.

¹²Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, hlm 112

Sehingga layanan perbankan yang diselenggarakannya kini menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setiap saat dan dimana saja, tidak dibatasi jarak, ruang dan waktu.

Jenis teknologi (e-banking) dan media elektronik yang digunakan antara lain adalah¹³:

1. Layanan perbankan online, memungkinkan terjadinya hubungan dan
transaksi antar cabang secara real time (seketika) melalui jaringan

komputer sehingga memudahkan, mempercepat pengelolaan/
manajemen serta pelayanan. Tidak ada penundaan akibat hambatan
komunikasi dan pertukaran data, informasi transaksi antar cabang.
Bahkan antar bank yang memiliki kerjasama kini juga telah melakukan
pertukaran informasi dan data secara online sehingga memudahkan dan

meniadakan hambatan transaksi antar nasabah yang berbeda bank;

2. Layanan jaringan mesin ATM (Automated Teller Machine),

memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM misalnya untuk pembayaran, pengiriman atau penerimaan, pengambilan tunai dan penyetoran (terbatas). Mesin ATM tersebar luas di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia (kerjasama antar penyelenggara layanan ATM);

13^{http://www.idsirtii.or.id} diakses selasa 1 juni 2010 pukul 23.00 WIB

3. Layanan jaringan EDC (Electronic Data Capture), memungkinkan

masyarakat untuk melakukan transaksi pembelanjaan/konsumsi di counter merchant secara elektronik menggunakan kartu debit atau kartu kredit maupun kartu tunai (voucher elektronik);

4. Layanan phone banking, memungkinkan masyarakat untuk melakukan
      transaksi perbankan melalui telepon. Media elektronik yang serupa
      adalah layanan SMS banking/mobile banking untuk mendukung aktivitas
      dan mobilitas masyarakat;

5. Layanan internet banking, memungkinkan masyarakat untuk melakukan
transaksi perbankan melalui media jaringan komputer global yaitu

internet;

6. Layanan kartu kredit, kartu cicilan dan untuk pembayaran tunda
sejenisnya.

Semua bank nasional pada saat ini telah terhubung secara online dan

ada yang bergabung dengan jaringan kerjasama layanan e-banking lokal

maupun internasional untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi
layanan serta sekaligus meminimalisir biaya operasional dan perawatan.
Misalnya untuk layanan ATM yang kini paling banyak digunakan oleh
nasabah perbankan, pihak bank tidak hanya menyediakan layanan ini melalui
jaringan mesin ATM yang dimiliki sendiri, melainkan juga bergabung dengan
jaringan mesin ATM yang diselenggarakan oleh pihak lain baik itu lokal (ATM
Bersama) dan internasional (Plus, Cirrus, Alto, Link dll. yang memiliki jutaan
ATM di seluruh dunia). Nasabah pengguna kartu ATM tidak harus tergantung

dan melakukan transaksi dari mesin ATM bank yang bersangkutan, nasabah
bank juga dapat menggunakan ATM lain yang memiliki kerjasama dengan
bank penerbit asalnya, biasanya logo jaringan ATM yang didukung tertera di
setiap kartu ATM, sehingga pengguna bisa memilih. Semua bank nasional

kini menerbitkan kartu ATM, bahkan beberapa bank nasional secara otomatis

akan memberikan kartu ATM kepada nasabah untuk setiap pembukaan
rekening baru. Diperkirakan pada akhir tahun 2009 di Indonesia ada sekitar
50 juta pengguna kartu ATM aktif dimana sebagian besar dari kartu ATM
tersebut juga berfungsi sebagai kartu debit (dapat digunakan sebagai media
pembayaran elektronik di merchant pembelanjaan yang memiliki kerjasama

dengan bank)

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor. 10 tahun
1998 Tentang Perbankan atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 7 tahun

1992, pengertian Bank adalah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menyebutkan bahwa jenis

bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat. Pada undang-undang tersebut juga diatur mengenai kegiatan usaha
yang dapat dilakukan oleh kedua jenis bank tersebut. Menurut Pasal 1 ayat

(3) Undang-Undang Perbankan bahwa Bank Umum yaitu bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran
suatu Negara, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem
pembayaran dunia¹⁴. Mengingat hal yang demikian, maka begitu suatu bank
telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara

yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu,

eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan
nasional relatif lebih maju dibandingkan sector lainnya. Berbagai jenis
teknologinya diantaranya meliputi Automated Teller Machine (ATM), internet
banking, dan Sistem Kliring Elektronik. Bank Indonesia sendiri lebih sering
menggunakan istilah Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan untuk

semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan
perbankan. Beberapa diantaranya terkait dengan layanan perbankan di garis
depan atau front end, seperti ATM dan komputerisasi system perbankan,
dan beberapa kelompok lainnya bersifat back end, yaitu teknologi-teknologi

¹⁴Adrian Sutedi, Op Cit, Hlm 1

yang digunakan di lembaga keuangan, merchant, atau penyedia jasa
transaksi. Penggunaan mesin ATM memberikan kemudahan bagi nasabah
bank, lewat sarana ATM nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan
rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan-tagihan
rutin bulanan seperti (listrik, telepon) melalui rekening banknya. Banyak yang
bisa didapatkan nasabah dengan dengan memanfaatkan layanan ATM,
terutama bila dilihat dari waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena
transaksi melalui ATM dapat dilakukan tanpa melalui kantor-kantor bank.

ATM atau terminated Teller Machine merupakan terminal elektronik
yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang
membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening

simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.
ATM atau anjungan tunai mandiri, ini adalah saluran electronic banking
paling populer yang kita kenal. Fitur tradisional ATM adalah untuk
mengetahui saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya
fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan
pemindahbukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon,
pembelian (voucher dan tiket) dan transfer ke bank lain (dalam suatu

switching jaringan ATM). selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM
dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi
sebagai kartu debit. oleh karena itu maka sering disebut bahwa ATM sebagai
mesin sejuta umat dan segala bisa, karena beragam fitur dan kemudahan

penggunaannya.

Dalam   dunia   perbankan,   nasabah   merupakan   konsumen   dari
pelayanan jasa perbankan, berada dalam dua posisi yang dapat bergantian
sesuai dengan sisi mana mereka berada. Eksistensi bank sebagai suatu
lembaga keuangan tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para
nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan
mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada
umumnya.   Oleh   karena   itu   bank   sangat   berkepentingan   agar   kadar
kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan
dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya
dapat terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank
adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat
luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun
kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari
eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.    Untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memudahkan nasabahnya dalam
bertransaksi secara tunai maupun non tunai. Berdasarkan hal tersebut, bank
menyediakan fasilitas ATM untuk mempermudah transaksi perbankan.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin maraknya kejahatan
menggunakan teknologi informasi, serta adanya kelemahan dalam system
pelayanan ATM, maka dimungkinkan terjadinya pencurian dana nasabah
melalui modus skimmer.

Skimmer merupakan nama populer alat yang digunakan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM, di internet alat tersebut dijual murah dan dapat dengan mudah diperoleh dengan harga sekitar lima ratus ribu sampai satu juta lima ratus ribu rupiah, skimmer sebenarnya merupakan hardware/ perangkat keras electronic data capture (EDC) atau penangkap informasi elektronik yang terdapat pada kartu ATM yang biasa digunakan oleh bank-bank dan merchant untuk mengolah data yang terdapat pada kartu ATM atau kartu kredit.

Modusnya dengan menempelkan alat yang dinamakan Skimmer pada
slot untuk memasukan kartu ATM di mesin ATM, alat ini digunakan untuk
mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe kartu ATM, kartu
kredit, ataupun kartu lainnya yang metode penggunaannya sama. Prinsipnya
kartu jenis ini menyimpan data di dalam pita magnetik yang kemudian dapat
dibaca ulang menggunakan alat yang memiliki head pembaca seperti di
dalam perangkat tape recorder, dengan cara digesekan. Setelah nasabah
bank memasukan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM alat skimmer ini akan
melakukan perekaman data yang terdapat pada magnetik kartu ATM, cara
kerja teknologi pita magnetik pada kartu pada dasarnya adalah ketika
digesek itulah isi data pita dibaca, dikirim, diterjemahkan dan diolah
pemroses di sisi pusat untuk memeriksa identitas pemegang kartu,
keabsahan dari kartu itu sendiri dan juga keabsahan transaksinya.
Pengambilan data yang diperlukan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri
dana nasabah melalui ATM pelaku juga menggunakan spy cam atau kamera

perekam yang berbentuk kecil yang diselipkan oleh pelaku disekitar ruang
dalam ATM, fungsi spy cam ini untuk merekam nomor pin yang ditekan oleh
nasabah ketika menggunakan mesin ATM, setelah itu pelaku memindahkan
data yang tercatat pada skimmer ke komputer, dan memindahkan data yang
dimilikinya tersebut pada magnetik stripe kartu yang baru sehingga hasilnya
pelaku memiliki duplikasi kartu ATM yang digunakan korbannya tersebut,
kejahatan yang dilakukan para pelaku dengan memanfaatkan para nasabah

yang mengambil uang di ATM.

Pada prinsipnya, saat ini ada dua jenis kartu yang digunakan sebagai
media untuk layanan ATM, debit, kartu elektronik dan sebagainya, yaitu
magnetic stripe card dan jenis chip (smart card)¹⁵. Magnetic stripe card
merupakan kartu yang mengikuti standar ISO/IEC untuk ukuran, bentuk,
karakteristik bahan magnetik yang digunakan, penempatan jalur pita
magnetik, hingga format penyimpanan data. Prinsipnya kartu jenis ini
menyimpan data di dalam pita magnetik yang kemudian dapat dibaca ulang
menggunakan alat yang memiliki head pembaca seperti di dalam tape
recorder dengan cara digesekan. Masyarakat awam menyebut kartu ini
dengan istilah kartu gesek . Kartu magnetik digunakan luas oleh masyarakat
untuk berbagai macam keperluan, mulai dari kartu identitas
karyawan/mahasiswa hingga kartu akses kamar hotel, bukan hanya kartu
ATM/debit atau kartu kredit, sehingga perangkat pembaca (reader/skimmer),
maupun untuk menulis (recorder) serta perangkat lunak lainnya untuk

¹⁵http://topengdigital.blogsome.com/skimmer . diakses selasa 1 Juni 2010 pukul 22.30
WIB

enkripsi/deskripsi data dijual bebas di pasaran. Bukan hal yang luar biasa
apabila terjadi penggandaan kartu ATM karena perangkatnya tersedia dan
tidak memerlukan keterampilan yang khusus untuk melakukannya, apalagi
teknologi ini sudah digunakan selama lebih dari dua puluh tahun sehingga
berbagai kelemahan telah diketahui luas dan karenanya sudah sepatutnya
mulai digantikan dengan teknologi lainnya yang lebih maju dan aman. Kartu
teknologi baru adalah jenis chip/smart card. Bentuknya seperti yang
digunakan pada telepon selular (GSM/CDMA SIM/RUIM card), ukuran dan
formatnya diatur oleh standar internasional (ISO). Chip tersebut bisa

berfungsi sebagai memori saja maupun juga sebagai mikroprosesor atau
sekaligus keduanya. Pada dasarnya adalah sistem komputer dalam satu chip
yang ditanamkan pada kartu plastik. Cara kerjanya dapat melalui kontak
langsung dengan cara ditancapkan maupun secara nirkabel, cukup
ditempelkan dari jarak dekat pada mesin pembaca atau kombinasi keduanya.
kelebihan smart card terutama adalah kemampuan pengolahan transaksi
secara offline, artinya tidak harus terkoneksi real time ke server atau
pengolah pusat, hal tersebut karena seluruh data pada dasarnya telah
ditanamkan di dalam chip, bukan hanya identitas tetapi juga termasuk
besarnya dana atau saldo yang tersedia, bahan dimungkinkan melakukan
transaksi langsung dari pengguna ke pengguna tanpa melalui bank,

sehingga kartu jenis ini dapat digunakan untuk beberapa fungsi sekaligus.

Smart card juga relatif aman dibanding magnetic card, karena
memiliki kemampuan memproses sendiri selain sebagai memori, maka relatif

lebih sulit digandakan dibandingkan jenis kartu magnetik yang bersifat hanya
sebagai memori saja. Perlu peralatan khusus untuk mencetak smart card
yang harganya jauh lebih mahal dan oleh vendor/penyedia hanya disediakan

dalam jumlah terbatas.

Keamanan memang faktor utama dalam penggunaan ATM. Karena
sebagaimana kejahatan yang berkembang di Indonesia, transaksi di ATM
juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab. Sebuah mesin ATM selayaknya dilengkapi standar
keamanan yang lengkap untuk menjamin bahwa fungsi yang disediakan di
mesin ATM hanya dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak.

Berdasarkan pasal 1 angka (16) Undang-Undang no.10 tahun 1998
Tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang no.7 tahun 1992, yang
dimaksud dengan pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa
bank, dalam hal ini pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan
sekali dalam dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak
masyarakat atau nasabah. Dengan demikian guna mencegah merosotnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pemerintah harus
berusaha memberikan perlindungan dan perhatian yang khusus kepada

masyarakat.

Berdasarkan peraturan bank Indonesia no. 9/15/PBI/2007 tentang
penerapan manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh
bank umum tercantum dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa layanan
perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut electronic

banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.

Selain itu tercantum dalam pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa
disaster recovery center (DRC) adalah fasilitas pengganti pada saat pusat
data (data center) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara
lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang computer, kebakaran, ledakan
atau kerusakan pada computer, yang digunakan sementara waktu selama
dilakukannya pemulihan pusat data bank untuk menjaga kelangsungan

kegiatan usaha.

Pihak nasabah merupakan unsur   yang sangat penting dalam dunia
perbankan, apabila ada kerusakan terhadap jaringan electronic banking
maka pihak bank harus memberikan perlindungan terhadap nasabah guna
mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank.
Sebagaimana   teknologi   lainnya,   selain   memiliki   kelebihan   berupa
kemudahan dan manfaat luas yang meningkatkan kualitas kehidupan
manusia,   maka   layanan   perbankan   elektronik   juga   memiliki   banyak
kelemahan yang patut diwaspadai dan diantisipasi, sehingga, teknologi
tersebut tetap dapat dipakai, manfaatnya terus dinikmati oleh umat manusia
namun juga harus ada tanggung jawab, pengawasan dan upaya untuk

memperbaiki kelemahan, menanggulangi permasalahan yang mungkin timbul

serta yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dan menanamkan

pemahaman tentang resiko dari pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh
layanan perbankan itu terutama kepada masyarakat luas, pengguna/
nasabah, pemerintah/regulator, aparat penegak hukum dan penyelenggara
layanan itu sendiri (bank, merchant.), karena masalah keamanan adalah

tanggung jawab bersama, semua pihak harus turut serta berperan aktif dalam upaya pengamanan.

Kerjasama semua pihak yang terkait pemanfaatan teknologi ini sangat
diperlukan. Ada sebuah istilah dalam dunia information security yaitu your
security is my security ,¹⁶ artinya semua pihak pasti memiliki titik kerawanan
dan karenanya masing-masing memiliki potensi risiko yang mungkin dapat
dieksploitasi oleh pihak lain yang berniat tidak baik. Maka apabila terjadi
insiden terkait kerawanan itu, seluruh komponen yang saling terkait harus
turut bertanggung jawab untuk menanggulangi dan meningkatkan upaya
meminimalisir resiko serta mencegah kejadian serupa di masa depan,
misalnya, bank tidak mungkin melakukan pengamanan apabila nasabah tidak
memiliki pemahaman mengenai kemungkinan risiko kerawanan dan
kelemahan pada sistem elektronik yang digunakan. Sebaliknya, nasabah
yang telah berhati-hati sekalipun akan dapat menjadi korban apabila bank
lalai atau gagal di dalam pengawasan dan upaya peningkatan pengamanan
sistem secara terus-menerus.

Demikian juga apabila aturan dari pemerintah lemah dan penegak
hukum tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk terus mengikuti

Ibid.

perkembangan sistem dan teknologi maka ketika terjadi insiden akan sulit untuk melakukan penindakan terhadap semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga semuanya saling terkait, tidak berdiri sendiri, pihak yang berniat jahat akan selalu memilih celah kerawanan yang paling lemah sebagai pintu masuk, sehingga semua pihak turut bertanggung jawab dan harus saling membantu (bekerjasama) untuk mengawasi, memperbaiki dan menutup celah tersebut tanpa saling menyalahkan karena justru akan berakibat melemahkan peran dan potensi setiap pihak dalam upaya pengamanan bersama.

Setiap pihak adalah satu simpul rangkaian rantai pengamanan dan
semua saling bergantung satu sama lain, karenanya semua sama
pentingnya. Masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya harus
terus mendapatkan update informasi tentang masalah keamanan di dunia
perbankan, bahkan bila diperlukan bank harus melakukan kampanye secara
umum agar masyarakat dan nasabah paham adanya ancaman bahaya.
Misalnya, harus dijelaskan kondisi di sekitar mesin ATM dan prosedur serta
etika yang sebaiknya diterapkan ketika memanfaatkan layanan tersebut.

JASA MAKALAH

Tinjauan Teori Mengenai Teknik Penggandaan Kartu ATM (Skimmer)

Visitor