STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI



Makalah Status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum islam “Sah”, sedangkan Menurut KHI anak hasil perkawinan siri dianggap “Tidak Sah” karena pernikahan tidak didepan Pegawai yang berwenang dari pemerintah.

 



BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG


MAHMUD YUNUS, menegaskan perkawinan akad antara calon laki istri untukk memenuhi hajat jenisnya menurut yangg diatur oleh syariat.[1]syekh kamil muhammad “ uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yangg mengartikanya dengan percampuran.[2] Dalaam pasal I BAB I undang-undang perkawinan nomor I tahun 1974 tanggal 2 januari 1974 dinyatakan : “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangg bahgia dan kekal berdasarkan ketuhanan yangg Maha Esa”.[3] Dalaam pasal 2 KHI, perkawinan menurut huku islam ialah pernikahan, yaitu akad yangg sangat kuat atau mitsaaqan ghlizhan untukk mentaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. [4] darii berbagai pengertian diatas meskipun rdaksiya berbeda akan tetapi kesimpulan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untukk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki antar pesrempuan dalaam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yangg diliputi rasa ketentraman serta kasih sayangg dengan cara yangg diridhoi Allah Swt.
Dalaam konteksnya pada masyarakat desa Padakaton  Kec.Ketanggungan Kab. Brebes, bahwa ada orang yangg melakukan nikah dalaam bentuk nikah sirri. Biasanya dilakukan ijab dalaam kalangan terbatas, dimuka pak kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yangg resmi. Dalaam pasal 2  ayat 2 Undang –Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yangg berlaku.

Nikah sirri  secara agama ialah sah manakala memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalaam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara ( dasarnya pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).[5]
Implikasi terhadap anak, bahwa anak yangg lahir darii pernikahan sirri tersebut dianggap anak tidak sah, sehingga hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Akibatnya, anak tidak mempunyai hak memperoleh waris darii ayah tersebut melainkan hanya mempunyai hak waris terhadap ibunya saja.
Dalaam pasal 42 UU No. 1/1974 (Undang-Undang Tentang perkawinan) bahwa “ Anak yangg sah ialah anak yangg dilahirka dalaam atau sebagai akibat perkawinan yangg sah”. Pasal 43 ayat 1 menyatakan: Anak yangg lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibuya dan keluarg ibunya”.
Pada masyarakat desa Padakaton Kec. Ketanggungan  Kab. Brebes  ada suatu keunikan tersendiri yaitu ada kasus pria yangg sudah memiliki istri namun tidak dikaruniai anak menikah lagi dengan wanita lain dalaam bentuk pernikahan sirri (ada lima keluarga). Menikah sirri tersebut dilakukan dengan maksud untukk sekedar mendapatt anak. Setelah lahir anak maka tidak berapa lama kemudian wanita itu dicer           ai dan anak darii hasil pernikahan tersebut diurus dan diasuh oleh istri tertua darii pernikah yangg sah. Dengan kata lain, pemeliharaan ( pengasuh anak ) ada pada pihak bapak bahkan akta kelahiran anak mengikuti pernikahan yangg sah darii istri tertua (pertama).
Berdasarkan keterangan dan masalah tersebut mendorong peneliti memilih judul: Tinjauan Hukum Islam tantang Penisbatan Anak Hasil Perkawinan Sirri . 

B.     PERUMUSAAN MASALAH

Permasalahan merupakan upaya untukk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yangg ingin diceritakan jawabanya[6] Bertitik tolak dai latar belakang masalah terdahulu, maka yangg menjadi pokok permasalahan dalaam tugas ini bagaimana status anak hasil nikah sirri menurut masyarakat padakaton ditinjau dalaam perspektif islam?

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sirri dalaam Perspektif Hukum Islam

Masyarakat Islam Indonesia dapatt disebut sebagai masyarakat yangg memiliki keunikan dalaam aspek hukum. Keunikan tersebut tidak lain karena adanya dua hukum yangg menangui kehidupan masyarakat. Pada satu sisi, sebagai konsekuaensi darii status ke-islam-an, masyarakat dihadapkan pada produk hukum pemerintah indonesia.
Salah satu fenomena sumber hukum dikalangan umat islam indonesia ialah kehadiran kompilasi hukm islam (KHI) yangg merupakan “ produk hukum “ darii para ulama indonesia melalui peran serta pemerintah disamping adanya hukum tertulis dalaam Al-Qur`an dan Al-Hadist:meski dianggap sebagai fiqh indonesia, keberadaan  KHI tidak jarang menyebabkan timbulnya perbedaan hingga kontradiksi hukum dengan ketentuan dalaam hukum dasar Islam.salah satu hal yangg dapatt dijadikan contoh dalaam masalah perbedaan hukum ialah masalah perkawinan sirri. Terkait dengan perbedaan hukum serta berhubungan dengan penelitian yangg menulis laksanakan, maka  berikut ini akan penulis sajikan analisa hukum islam terkait  dengan status anak hasil nikah sirri yangg dalaam konteks ini meliputi hukum dasar islam dan kompilasi hukum islam.

1.      Analisis Hukum Dasar Islam terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Sirri.

Secara istilah umum, perkawinan sirri disebut juga dengan perkawinan yangg diadakan dibawah tangan, maksudya ialah perkawinan tersebut dilakukan tanpa berpedoman pada ketentuan hukum perundang-undangan yangg berlaku di indonesia. Sedangakan dalaam konteks hukum islam tidak ada istilah perkawinan sirri. Pada dasarnya, penisbatan perkawinan pada istilah nikah sirri salah satunya dikarenakan adanya perkawinan yangg tidak melibatkan elemen kenegaraan, dalaam hal ini ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Pada sebagian umat islam, perkawinan sirri tidak jarang dilakukan. Hal ini tidak lain karena keabsahan status perkawinan dalaam islam dalaam hanya terpusat pada terpenuhinya rukun dan syarat yangg mengikuti rukun tersebut[7]. Jadi selama perkawinann tersebut memenuhi rukun dan syarat dalaam hukum islam, meskipun tidak didaftarkan secaralegal dalaam catatan sipil kenegaraan tetap dianggap sah, baik dalaam tatacara maupun status hukumnya. Jadi secara dasar hukum, perkawinan  sirri yangg dilakukan oleh masyarakat padakaton  kec. Ketanggungan  kab. Brebes  memiliki status sah dalaam konteks hukum islam.
Perkawinan sirri yangg dilakukan seringkali ialah perkaiwinan yangg kedua atau setelah adanya perkawinan yangg sah menurut perundang-undangan tidak menjadi masalah dalaam menguatkan status legal formal dalaam hukum islam. Hal ini dapatt terjadi karena dalaam perkawinan lebih darii satu orang dalaam hukum islam hanya saja mensyaratkan tentang jumlah,perzinaan istri sebelumnya, adil, dan berkemampuan ekonomi untukk mencukupi para istri dan anak-anaknya. Berdasarkan penelusaran penulis dilapangan, pihak suami yangg berpoligami selama ini mampu memenuhi kriteria darii syarat poligami. Dengan demikian status hukum darii perkawinan sirri ialah sah menurut KHI.
Akibat darii keabsahan status perkawinan sirri dalaam konteks hukum dasar islam, maka anak yangg terlahir darii perkawinan sirri juga memiliki status hukum yangg sah sebagai anak-anak darii hasil perkawinan. Jadi secara hukum dasar darii status anak hasil perkawinan sirri dalaam hukum islam, anak-anak hasil perkawinan sirri masyarakat hadipolo ialah sah sebagai anak darii ayah dan ibu yangg melahirkannya.
Dengan demikian, adanya status keabsahan terhadap pertkawinan sirri sacara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil perkawinan sirri. Legalitas ststus anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yangg berarti anaktersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya.

2.      Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Sirri


Kompilasi hukum islam (KHI) yangg juga dikenal dengan sebutan Fiqh-indonesia meskipun sama-sama memakai istilah “islam” sedikit berbeda dalaam memandang status perkawinan sirri dengan hukum dasar islam. Jika dalaam hukum dasar islam menjelaskan tentang keabsahan perkawinan sirri berikut akibat-akibat yangg dihasilkan oleh perkawinan sirri, maka dalaam KHI tidak sepenuhnya.
Pengertian darii tidak menolak sepenuhya dapatt dilihat dalaam ketentuan yangg termaktub dalaam pasal  4 KHI yangg menjelaskan bahwasanya sahnya perkawinan apabil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangg diatur dalaam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yangg menyatakan bahwa perkawinan yangg menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercatyaan masyarakat. Dengan demikain, perkawinan sirri yangg dilakukan berdasarkan ketetntuan ajaran agama islam dianggap sah oleh KHI secara tata caranya.
Sedangkan maksud bahwa  KHI tidak sepenuhya mengesahkan perkawinan sirri dapatt terlihat dalaam ketentuan yangg termaktub dalaam pasal 6 ayat (2) berikut ini:
(2) perkawinan yangg dilakukan diluar pengawas pegawai pencatat nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.
Berdasarkan peraturan dalaam dua pasal dalaam KHI diatas, maka jelaslah apa yangg dimaksud dengan KHI tidak menolak sepenuhnya dan tidak mengesahkan sepenuhnya dan tidak mengesahkan sepenuhnya. Maksudnya tidak lain bahwasanya perkawinan sirri hanya dianggap sah secara tat cara pelaksanaanya saja karena sesuai dengan ajaran agama islam. Sedangkan dalaam lingkup legalitas serta kekuatan hukum kenegaraan, KHI menganggap bahwa perkawinan sirri tidak memiliki kekuatann hukum karena tidak dilaksanakan didepan dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah(PPN).
Meskipun memiliki keabsahan dalaam tata laksanaya, dengan ketiadaan kekuatan hukum maka akibat-akibat yangg dihasilkan darii perkawinan sirri juga tidak memiliki kekuatan hukum. Termasuk di dalaamnya status anak yangg dihasilkan darii perkawinan sirri yangg juga tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak adanya kekuatan hukum darii perkawinan yangg merupakan cikal bakal darii kelahiran anak tersebut. Bahkan secara lebih tegas, anak yangg dihasilkan darii perkawinan yangg tidak sah, dalaam KHI disebut juga sebagai anak yangg tidak sah. Hal ini seperti yangg telah diatur dalaam pasal 99 yangg menyatakan bahwa anak sah ialah anak yangg dihasilkan dalaam dan atau akibat darii perkawinan yangg sah. Dengan demikian, tidak adanya kekuatan hukum dalaam perkawinan sirrib, menurut KHI berakibat pada tidak sahnya anak hasil perkawinan sirri tersebut.
Jadi dapatt dijelaskan bahwasanya meskipun secara tata laksanaya perkawinan sirri mendapatt pengakuan sah darii KHI namun anak yangg dihasilkan dalaam perkawinan sirri tidak mendapattkan legalitas karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagimana ketiadaan kekuatan hukum dalaam perkawinan sirri. Status tidak sah terhadap anak hasil nikah sirri secara otomatis berakibat pada tidak adanya hak bagi anak untukk memperoleh garis nasab darii ayahnya melainkan hanya berhak atas garis nasab darii ibu yangg melahirkannya. Dengan demikian dapatt disimpulkan bahwa anak hasil perkawinan sirri masyarakat desa padakaton  kec. ketangguangan kab. Brebes  menurut KHI ialah termasuk anak yangg tidak sah karena dihasilkan darii perkawinan yangg tidak memiliki kekuatn hukum sehingga tidak berhak mendapattkan garis nasab darii ayah melainkan hanya berhak mendapattkan garis nasab darii ibu saja.
Telepas darii fenomna status anak perkawinan sirri,perbedaan antara hukum islam dasar dengan KHI dapatt dicari solusinya. Menurut penulis, solusi.tersebut dapatt ditelaah dalaam lingkup strata hukum dan ketaatan dalaam konteks hukum islam. Terkait dengan strata  hukum islam dapatt dilihat dalaam firman Allah surat an-Nisa`ayat 59 berikut ini:[8]
Artinya :  Hai orang-orang yangg beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapatt tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yangg demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Dalaam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tigkatan ketaatan hukum yangg harus ditaati oleh umat islam, yakni:
a)      Ketaatan kepada Allah
b)      Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
c)      Ketaatan kepada ulil amri (pemerintah)
Berdasarkan pada penjelas tersebut,umat islam harus menaati ulul amri sebagai wujud darii ketaatan kepada Allah. Maksud darii ulil amri ialah suatu  pemerintahan yangg telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri ialah dengan memetuhi dan menjalankan produk hukum yangg ditetapkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran ajaran islam dan membawa kemaslahatan bagi uamat manusia.

B.     Solusi atas Permasalahan Penisbatan Anak Hasil Nikah Sirri di Desa Padakaton Kec. Ketanggungan  Kab. Brebes

Apabila dikaji dalaam konteks kemaslahatan, dengan adanya status bukan sebagai anak zina atau anak diluar perkawinan dan bahkan cendrung kepada status sah akibat perkawinan sirri tidak bertentangan dengan hukum islam dasar, akan membuat umat islam lebih memilih melekukan perkawinan sirri darii pada perkawinan yangg sah menurut hukum positif. Padahal dalaam konteks hukum KHI, perkawinan sirri merupakan usaha menghindarii diri darii sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yangg birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusanya. Untukk itu merka menempuh cara tersendiri yangg tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dalaam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindarii diri darii tujuan perbuatan bersanngkutan dapatt menghindarkan suatu akibat hukum yangg tidak dikehendaki atau untukk mewujudkan suatu akibat hukum yangg dikehendaki.[9]
Terlebih lagi dengan adanya penisbatan pada KHI, maka akan membuat umat islam berfikir ualang untukk melakukan perkawinan Sirri karena adanya asumsi anak yangg dihasilkan ialah anak diluar perkawinan. Solusi terbaik darii fenomena yangg terjadi di masyarakat Desa padakaton  Kec. ketangguangan Kab. Brebes  ialah dengan meng-itsbat-kan perkawinan sirri mereka pada pengadilan agama, hal ini seperti telah diatur dalaam KHI pasal 7 (3) sebagai berikut:

a)      Adanya perkawinan dalaam rangka penyelesaian penceraian.
b)      Hilangya Akta Nikah.
c)      Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan .
d)      Adanya perkawinan yangg terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dengan adanya upaya itsbat tersebut tenntu sangat diharapkan terjadiya perubahan terhadap status perkawinan sirri menjadi sah yangg sekaligus juga akan mengubah status keabsahan anak. Dengan demikian suami istri yangg sahtidak perlu lagi mengambil alih anak hasil perkawinan kedua darii suami. Sehingga kesatuan ibu dan anak tetap terjaga


و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ



حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ




1.   
  Abi Nurbairil makiyyi
Nama guru                                                                                              Panggilan
-          Abu alaqimah                                                                                ‘’Abu alaqoh
-          Annas bin malik bin Nadzir bin Zaid bin makhrum                                   ‘’abu hamzah
-          Khobar bin abdullah bin umar wabin kharom                               ’’abu abdullah
-          Annas bin malik bin Zaid bin Kharom                                           ’’abu hamzah
-          Khadhifah bin assyid                                                                     ’’abu abdullah
Nama Murid                                                                                          Panggilan
-          Ibrohim bin Ismail bin majmu bin ya’did                                      ‘’abu ishak
-          Ibrohim bin thohamun bin sya’bah                                                            ‘’abu said
-          Ibrohim bin yazid                                                                          ‘’abu ismail
-          Ibrohim bin thohamun bin sya’bah                                                            ’’abu said
-          Ibrohim bin yazid                                                                          ’’abu ismail

Nama : Umar bin khatab bin nakil
Periode : abu khafsah-lilkobi :lilfaruk amir lima simin
Kenegaraan : madinah
Tahun kematian :23 hijjriah
2.      Umar bin Khatab
Nama guru                                                                                           Panggilan
-          Abi bin ka’ab bin qosim                                                                abu Limanadir
-          Khamal bin malik linnaibah                                                                       abu nadilah
-          Liddohik bin sofyan                                                                                  abu said
-          Khamal bin malik bin linaibah                                                       abu nadila
-          Liddohik bin sofyan                                                                                  abu said
Nama murid                                                                                         panggilan
-          Ibrohim bin abdul rohman bin auf                                                             abu isak
-          Abu bakar bin sulaiman bin abikhasmah abdullah                                    abu bakar
Nama : abas bin muhammad bin khatim bin waqod
Periode : liwasati min taba’i liatbai- linasabi lidawari likhawarismi
Julukan : abu fadhil
Kenegaraan: Baghdad
Tahun kematian :271 hijjriah



NAMA ULAMA                                                                                              Pandangan
-           Akhmad bin hambal                                                                     ‘’Laisya billli bi amr
-          Yahya bin mu’iz                                                                            ’’syiqoh
-          Ali bin madini                                                                                ’’syiqoh sabid
-          Yahya bin mu’iz                                                                            ’’syiqoh
-          Ali bin madini                                                                                ’’syiqoh sabid
-           
3.      Abu Fadhil Almarwadziyi
Nama Guru                                                                                          panggilan
-          Akhwas bin Jawab                                                                         ’’ abu lahwab
-          Ishak bin mansur                                                                           ’’abu abdul rahman
-          Ismail bin abdullah bin awes                                                                     ’’abu abdullah
-          Ishak bin mansur                                                                           ’’abu aburahman
-          Ismail bin abdullah bin awes                                                                     ’’abu abdullah
4.      Ibnu abi awes
Nama :Ismail bin abdullah bin abdullah bin awes
Periode : kabir tabi’i liatbai- linasab :liaskhabi
Julukan : abu abdullah – lilqobli : bin abi awes
Kenegaraan : madinah
Tahun kematian : 236 hijjriah

Nama guru                                                                                           panggilan
-          Ibrohim bin ismail bin abi khabibah                                                          ‘’abu ismail
-          Ibrohim bin said bin ibrohim bin abdul rahman bin auf                ’’abu isak
-          Ismail bin ibrohim bin aqimah                                                       ’’abu isak
Nama murid                                                                                         Panggilan
-          Ibrohim bin said                                                                            ‘’abu isak
-          Akhmad bin sholeh                                                                                   ‘’abu jafar
-          Akhmad bin yusuf                                                                         ’’abu hasan
-          Akhmad bin sholeh                                                                                   ’’abu jafar
-          Akhmad bin yusuf bin kholid                                                        ’’abu hasan
Nama ulama                                                                                        Pandangan
-          Akhmad bin hambal ‘’Libasibih
-          Yahya bin mui’z’’doif
-          Abu khotim arrozi’’mafil mukhalah lisodiq

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPILAN


Berdasarkan penjelasan pada bab-bab ini sebelumnya, maka dapatt disimpulkan bahwa:
1.      Status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum islam dapatt ditinjau darii keberadaan dua hukum islam di indonesia. Pertama ialah hukum islam dasar dan yangg kedua ialah kompilasi hukum islam (KHI) yangg juga sering disebut sebagai fiqih-nya indonesia. Menurut hukum dasar islam, status anak hasil perkawinan sirri ialah sah. Hal ini tidak dapatt dilepaskan darii adanya status keabsahan terhadap perkawinan sirri secara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil perkawinan sirri. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yangg berarti anak tersebut berhak atas hak-haknya dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalaam konteks KHI, anak hasil perkawinan sirri dianggap tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tidak terlepas darii asumsi keabsahan perkawinan sirri dalaam konteks KHI itu sendiri, Menurut KHI, secara tata laksananya perkawinan sirri mendapatt pengakuan sah darii KHI namun anak yangg dihasilkan dalaam perkawinan dalaam perkawinan sirri tidak mendapattkan legalitas karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketiadaan kekuatan hukum dalaam perkawinan sirri. Status tidak sah terhadap anak hasil perkawinan sirri secara otomatis berakibat pada tidak adanya hak bagi anak untukk memperoleh garis nasab darii ayahnya melainkan hanya berhak atas garis nasab darii ibu yangg melahirkannya.

2.      Penisbatan anak hasil perkawinan sirri kepada istri yangg dikawin secara sah menurut hukum positif ayah si anak dalaam konteks hukum islam telah membuat status anak menjadi kabur dan tidak jelas. Status anak tidak dapatt dimasukan dalaam status anak asuh, anak pungut, maupun anak angkat. Demikian status anak juga tidak dapatt dimasukan dalaam kategori anak zina karena perkawinan sirri memiliki keabsahan dalaam konteks hukum islam dan juga tidak dapatt disebut sebagai anak li`an karena kedua orang tua kandung anak yangg dinisbatkan masih hidup bersama dan tidak berpisah karena adanya salimg tuduh. Selain itu, adanya penisbatan secara tidak langsung juga “mengubur”keberadaan ibu kandung darii si anak yangg sebenarnya masih menjadi istri yangg sah menuruy hukum islam darii si ayah dan berhak atas status ibu kandung darii si anak.
3.      Dengan adanya penisabatan pada KHI, maka akan membuat umat islam berfikir ulang untukk melakukan perkaiwinan sirri karena adanya asumsi anak yangg dihasilkan ialah anak diluar perkawinan. Solusi terbaik darii fenomena yangg terjadi dimasyarakat desa padakaton kec. Ketanggungan kab. Brebes ialah dengan meng-itsbat-kan perkawinan sirri mereka pada pengadilan agama. Hal ini seperti telah diatur dalaam KHI pasal 7 ayat (3). Dengan adanya upaya itsbat tersebut tentu sangat diharapkan terjadinya perubahan terhadap status perkawinan sirri menjadi sah yangg sekaligus juga akan mengubah status keabsahan anak. Dengan demikain suami istri yangg sah tidak perlu lagi mengambil alih anak hasil perkawinan kedua darii suami. Sehingga kesatuan ibu dan anak tetap terjaga.

B.   SARAN-SARAN

Darii hasil penlusuran penulis spanjang peneliti, maka ada beberapa catatan yangg mungkin dapatt menjadi saran dalaam memperbaiki pola perkawinan di indonesia. Catatan-catatan tersebut diantaranya ialah:
1.      Perlu adanya sosialisasi terkait dengan proses permohonan izin poligami kepada masyarakat, secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapatt menjadiakannya sebagai bahan pertimbangan untukk tidak melakukan perkawinan sirri,.
2.      Perlu adanya peranan KUA untukk mengatasi permasalahan yangg terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat padakaton kec. Ketanggungan kab. Brebes sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari, khususnya tehadap anak.

C.  PENUTUP

Syukur alhamdulilah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan tugas ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yangg tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yangg bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Dibalik kekurangan dan kesalahanya karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalaam lautan ilmu penetahuan, Amin.



Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri
Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri




DAFTAR PUSTAKA

A.Rahman I Do`i, karakteristik hukum islam dan perkawinan, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996,
Abd al-Wahhab Khalaf, `ilm Usul al-fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978,
Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-fiqh, cairo:  Dar al-Fikr al-`Arabi, 1958,
Rahnmat Hakim, Hukum Pernikahn Islam, Bandung: Pustaka setia Islam, 2000,



[1] Mahmud yunus, Hukum Perkawinan dalaam Islam, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet.12, 1990, hlm 1.
[2] Syekh Kamil Muhammad `Uwaidah, Al-jami Fi Fiqhi an-nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, “Fiqh Wanita”, jakarta: pustaka Al kautsar,Cet .10, 2002, Hlm 375.    
[3]  Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203.
[4]  Seakan dan Erniati Effendi, Sejarah  Penyusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.  
[5] Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal  Undang-undang Nomor . 1 Tahun 1974 darii Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hlm. 224.
[6]Jujun S. Suriasumantri,  Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.
[7]Secara lebih jelas terkait dengan rukun dan syarat dalaam perkawinan islam dapatt dilihat dalaam Bab II pada tugas hadist ahkam ini.
[8]AL-Qur`an dan Terjemahannya, jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/penafsir al-Qur`an, 1971 hal . 128.  
[9]Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis darii Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasu Hukum Islam, Jakarta:Bumi Aksara, 2002, hlm. 240.

Visitor