Makalah Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Angelo Sakson | Etika Profesi Hakim



Makalah Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Angelo Sakson | Etika Profesi Hakim

BAB I
PENDAHULUAN

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat.







BAB II
PEMBAHASAN

A.     Sistem Hukum di Indonesia
Sistem ialah Komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.
Menurut prof Subekti : Susunan/ tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama yang lain. Tersusun menuerut rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.
Sistem hukum ialah hukum-hukum positif (hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.). Atau susunan/tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian satu sama lain
Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan atau tatatertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainya dalam masyarakat dengan tujuan manjamin keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum di eropa, hukum agama dan hokum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hokum eropa, khususnya belanda. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan belanda. Hukum agama juga merupakan dari system hukum di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama islam, maka hokum islam lebih banyak di terapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sementara hokum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang di pengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara dan di wariskan secara turun temurun.


B.     Macam-Macam Sistem Hukum

1.      Sistem Hukum Adat
Hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan Negara -negara asia lainnya (China, India, Jepang)Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Dr Snouck Hugronje berasal dari bahasa Belanda AdatrechHukum ini bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Peraturan peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian yang silih berganti dan perubahan tersebut sering tidak diketahui dan tidak disadari.
2.      Hukum perdata di indonesia.
Hukum perdata dsebut juga hukum privat atau hukum yang mengatur perseorangan. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masalah perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, dan kegiatan usaha.
Hukum perdata diindonesia di dasarkan pada hukum perdata dibelanda, khususnya hukum perdata belanda pada masa penjajahan. Sementara hukum perdata belanda sendiri  dari hukum yang berlaku di prancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata terdiri atas empat begian, yaitu sebagai berikut.
a.       Hal-hal yang berhubungan dengan orang, yaitu mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Misalnya, ketentuan mengenai kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, dan perceraian.
b.      Hal-hal yang menyangkut kebendaan, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris, dan penjaminan.
c.       Hal-hal yang berhubungan dengan perikatan, yatiu mengatur tentang perjanjian. Khusus untuk perjanjian di bidang perdagangan, di buat pula kitab undang-undang hukum dagang(KUHD).
d.      Hal-hal tentang kadaluarsa dan pembuktian, yaitu mengatur hak dan kewajiban subjek hukum yang berhubungan dengan batas atau tenggat waktu dan pembuktian dalam mempergunakan hak-haknya.

3.      Hukum pidana di indonesia.
Hukum pidana di indonesia yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Oleh sebab itu, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanki pidana. Di indonesia, pengaturan hukum pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.
Dalam hukum pidana di kenal dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan memperkosa. Sementara pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti tidak menggunakan hel saat mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan.



C.     Sistem Hukum Besar.

1.      Sistem Hukum Eropa Kontinental
Berkembang di Jerman Belanda, francis, Italia. Sering disebut Civil Law. Awalnya merupakan kodifikasi(pengumpulan) hukum kekaisaran romawi abad VI SM. Ciri-cirinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat kalau diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk UU dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.Maksudnya : Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dalam peraturan-peraturan hukum tertulis.
Ciri-ciri lainnya
(a) UU dibentuk pemegang kekuasaan legislatif.
(b) kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat dapat diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada.
2.      Sistem Hukum Angelo Sakson
Sistem hukum ini sering dikenal dengan Anglo Amerika, Berkembang si Inggris pada abad XI yang disebut dengan Common Law atau sisitem Unwritten Law, Sistem ini berkembang di Amerika Utara seperti Kanada, beberapa Negara asia, & Negara persemakmuran Inggris & Australia.
Sumber-sumbernya dari putusan-putusan pengadilan/hakim. Sistem ini memberikan peran besar terhadap hakim tidak hanya bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum SJ, melainkan juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.
Sistem ini juga menganut suatu dikrit yang dikenal dengan “The doctrine of precedent”. Yaitu dalam memutuskan perkara, hakim harus berdasarkan pada prinsip hukum yang sudah ada dalam pemutusan hakim lain dalam perkara yang sejenis sebelumnya(presiden). Kalau tidak ada putusan hakim sebelumnya, maka dapat menetapkan putusan baru.

BAB III
PENUTUP
1.      Sistem hukum di indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di eropa, hukum agama dan hukum adat.
2.      Sistem hukum anglo saxon ialah suatu sitem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat, Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas
3.      Sistem hukum eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.








DAFTAR PUSTAKA
Id.shvoong.com/law-and-politics/law/2223074-sistem-hukum-anglo-saxon/m.hukumonline.com/klinik/detail/c11679
file:///G:/New%20folder/Dunia%20Suka-Suka%20-%20MAKALAH%20SISTEM%20HUKUM%20INDONESIA.htm


Visitor