Makalah Teori-teori Hukum Islam Di Indonesia



Makalah Pengertian hukum islam? Sumber hukum islam? Pengertian Teori hukum?  Teori receptio in complexu? Teori hukum murni? Teori receptie? Teori islam? Teori receptie exit? Teori eksistensi? 



Berikut ini kami akan memaparkan Teori-teori Hukum Islam Di Indonesia  satu per- satu sehingga teman- teman dapat memahaminya secara detail :



Makalah Teori-teori Hukum Islam Di Indonesia



TEORI-TEORI HUKUM ISLAM Di INDONESIA
           
A.  LATAR  BELAKANG MUNCULNYA TEORI
Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah dating ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda dating ke Indonesia, (Hindia Belanda), bangsa Indonesia telah menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda telah menganut sistem hukum, yaitu agama yang dianut di Hindia Belanda, seperti hukum islam, hindu budha, dan nasrani serta hukum adat bangsa Indonesia. Berlakunya  hukum islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda, berkaitan dengan mnculnya kerajaan-kerajaan islam setelah runthnya Majapahit pada sekitar tahun 1581. Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda yang notabene beragama Kristen protestan ke Indonesia tidak ada kitannya dengan masalah hukum (agama), namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bias menghindari persentuhan masalah hukum dengan penduduk pribumi. Berhubungan dengan masalah hukum adat di Indonesia serta hukum agama bagi masing-masing pemeluknya,munculah beberapa teori-teori hukum diantaranya ialah teori receptio in complexu dan teori receptie yang muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Tiga teori lainnya, yaitu teori receptie exit, receptie a contrario, dan teori eksistensi muncul setelah Indonesia merdeka.

1.      Teori Receptio in Complexu 
Teori Receptio in Complexu ini, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori Receptio in Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyeleaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie. Cotohnya, Statuta Batavia yang saat ini desebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan islam.
2.      Teori Receptie
Teori Receptie dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. . Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan Teori Reception in Complexu. Menurut teori recptie, hukum islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang islam. Hukum islam berlaku bagi orang islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Maka karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum islam. Sebagai contoh teori recptie saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut.
Hukum islam yang bersumber dari Al-qur’an serta hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang islamdi Indonesia. Hukum pidana islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits tidak mempunya tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.
3.      Teori Receptie Exit
Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.
Teori Receptie bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori recptie exit, pemberlakuan hukum islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian kebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum islam bagi orang islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).  
4.      Teori Receptie A Contrario
Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai Selma itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori reception a contrario.
5.      Teori Eksistensi
Sebagai kelanjutan dari teori recptie exit dan teori recepio contrario, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori eksistensi. Teori eksistensi ialah teori yang menerangkan adanya hukum islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum islam dan hukum nasional itu ialah:
a.       Ada, dalam arti hukum islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
b.      Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
c.       Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum islam sebagai penyaring bahan-bhan hukum nasional Indonesia.
Berdasarkan teori eksistensi diatas, mka keberadaan hukum islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.
B.     Hukum Islam di Era Reformasi
Era reformasi ditandai dengan berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Suharto sebagai presiden republik Indonesia. Turunnya Presiden Suharto dari tampuk pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998 sekaligus membuka era baru bagi Indonesia , sebagai populasi muslim terbanyak di dunia, yang menuntut peran muslim dalam ranah ekonomi, hukum dan poliitik. Hal ini terlihat dengan munculnya 48 partai politik, yang sebelumnya pada masa Suharto hanya  3 parpol, 19 diantaranya ialah partai Islam[25]. Juga, pada masa ini, asas tungal tidak diberlakukan lagi.[26]

Sejak pemberlakuan asas tunggal dicabut, baik ormas maupun orsospol yang sebelumnya berasas Islam, namun karena penyeragaman asas tunggal, kini kembali kepada asas Islam.  Dari kesemua partai yang ikut dalam pemilu 1999, tidak sedikit partai yang berasaskan Islam. Di sinilah, partai-partai Islam semisal PPP dan PBB kembali mengusungkan pemberlakuan syariat di indonesia dalam konstitus, dengan mengamandemen pasal 29 UUD, namun kandas ditengah jalan. Suara mereka yang tidak lebih dari 12 persen (sekitar 71 kursi) di parlemen, harus menerima kekalahan. [27]

Meskipun hukum Islam tidak berkembang lewat jalur struktural partai, namun hukum Islam pada era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang pesat melalui jalur kultural. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslim di bidang ekonomi dan pendidikan.[28] Perkembangan Islam budaya pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji, dan UU No. 38 Tahun1999 tentang pengelolaan zakat.[29]

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional.[30] Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan.[31]

Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu ; [32]
1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan,
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam.
7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1999.
8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Disamping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah diantaranya yaitu ;
No
Asal Peraturan
Jenis
Nomor/ Tahun
Perihal
1.
NAD
Qanun
11/2002
Syariat bidang ibadah, akidah, dan syiar Islam di
Aceh.


Qanun
13/2003
Maisir (judi)


Qanun
14/2003
Khalwat (mesum)


Qanun
7/2004
Pengelolaan zakat
2.
Propinsi
Sumbar
Perda
11/2001
Pemberantasan dan
pencegahan maksiat
3.
Kota Solok
(Sumbar)
Perda
10/2001
Kewajiban membaca Al-
Qur’an bagi siswa dan
pengantin
\4.
Padang
Pariaman
(Sumatera
Barat)
Perda
2/2004
Pencegahan penindakan
dan pemberantasan
maksiat
5.
Kota Padang
(sumbar)
Perda
3/2003
Wajib baca Al-Qur’an


Insruksi
Walikota
451.442/
BINSOSIII/
2005
Kewajiban berbusana
muslimah
6.
Pasaman
Barat
(Sumbar)
Perda

Aturan berbusana muslim
di sekolah
7.
Kota
Bengkulu
Perda
Perda
Larangan pelacuran dalam
Kota Bengkulu
8.
Riau
Surat
Gubernur
003.1/UM
/08.01.20
03
Pembuatan papan nama
arab
9.
Kota Batam
Perda
6/2002
Ketertiban sosial (berisi
pemberantasan pelacuran,
pengaturan pakaian
warga, dan
pemberantasan kumpul
kebo)
10
Kota Pangkal
Pinang
Perda
6/2006
Pengawasan dan
pengendalian minuman
beralkohol
11.
Sumatera
Selatan
Perda
13/2002
Pemberantasan maksiat
12.
Kota
Palembang
Perda
2/2004
Pemberantasan pelacuran
13.
Kota
Banjarmasin
Perda
4/2005
Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin
No. 13/2003 tentang
larangan kegiatan pada
Bulan Ramadhan
14.
Kabupaten
Bandung
Perda
9/2005
ZIS
15.
Cirebon
Perda
77/2004
Pendidikan madrasah
diniah awaliyah


Perda
5/2002
Larangan perjudian,
prostitusi, minuman keras
16.
Kota Cilegon
Perda
7/2005
Perusahaan daerah BPR
Syariah Kota Cilegon
17.
Kabupaten
Serang
Perda
1/2006
Ketentuan
penyelenggaraan wajib
belajar madrasah diniyah
awaliyah
18.
Kodya
Yogyakarta
Keputusan
Walikota
169/2006
Pembentukan tim
kebijakan dan tim
pemberantasan perjudian,
kemaksiatan,
penyalahgunaan
narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif, minuman
keras, kenakalan remaja,
pornografi serta bentuk kekerasan lainnya
19.
Prop. Banten
Prop. Banten
4/2004
Pengelolaan zakat
20.
Cilegon
Perda
4/2001
Pengelolaan ZIS
21.
Kab. Serang
Perda
6/2002
Pengelolaan zakat
22.
Kab.
Tangerang
Perda
24/2004
Pengelolaan ZIS
23.
Pengelolaan ZIS
Perda
7/2005
Pelarangan pengedaran
dan penjualan minuman
beralkohol


Perda
8/2005
Pelarangan pelacuran
24.
Prop. Jabar
Keputusan
Gubernur
73/2001
Pengelolan zakat,
pengurus BAZ Prop.
Jabar
25.
Sukabumi
Kep.
Bupati
114/2003
Susunan organisasi dan
personalia pengurus
Badan Pengkajian Dan
Pengembangan Syariat
Islam (BPPSI) Sukabumi


Instruksi
Bupati
04/2004
Pemakaian busana
muslim bagi siswa dan
mahasiswa di Sukabumi


Perda
11/2005
Penertiban minuman
beralkohol
26.
Kab.
Inderamayu
Perda
7/1999
Prostitusi


Perda
30/2001
Pelarangan peredaran dan
penggunaan minuman
keras


Perda
2/2003
Wajib belajar madrasah
diniyah awaliyah


Perda
7/2005
Pelarangan minuman
beralkohol


Edaran
Bupati

Wajib busana muslimah
dan pandai baca Al-
Qur’an untuk siswa
sekolah
27.
Kab. Cianjur
Perda
7/2000
Pengelolaan zakat
28.
Jember
Perda
14/2001
Penanganan pelacuran
29.
Gresik
Perda
7/2002
Larangan praktik
prostitusi
30.
Pamekasan
Perda
18/2001
Larangan peredaran
minuman beralkohol

Fenomena perda bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi demokratis. Sistem emerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom.

Penutup
Perjuangan umat islam dalam menerapkan hukum islam di negara, walaupun belum secara total namun telah mengalami perkembangan pesat. Usaha demi usaha yang terus digalakkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama politisi muslim yang gigih memperjuangkan islam melalui jalur formal, kian terlihat titik terang. Apalagi sejak era reformasi bergulir, kebebasan masyarakat muslim untuk menerapkan syariat tidak lagi bisa dibendung. Hingga munculah Perda – perda yang bernuansa islami untuk mendukung aspirasi masyarakat.
Ini membuktikan bahwa islam telah berhasil menempuh jalur formal. Dengan seragam  hukum nasional, hukum islam mulai mewarnai konstitusi yang ada. Dan islam bukan lagi sekedar kajian fikih semata, namun sedikit demi sedikit telah di positivisasikan ke dalam bentuk undang-undang.
Tetapi, perkembangan tersebut tidaklah berhenti begitu saja. Kini umat memiliki banyak PR bagaimana menuntaskan formalisasi syariah tersebut dalam konstitusi yang ada di negera. Pascareformasi menjadi gerbang baru yang terbuka lebar untuk meluaskan sayap-sayap hukum islam. Setidaknya, tuntutan hukum yang lahir dari masyarakat muslim bisa diaplikasikan dalam peraturan-peraturan daerah yang bersifat mengikat.
Sehingga dari sini, terlihat betapa semangat keberagamaan benar-benar menjiwai kehidupan masyarakat dalam bernegara.  Ini juga sekaligus membuktikan bahwa Pancasila yang menjadi falsafah negara, dengan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Maha Esa, membuat umat islam lebih yakin untuk terus mengisi kemerdekaan dengan penerapan nilai-nilai islam, terutama dalam konstitusi.





Sekian dari kami mengenai Teori-teori Hukum Islam Di Indonesia semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yang haus akan pengetahuan



[1] A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia  (Bogor : Ghalia,, 2006) hlm. 1
[2]  (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
   (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk     beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
[3] Ada dua sistem hukum besar di dunia; Roman law System dan Common law System. Roman Law System (hukum Romawi) banyak dipakai oleh beberapa negara Eropa dan melahirkan  sistem hukum yang disebut Civil law. Sementara Common law (Hukum Inggris) berasal dari inggris, lalu menyebar ke negara-negara yang pernah menjadi jajahannya.
[4] A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, (Jogjakarta; Gama Media, 2002), h.89
[5] Ibid., h. 91-93
[6] Hans Kelsen ialah salah satu pencetus aliran positivisme dalam hukum disamping John Austin. Kelsen diangggap sebagai pencetus tori murni tentang hukum. Menurutnya hukum berurusan dengan bentuk (forma) tidak berurusan dengan isi (materia), sedangkan keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Oleh karena itu gagasan –gagasan mengenai keadilan haruslah menjadi tema di dalam plitik, tidak didalam hukum.
[7] Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung; Bina cipta, 1976), h. 4
[8] Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, Hukum Islam Dinamika Dan Perkembanganya Di Indonesia, (Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2008), hlm. 6
[9] A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum,( Yogyakarta ; Gama Media Offset, 2004),  hlm. 173.
[10] Loc.,cit. A.Qadri Azizy.
[11] Ibn al Manzur, Lisan al Arab, (Kairo; Dar al hadist, 2003), h.145
[12] Abd al Baqi, Mu’jam al Mufahras li al fazh al qur’an al karim, (Beirut; Dar al Fikr), h.524
[13] Abd al wahab al khallaf, Ilm al ushul al fiqh, (Kairo; Dar al hadis, 2002), h.11
[14] Meminjam istilah fazlur rahman: “only the name of a process or activity of understanding and deducing” (lihat; buku “Islam” karangan beliau).
[15] The Encyclopedia of Islam (new ed), IV:558
[16] Manna’ al Qatthan, Tarikh at Tasyri’ al Islamiy, (Kairo; Maktabah wahbah, 2001), h 12
[17] A. Qadri Azizy, Op.cit., h,58
[18] Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, Ter, (Bandung; al Ma’arif, 1981), 22.
[19] Manna’ al Qatthan, Op.cit., h.13
[20] Rumusan sila Pertama- seperti yang disebutkan di atas- ditolak karena ada laporan bahwa jika sila tersebut tidak dirubah, maka masyarakat indonesia bagian timur (kristen) akan memisahkan diri dari NKRI. Atas tuntutan tersebut  Ki bagus Hadikusumo – sebagai salah seorang dari gologan Islam, selain Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Wahid Hasjim- bereaksi keras dengan memukul meja karena tidak puas atas usul yang tiba-tiba untuk mementahkan kompromi-kompromi yang telah susah payah dicapai dalam sidang BPUPKI. Akhirnya dengan berat hati beliau terima, dan menurut Muhammad Hassan, beliaulah yang mengusulkan kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai gantinya, karena kata-kata tersebut  bermakna tuhid. (Lihat; Dinamika Tata Negara Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, h. 69)
[21] Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia, (Malang; Banyumedia Publishing, 2005), hlm. 118-119
[22] A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia, (Bogor ; Ghalia Indonesia , 2006), h.103-104
[23] Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, ( Medan; Perdana Publishing, 2010), h.105-216
[24] Pagar, Ibid., h.217 -268
[26] Nadirsyah Husein, Sharia and Constitutional Reform, (Singapore; ISEAS, 2007), h.2
[27] Nadirsyah Husein ,Ibid., h, 3
[28] Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2001), h.17
[29] Warkum Sumitro, Op.cit., h.223
[30] A. Qadri Azizy, Op.cit., h.169
[31] Ibid., h. 172.
[32] Tesis : “Positivisasi Hukum Islam Dalam Perspektif  Pembangunan
Hukum Nasional Indonesia Di Era Reformasi” oleh Junaidi, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Tahun 2009.

Visitor