Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana




Makalah Pengertian Hukum Perdata ? ,Pengertian Hukum Pidana ? ,Arti Hukum Perdata ? ,Arti Hukum Pidana ? ,Perbedaan Hukum Perdata dan hukum Pidana ? ,Macam macam Hukum Perdata dan Pidana ? ,Arti Hukum Privat ? ,Arti Hukum Dagang ? ,Arti Hukum Perselisihan ? Arti Hukum Publik ? 



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1    Latar Belakang

Walaupun Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana itu terlalu luas sekali, sehingga orang tidak dapat membuat definisi singkat yg meliputi segalanya, namun dapat juga hukom itu dapat dibagi dlm beberapa golongan  hukom menurut beberapa asas pembagian atau klasifikasinya baik berdasarkan kepentingannya, luas berlakunya, sifat, strukturnya dan lain sebagainya. 

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latas belakang di atas maka dlm rumusan masalah ini, sebagai berikut :
1.      Bagaimana klasifikasi hukom berdasarkan kepentingannya ?
2.      Bagaimana klasifikasi hukom berdasarkan luas berlakunya ?
3.      Bagaimana klasifikasi hukom berdasarkan sifatnya ?
4.      Bagaimana klasifikasi hukom berdasarkan strukturnya ?

1.3  Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini ialah untk menjelaskan lebih lanjut tentang apa-apa yg telah di sebutkan dlm latar rumusan masalah di atas.

1.4  Metode Penulisan  

           Metode yg digunakan dlm membuat makalah ini ialah dengan mengutip dari beberapa buku referensi, seperti buku C.S.T.Kansil dan buku R.Soeroso tentang Pengantar Ilmu Hukom dan Tata Hukom Indonesia yg sebagian banyak saya kutip, serta sebagian kecil dari bukunya Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim tentang Pengantar Hukom Tata Negara Indonesia.

BAB 2
PEMBAHASAN

Berikut Pemaparan mengenai Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana beserta Penggolongan Hukum berdasarkan Kepentingan.

Walaupun hukom itu terlalu luas sekali, sehingga orang tidak dapat membuat definisi singkat yg meliputi segalanya, namun dapat juga hukom itu dapat dibagi dlm beberapa golongan  hukom menurut beberapa asas pembagian, sebagai berikut

A.    Penggolongan Hukum Berdasarkan Kepentingan.


Tentang hukom yg mengatur atau melindungi kepentingan masyarakat dapat dimasukan dlm hukom  privat ( hukom sipil ) dan hukom publik.[1] Hukom privat dan hukom  public ini digolongkan juga kepada hukom berdasarkan isinya.

1.      Hukom Privat


Hukom privat ialah hukom yg mengatur hubungan-hubungan antara orang yg satu dengan orang yg lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.[2] Contohnya seperti kepentingan-kepentingan seseorang tentang nama, tempat tinggal, warisan, kekayaannya, jual beli / dagang, sewa menyewa antar orang ataupun sewa menyewa dengan Negara.[3] Yg termasuk hukom privat ialah 

a.   Hukom Perdata


Hukom perdata ialah  hukom yg  bertujuan  menjamin adanya kepastian di dlm hubungan antara orang yg satu dengan orang yg lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.[4] Keduanya sebagai anggota masyarakat dan menjamin adanya kepastian dlm hubungan antara seseorang dengan pemerintah. Peraturan yg mengatur soal perdata yaitu dala kitab KUH Perdata pasal 1393, 1514, 1559, 1633 dan lain sebagainya. [5]

Hukom perdata berdasarkan isinya dkenal dlm dua sistematik, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan undang-undang. Sistematik hukom perdata berdasarkan undang-undang ini dipengaruhi kitab hukom Belanda yg merupakan sebagian dari “ Corpus iuris Civilis”.[6]

Sistematik Hukom Perdata berdasarkan  ilmu pengetahuan  sebagai berikut :

1)      Hukom Perorangan, memuat peraturan antara lain :[7]

a)      Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukom. Maksudnya subyek hukom ialah sesuatu yg mempunyai hak dan kewajiban yg terdiri dari manusia dan badan hukom. Berlakunya seseorang manusia sebagai subyek hukom ialah mulai ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Hukom perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak ia belum dilahirkan dan masih dlm kandungan sampai meninggal dunia. Tercancum dlm KUHPer (B.W) Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2     ayat 2.

b)       Peraturan-peraturan tentang kecakapan untk memiliki hak-hak dan untk bertindak sendiri melaksanakan haknya. Misalnya seseorang mempunyai hak untk mempunyai tempat tinggal sebagai domisili. Dimana domisili tersebut menjadi patokan untk bertintak seperti dimana dia menikah.

c)        Hukom Keluarga, meliputi peraturan-peraturan, antara lain :[8]

1)      Hubungan orang tua dan anaknya. Dlm hal ini terdapat dlm KHUPer Pasal 198 yg berisi “bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya, sebaliknya orang tua wajib memelihara dan member bimbingan anaknya yg belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2)      Perwalian, diatur dlm KUHPer Pasal 331 yg intinya anak yatim atau anak yg belum cukup umur tidak dlm kekuasaan orang tuannya memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk seorang wali.

3)      Pengampuan, diatur dlm KUHPer Pasal 433. Orang yg telah dewasa akan tetapi 1. Sakit ingatan 2. Pemboros 3. Tidak sanggup mengurus dirinya sendiri dengan semestinya. Oleh sebab itu memerlukan pengampu (curator), sedang orang yg dibawah pengampuan disebut kurandus, jika tidak cakap untk bertindak. Missal seorang suami menjadi pengampu istrinya.

4)      Hukom Harta Kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hokum yg mengatur hak dan kewajiban manusia yg bernilai uang. Dimana dlm hukom benda, benda dibagi menjadi dua, yaitu, pertama, benda berwujud yg memiliki hak kebendaan eigendom, hak opskal, hak erfpah, hak gadai, hak hipotik. Kedua, benda tak berwujud : hak pengarang, hak merk, yg kesemuanya diatur dlm KUHPer.[9]

5)      Hukom Waris, ialah hukom yg mengatur kedudukan hukom harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan kepada orang lain. Ada dua cara dlm menyelenggarakan pembagian waris, yaitu : 1. Pewarisan berwasiat yaitu pembagian harta waris kepada orang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir pewaris kepada ahli waris. 2. Pewarisan menurut undang-undang, yaitu pembagian warisan pada orang yg mempunyai hubungan darah terdekat dengan si pewaris. Pada pewarisan ini apabila ahli waris yg berhak menerima waris meninggal atau tidak patut menjadi ahli waris karena beberapa hal maka anak-anaknya berhak menjadi ahli waris.

Sistematik Hukum Perdata diatur dlm kitab undang-undang hokum perdata yg disingkat KUHPer (Burgelijk Wetboek atau B.W) ialah sebagai berikut :

a.       Buku I             : Hukom orang dan Keluarga ( van    Personen )
b.      Buku II           : Hukom benda dan waris ( van Zaken )
c.       Buku III          : Hukom Perikatan ( van Verbintenissen )
d.      Buku IV          : Hukom Pembuktian dan Daluwarsa



b.      Hukom Dagang

Hukom dagan ialah hukom yg keseluruhan peraturan yg meliputi perbuatan manusia dlm masyarakat, terutama dlm hal perdagangan. Diatur dlm Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD).[10]

c.       Hukom Perselisihan

Hukom perselisihan  ialah  hukom  yg  kesemuanya kaidah hukom  yg menentukan hukom  manakah yg berlaku apabila dlm  suatu peristiwa hokum tersangkut terdapat lebih dari satu sistem hukom.[11] Hukom perselisihan dibagi menjadi :


1)      Hukom Perselisihan  Internasional
Hukom Perselisihan  Internasional yaitu peraturan hukom yg mengatur hukom nasional manakah yg berlaku bila terjadi perselisihan antara hukom nasional yg satu dengan  hukom  nasional yg lain. Contonya seorang saudagar warga Negara Indonesia yg menjual kayu kepada pedagan Jerman.[12]

2)      Hukom Perselisihan  Nasional
Hukom Perselisihan  Nasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain :


a)      Hukom Intergentil (Hukom antar golongan)
Yaitu hukom yg mengatur hubungan antara orang-orang ( golongan) dlm suatu negara atau masyarakat yg tunduk kepada hokum perdata yg berlainan. Contohnya  seorang WNI keturunan Eropa yg  menjual mobil  kepada seorang WNI asli.[13]

b)      Hukom Interlokar (Hukom antar tempat)
Yaitu hukom yg  mengatur  hubungan  hukom antara oaring Indonesia asli dari  masing-masing lingkungan hukom  adat. Contohnya orang Minangkabau yg menikah dengan orang Jawa Tengah.[14]

c)      Hukom Interreligeus (Hukom antar agama)
Yaitu hukom yg mengatur antara perkawinan antar dua orang yg berlainan agamanya dan akibat hukom dlm perkawinan tersebut. Contohnya orang Ambon yg beragama Kristen menikah dengan orang Cirebon yg Beragama Islam.[15]

d)     Hukom Interregonal (Hukom antar bagian)
Yaitu hukom yg mengatur hukom antara penduduk Negara bagian. Hukom ini berlaku pada zaman penjajahan/kolonial. Contohnya mahasiswa Indonesia yg sedang belajar di Negara Belanda menikah dengan orang Belanda.[16]

Hukom perselisihan dan jenisnya tersebut di atas hanya berlaku terhadap warganegara dlm  suatu  Negara yg berlainan  hukom  perdatanya disebabkan beda golongan, tempat, agama dan lain sebagainya.

2.      Hukom Publik


Hukom publik  ialah hukom yg mengatur tiap-tiap hubungan di antara Negara atau alat-alat Negara sebagai pendukung kekuasaan atau hubungan Negara dengan perorangan (warganegara).[17] Yg termasuk kepada hukom publik ialah, sebagai berikut :

a)      Hukom Pidana

Hukom pidana ialah hukom  yg mengatur perbuatan-perbuatan  yg apa dilanggar dan memerikan pidana kepada siapa saja yg melanggarnya serta mengatur bagaiman cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.[18]


Hukom pidana dapat digolongkan, sebagai berikut :[19]

1)      Hukom Pidana Obyektif

Hukom Pidana Obyektif ialah semua larangan atau perintah yg dapat berakibat dijatuhkannya penderitaan atau siksaan sebagai hukoman dari  Negara kepasa siapa saja yg melanggar. Hukom Pidana Objektif dibagi dlm Hukom Pidana Materiil dan Hukom Pidana Formal.

2)      Hukom Pidana Subjektif

Hukom Pidana Subjektif ialah hukom yg mengatur hak Negara untk menghukom siapa saja yg melanggar peraturan hukom pidana Objektif, karena hukom Subyektif baru ada setelah adanya peraturan Hukom Pidana Objektif.

3)      Hukom Pidana Sipil

Hukom Pidana Sipil ialah huku pidana yg hanya berlaku terhadap orang sipil atau umum saja.

4)      Hukom Pidana Militer

Hukom Pidana Militer ialah hukom pidana yg hanya berlaku kepada anggota militer atau yg dipersamakan.

5)      Hukom Pidana Fiscal

Hukom Pidana Fiscal ialah hukom pidana yg mengatur hal-hal yg berhubungan dengan pajak Negara.
(Hukom Pidana Militer dan Hukom Pidana Fiscal termasuk dlm golongan hukom pidana khusus) 


b)     Hukom Negara

Hukom Negara yaitu hukom yg belaku dlm suatu Negara tertentu. Hukom Negara ini menurut C.S.T.Kansil disebut juga hukom public. Hukom Negara terdiri dari Hukom Tata Negara, Hukom Administrasi Negara, dan Hukom Internasional.[20] Penjelasan tentang hukom-hukom tersebut akan kami jelaskan pada bagian penggolongan hukom berdasarkan luas belakunya.

c)      Perbedaan Hukom Perdata (Sipil) dengan Hukom Pidana


1.      Perbedaan Dari Segi Isi :[21]
·       Hukom perdata mengatur hubungan hukom antara orang yg satu dengan yg lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
·       Hukom pidana mengatur hubungan hukom antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan Negara yg menguasai tata tertib masyarakat itu.

2.      Perbedaan Dari Segi Pelaksanaannya[22]
·         Pelanggaran terhadap norma hukom perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yg merasa dirugikan. Pihak yg mengadu, menjadi penggugat dlm perkara ini.
·         Pelanggaran terhadap norma hukom pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yg dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukom pidana, maka alat-alat perlengkapan Negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak.

3.      Perbedaan Dari Segi Cara Menafsirkannya[23]
·         Hukom perdata memperbolehkan untk mengadakan macam-macam interpensi terhadap Undang-Undang Hukom Perdata.
·         Hukom pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dlm Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukom pidana hanya mengenal penafsiran otentik, yaitu penafsiran yg tercantum dlm KUHP itu sendiri.

B.     Penggolongan Hukom Berdasarkan Luas Berlakunya atau Kekuasaannya


Berdasarkan tempat berlakunya atau kekuasaannya, Hukum Perdata dan Pidana  dapat dibagi dlm beberapa macam, antara lain : 

1.      Hukom Nasional

Hukom Nasional ialah hukom yg berlaku dlm wilayah Negara tertentu.[24] Hukom nasional dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antar lain :

2.      Hukom Tata Negara

Hukom Tata Negara ialah hukom yg mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu Negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan Negara atu sama lain, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga hukom ini meliputi susunan, tugas, wewenang, dan acara badan itu menjalankan tugasnya. Hukom Tata Negara disebut juga sebagai hokum yg mengatur organisasi Negara.[25]

3.      Hukom Administrasi Negara

Hukom Administrasi Negara ialah hukom yg mengatur susunan dan kekuasaan alat perlengkapan Badan Umum atau hukom yg mengatur semua tugas kewajiban dari pejabat-pejabat pemerintah dlm menjalankan tugas dan kewajibannya.[26]

Hukom Administrasi Negara meliputi :

 

a)      Hukom Pemburuhan

Hukom pemburuhan ialah hukom yg berupa peraturan-peraturan yg mengatur hak, kewajiban serta kekuasaan buruh dan majikan serta peraturan-peraturan yg mengatur cara menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikannya melalui acara pidana, acara perdata.[27]

Hubungan antara buruh dan majikan ialah sebagai berikut : a). secara yuridis buruh ialah bebas, oleh karena prinsip negara kita ialah tidak seorang pun boleh diperbudak, atau diperhamba, b). secara sosiologis buruh ialah tidak bebas, sebab sebagai orang yg tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yg pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.[28]


Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dlm bidang hukom pemburuhan antara lain, Keputusan Presiden No.24 thn 1953 tentang Hari Libur, UU No.12 thn 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, UU No.21 thn 1954 tentang Perjanjian Pemburuhan, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang pemburuhan. Tujuan pokok dari hukom pemburuhan ialah pelaksanaan keadilan sosial dlm pemburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yg tidak terbatas.[29]

b)      Hukom Pajak

Hukom pajak ialah hukom yg berupa peraturan-peraturan yg mengatur hal-hal yg mengenai pajak (missal cara memunggut pajak ), serta kewajiban pajak.[30] 

Timbulnya kewajiban pajak (kapan seseorang dapat dikenakan pajak), secara umum dapat dilihat dari dua syarat, yaitu: a). Kewajiban Pajak Subyektif, yaitu kewajiban pajak yg melibatkan kepada orang. Pada umumnya semua orang baik manusia atau badan-badan usaha seperti PT,  CV, Fa, dan yg lainnya yg berdommisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak, b). Kewajiban Pajak Obyektif, yaitu kewajiban pajak yg melihat pada hal-hal yg dapat dikenakan pajak. Seseorang manusia atau badan-badan usaha memenuhi kewajiban pajak Obyektif jika telah mempunyai penghailan, atau mempunyai kekayaan.[31]

Hukom pajak diatur dlm undang-undang UU No.6 thn 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No.7 dan 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.[32]

c)      Hukom Acara

Hukom acara atau hukom formal ialah hukom yg memuat peraturan-peraturan yg mengatur bagaiman cara melaksanakan dan mempertahankan hukom, atau juga peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-cara mengajukan suatu perkara kemuka pengadilan dan bagaimana hakim memberikan putusan.[33]
Hukom acara dibagi menjadi dua jenis yaitu Hukom acara pidana dan Hukom Acara Perdata
Hukom acara perdata ialah peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara memelihara dan  mempertahankan hukom perdata materil, atau peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara mengajukan perkara perdata kemuka pengadilan perdata dan bagaimana cara hakim untk memutuskan perkara.[34]

Pihak-pihak yg bersangkutan dlm siding pengadilan perdata ialah sebagai berikut :[35]
§  Hakim sebagai pihak yg memimpin sidang bersifat pasif.
§  Penggugat, yaitu pihak yg merasa haknya dirugikan. Penggugat dapat diwakilkan pada kuasanya untk bertintak atas nama dia.
§  Tergugat, yaitu pihak yg dianggap merugikan atau melanggar hak orang lain

Pelaksanaan acara perdata secara garis besar dapar digambarkan sebagai berikut : pihak penggugat mengajukan surat gugatan kepada kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, Juru Sita menyampaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak tergugat yg isi pokonya menyatakan bahwa pihak tergugat harus datang menghadap kantor pengadilan untk diperiksa oleh hakim dlm suatu perkara keperdataan sesuai yg disebut dlm surat pemberitahuan tersebut.[36]

Adapun keputusan hakim pengadilan keperdataan dapat merupakan,          a). keputusan dektator, yaitu keputusan hakim yg menguatkan terhadap hak seseorang, seperti hakim menetapkan bahwa pihak yg berhak atas barang yg dipersengketakan ialah tergugat atau penggugat, b). keputusan konstitutif, yakni keputusan yg menimbulkan hukom baru, contoh, hakim yg membatalkan surat perjanjian antar pihak yg bersengketa akan timbul hukom yg baru, misal harus mengembalikan barang yg diterima, c). keputusan kondemnator, yaitu keputusan yg menetapkan hukoman terhadap salah satu pihak.[37]
 

·         Hukom Acara Pidana

Hukom Acara Pidana ialah peraturan-peraturan yg mengatur bagaiman cara memelihara dan mempertahankan hukom pidana materil, atau peraturan-peraturan yg mengatur bagaiman cara mengajukan perkara pidan kemuka pengadilan.[38]

Pihak-pihak yg terkait dlm siding pengadilan pidan ialah :[39]
a)      Hakim dengan dibantu oleh seorang panitera, hakim turut aktif.
b)      Jaksa selaku penuntut
c)      Terdakwa dibantu oleh pembela atau pengacara, boleh lebih dari satu pembela

Proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan, yaitu :                  

1). Pemeriksaan pendahuluan, merupakan suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah suatu perkara itu benar-benar beralasan atau mempunyai bukti kebenaran atau tidak. Dlm tingkat pemeriksaan ini diselidiki ketentuan pidana apa yg dilanggar, dan diushakan untk menemukan siapa pelaku dan siapa saksinya. 2). Pemeriksaan dlm sidang peradilan, bertujuan untk meneliti dan menyaring, apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yg dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan kitab undang-undang hukom pidana yg dilanggar sesuai dengan rumusan dan tindakan yg telah terjadi. 3). Pelaksanaan hukoman, merupakan keputusan hakim yg telah mempunyai kekuatan hukom yg mengikat harus dilaksanakan dengan segera atas perintah jaksa.[40]

C.    Perbedaan antara Hukom Acara Perdata dan Hukom Acara Pidana


Perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana dari berbagai segi, Kansil menyebutkan adanya perbedaan antara Hukom Acara Perdata dan Hukom Acara Pidana, sebagai berikut : [41]

1.      Dari segi mengadili

§  Hukom acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.
§  Hukom acara pidana mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana.

2.      Dari segi pelaksanaan

§  Pada acara perdata, inisiatif datang dari pihak yg berkepentingan yaitu pihak yg dirugikan.
§  Pada acara pidana, inisiatifnya datang dari penuntut umum (jaksa).

3.      Dari segi penuntutan

§  Dlm acara perdata, yg menuntut si tergugat ialah pihak yg dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi tidak terdapat penuntut umum atau jaksa.
§  Dlm acara pidana, jaksa menjadi penuntu terhadap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum yg wewakili Negara, berhadapan dengan si terdakwa. Jadi terdapat penuntut umum atau jaksa.

4.      Dari segi pembuktian

§  Dlm acara perdata, sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat lima alat bukti, yaitu : tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah)
§  Dlm acara pidana, tidak ada sumpah dan hanya terdapat empat  alat bukti.

5.      Dari segi penarikan kembali suatu perkara

§  Dlm acara perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yg bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya.
§  Dlm acara pidana, tidak ada penarikan kembali suatu perkara yg sudah masuk dlm pengadilan.

6.      Dari segi kedudukan para pihak

§  Dlm acara perdata, pihak-pihak yg mempunyai kedudukan yg sama. Hakim bertindak hanya sebagai wasit dan bersifat pasif.
§  Dlm acara pidana, jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa. Hakim juga turut aktif.

7.      Dari segi dasar keputusan hakim

§  Dlm acara perdata, putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri kepada kebenaran formal saja (akta tertulis dan lain-lain)
§  Dlm acara pidana, putusan hakim harus mencari kebenaran material (menurut keyakinan, perasaan keadilan hakim sendiri).

8.      Dari segi macamnya hukoman

§  Dlm acara perdata, tergugat yg terbukti kesalahannya dihukom denda, atau hukoman kurungan sebagai ganti denda.
§  Dlm acara pidana, terdakwa yg terbukti kesalahannya di pidana mati, penjara, denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti, dicabut hak-hak tertentu dan lain-lain.

9.      Dari segi banding

§  Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Appel.
§  Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut Revisi.[42]




Sekian darii kami mengenai Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan













Visitor