Makalah Pembuktian dan Alat Bukti



Makalah Pengertian Pembuktian ?  ,Arti Pembuktian Terbalik adalah ? ,Pengertian Teori Pembuktian ? Arti Beban Pembuktian adalah ?  ,Contoh Pembuktian ? Pengertian Alat Bukti ? ,Jenis Alat Bukti Hukum Acara Perdata ? ,Arti Alat Bukti Tertulis ? , Arti Alat Bukti Saksi ? Arti Alat Bukti Persangkaan ? ,Arti Alat Bukti Pengakuan ? ,Arti Alat Bukti Sumpah ? ,Jenis Alat Bukti Hukum Acara Pidana ? ,Arti Alat Bukti Keterangan Saksi ? Arti Alat bukti Keterangan Saksi Ahli ? ,Arti Alat Bukti Surat ? , Art Alat Bukti Petunjuk ? , Arti Alat Bukti Keterangan Terdakwa ?



BAB I
PENDAHULUAN

Dlm menyelesaikan sebuah perkara perdata maupun pidaana, pihak yg bertugas menyelesaikan sengketa hruslah melakukan pembuktian untk menerangi dan menjelaskan secara gamblang ap yg dialami. Pembuktian ini baru ad apbila terjadi bentrokan kepentingan yg diselesaikan melalui peradilan. Sekali lagi hanya diselesaikan melalui peradilan dan melalui hakim yg bersidang di depan persidangan. Lalu bentrokan kepentingan siap? Kepentingan dri paraaa pihak, penggugatt dan tergugatt. Bentrokan kepentingan yg diselesaikan melalui persidangan itulah yg kemudian disebut perkara. Perkara yg diajukan ke pengadilan.[1] Pembuktian merupakn cara untk menunjukkan kejelasan perkara kepad Hakim supaya dpt dinilai apkah masalah yg dialami penggugatt ataau korban dpt ditindak secara hkum. Oleh krnanya, pembuktian merupakn prosedur yg hrus dijalani krna merupakn hal penting dlm menerapkan hkum materil.

Sebgai pedoman, diberikan oleh pasaal 1865 B.W. bahwa “Barang siap yg mengajukan peristiwa- perisstiwa ataas mana ia mendasaarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikn peristiwa- perisstiwa itu; sebaliknya barang siap yg mengajukan peristiwa- perisstiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan jga membuktikn peristiwa- perisstiwa itu.” Misalnya, jika seorang menggugat orang lain supaya orang ini dihkum menyerahkan sebidang tanah, krna benda ini termasuk harta peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugatt, makaa orang yg menggugat itu diwajibkan membuktikn bahwa ia ialah ahliwaris dri si meninggal dan tanah tersbut betul kepunyaan si meninggal itu. Jika ia tlah berhasil membuktikn hal-hal tersbut dan pihak tergugatt masih jga membantah haknya krna katanya ia tlah membeli tanah tersbut secara sah, makaa tergugatt ini diwajibkan membuktikn adnya jual beli itu.[2]

Tugas pengadilan yg sangat berat, ialah menjaga kepentingan kedua belah pihak/paraaa justiciable, agar kedua belah pihak itu tdk ad yg dirugikan. Tugas ini hrus benar-benar dijalankan dgn begitu saja memberikan kepad salah satu pihak untk membuktikn. Krna perbuatan ceroboh ini akn dpt merugikan ataau menguntungkan salah satu pihak. Krna beban pembuktian itu tdk boleeh berat sebelah sebab tdk setiap orang dpt membuktikn sesuatu yg benar dan dimungkinkan pula seseorang dpt membuktikn ap yg tdk benar. Perlu ditekankan, bahwa jalannya acra pembuktian di persidangan Pengadilan Perdata akn menentukann hasil akhir perkara.[3]

Makaa dri itu, pihak yg berperkara hruslah memberikan bukti yg kuat sesuai dgn masalah yg ad apkah perkara yg dialami. Berkaitan dgn materi pembuktian makaa dlm proses gugat menggugat, beban pembuktian dpt ditujukan kepad penggugatt, tergugatt, maupun pihak ketiga yg melakukan intervensi. Pad prinsipnya, siap yg mendalilkan sesuatu makaa ia wajib membuktiknnya. Dlm pembahasan makaalah kali ini, penulis berusaha menjelaskan kepad paraaa pembaca agar tau tentang pengertian pembuktian dan alat-alat bukti ap saja yg dibuktikn dlm Hkum Acra Perdata.



BAB II
PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Pkok bahasan mengenai Pembuktian mengundang perbedaan pendpt diantara ahli hkum dlm mengklasifikasikannya apkah termasuk kedlm hkum perdata ataau hkum acra perdata. Prof. Subekti, S.H. mantan ketua MA dan guru besar hkum perdata pad Universitas Indonesia berpendpt bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tpat diklasifikasikan sebgai hkum acra perdata (procesrecht) dan tdk pad tempatnya di masukkan dlm B.W., yg pad asasnya hanya mengatur hal-hal yg termasuk hkum materil. Akn tetapi memang ad suatu pendpt, bahwa hkum acra itu dpt dibagi lagi dlm hkum acra materil dan hkum acra formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dlm pembagian yg pertama (hkum acra perdata), yg dpt jga dimasukkan kedlm kitab undang-undang tentang hkum perdata materil. Pendpt ini rupanya yg dianut oleh pembuat undang-undang pad waktu B.W. dilahirkan. Untk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini tlah dimasukkan dlm H.I.R., yg memuat hkum acra yg berlaku di Pengadilan Negeri.[4]
 
Dilain pendpt, pembuktian ataau membuktikn menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar Fakultas Hkum UGM Yogyakarta dlm bukunya Hkum Acra Perdata Indonesia mengandung beberap pengertian :

a)      Membuktikn dlm artii logis ataau ilmiah
Membuktikn berati memberikan kepastian muttlak, krna berlaku bagi setiap orang dan tdk memungkinkan adnya bukti lawan.

b)      Membuktikn dlm artii konvensionil
Membuktikn berati memberikan kepastian yg nisbi/relatif sifatnya yg mempunyai tingkatan-tingkatan:

·            kepastian yg di dasaarkan ataas perasaan belaka/bersifat instuitif (conviction intime)
·            kepastian yg di dasaarkan ataas pertimbangan akal (conviction raisonnee)

c)      Membuktikn dlm hkum acra mempunyai artii yuridis
Didlm ilmu hkum tdk dimungkinkan adnya pembuktian yg logis dan muttlak yg berlaku bagi setiap orang serta menutup sgala kemungkinan adnya bukti lawan. Akn tetapi merupakn pembuktian konvensionil yg bersifat khusus. Pembuktian dlm artii yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yg beperkara ataau yg memperoleh hak dri mreka. Dgn demikian pembuktian dlm artii yuridis tdk menuju kepad kebenaran muttlak. Ad kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian ataau suurat-suurat itu tdk benar ataau palsu ataau dipalsukan. Makaa hal ini dimungkinkan adnya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tdk lain ialah pembuktian “historis” yg mencoba menetapkan ap yg tlah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yg yuridis maupun yg ilmiah, makaa membuktikn pad hakekatnya berati mempertimbangkan secara logis mengap peristiwa- perisstiwa tertentu dianggap benar. Membuktikn dlm artii yuridis tdk lain berati memberikan dasaar-dasaar yg cukup kepad hakim yg memeriksa perkara yg bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yg diajukan. Berbeda dgn azas yg terdpt pad hkum acra pidaana, dimana seseorang tdk boleeh dipersalahkan tlah melakukan tindak pidaana (Presumption of Innocence), kecuali apbila berdasaarkan buki-bukti yg sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dlm hkum acra perdata untk memenangkan seseorang, tdk perlu adnya keyakinan hakim. Yg penting ialah adnya alat-alat bukti yg sah, dan berdasaarkan alat-alat bukti tersbut hakim akn mengambil keputusan tentang siap yg menang dan siap yg kalah. Dgn perkataan lain, dlm hkum acra perdata, cukup dgn kebenaran formil saja.

Kesamaan ketiga jenis pembuktian ialah bahwa membuktikn berati memberi motivasi mengap sesuatu itu dianggap benar dan di dasaarkan pad pengalaman dan pengamatan.[5]

Hal ini diperkuat dgn perintah hkum yg termaktub dlm Kitab Undang-undang Hkum Perdata bahwa pembuktian pad umumnya yg diatur dlm Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa pasaal 1865 “Setiap orang yg mengaku mempunyai suatu hak, ataau menunjuk suatu peristiwa untk meneguhkan haknya itu ataau untk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikn adnya hak itu ataau kejadian yg dikemukakn itu.”

B.     MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dlm bukunya Hkum Acra Perdata menyatakn bahwa alat bukti (bewijsmiddel) ialah suatu hal berupa bentuuk dan jenis yg dpt membantu dlm hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untk membantu penilaian hakim di dlm pengadilan. Jadi, paraaa pihak yg berperkara hanya dpt membuktikn kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yg mreka kemukakn dgn jenis ataau bentuuk alat bukti tertentu. Hkum pembuktian yg berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepad jenis dan alat bukti tertentu saja.[6]

Sebelum kami membahas sesuai dgn tema sub-bab kali ini, kami ingin memaprkan terlebih dahulu perbedaan alat bukti dlm perkara pidaana dan perdata. Tdk sama jenis ataaupun bentuuk alat bukti yg diakui dlm perkara pidaana dan perdata. Mengenai alat bukti yg diakui dlm acra perdata diatur dlm undang-undang Perdata Pasaal 1866 KUH Perdata, Pasaal 164 HIR sedangkan dlm acra pidaana diatur dlm Pasaal 184 KUHAP. Untk lebih jelasnya agar dpt membandingkan antar alat bukti perdata dan pidaana sebgai berikut :[7]

Alat Bukti Hkum Acra Perdata
Alat Bukti Hkum Acra Pidaana
(Pasaal 164 HIR, 1866 BW)
Pasaal 184 KUHAP
Tulisan/Suurat
Saksi-saksi
Persangkaan
Pengakuan
Sumpaah
Ket. Saksi
Ket. Ahli
Suurat
Petunjuk
Ket. Terdakwa

Untk itu, disini kami akn menjelaskan satu persatu alat bukti Hkum Acra Perdata yg tercantum dlm Pasaal 1866 B.W., sebgai berikut :

1. Alat Bukti Tertulis (Suurat)

Orang yg melakukan hubungan hkum perdata, tentulah dgn sengaja ataaupun tdk membuat alat bukti berbentuuk tulisan dgn maksud agar kelak dpt digunakn ataau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebgai contoh: sewa menyewa, jual beli tanah dgn menggunakn akta, jual beli menggunakn kuitansi, dan lain sebgainya. Sebelum kami membahas secara mendlm, perlulah dilihat bentuuk kerangka suurat ataau alat bukti tertulis dibawah ini :

Akta ialah suurat yg diberi tanda tangan, yg memuat peristiwa- perisstiwa yg menjadi dasaar dripad suatu hak ataau perikatan dan dibuat di depan ataaupun oleh pegawai umum ataau pejabat pembuat akta tanah itu sendiri, yg dibuat sejak pemula dgn sengaja untk pembuktian. Unsur paling penting terkait dgn pembuktian ialah tanda tangan. Barang siap yg tlah menandtangani suatu suurat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syaratt penandtanganan dpt kita lihat pad pasaal 1874 B.W..

Akta autentik ialah akta yg dibuat dlm bentuuk yg ditentukan undang-undang oleh ataau dihadpan pejabat yg berwenang untk itu ditempat akta dibuat’ (ps. 1868 KUH Perdata).

Dri penjelasan pasaal diataas dpt di simpulkan bahwa akta otentiik dibuat oleh ataau dihadpan pejabat yg berwenang yg disebut pejabat umum.  Apbila yg membuatnya pejabat yg tdk cakap – tdk berwenang ataau bentuuknya cacat makaa menurut Pasaal 1869 KUH Perdata : akta tersbut tdk sah ataau tdk memenuhi syaratt formil sebgai akta otentiik; namun akta yg demikian mempunyai nilai kekuatan sebgai akta dibawah tangan.[8]

Sedangkan akta dibawah tangan ialah akta yg sengaja dibuat untk pembuktian oleh paraaa pihak tanpa bantuan dri seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara paraaa pihak yg berkepentingan.[9]

Akta dibawah tangan dirumuskan dlm Pasaal 1874 KUH Perdata, yg mana menurut pasaal diataas, akata dibawah tangan ialah :

a)      Tulisan ataau akta yg ditandtangani dibawah tangan,
b)      Tdk dibuat ataau ditandtangani pihak yg berwenang.
c)      Secara khusus ad akta dibawah tangan yg bersifat partai yg dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta pengakuan sepihak ialah akta yg bukan termasuk dlm akta dibawah tangan yg bersifat partai, tetapi merupakn suurat pengakuan sepihak dri tergugatt.[10] Oleh krna bentuuknya ialah akta pengakuan sepihak makaa penilaian dan penerapnnya tunduk pad keteentuan Pasaal 1878 KUH Perdata. Dgn demikian hrus memenuhi syaratt :

1.       Seluruh isi akta hrus ditulis dgn tulisan tangan si pembuat dan si penandtangan;
2.       Ataau paling tdk, pengakuan tentang jumlah ataau objek barang yg disebut didlmnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

Selanjutnya  ad penambahan alat bukti tertulis yg sifatnya melengkapi namun membutuhkan bukti otentiik ataau butuh alat bukti aslinya, diantaranya ialah alat bukti salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti fotokopi. Namun kembalii ditegaskan kesemuanya alat bukti pelengkap tersbut membutuhkan penunjukan barang aslinya.[11] Berikut kami pun memberikan contoh yg diambil dlm sebuah buku Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia oleh Dr. Wahju Muljono, S.H., Kn.:



Contoh Penyusunan
Bukti tulis – sederhana


NO.
DAFTAR BUKTI-BUKTI TERTULIS PEMBANTAH DLM PERKARA PERDATA DI BAWAH NO……./PDT/BANT/……./PN.BDG
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P – 1             : Suurat No. 230/PC-BD/BDG/VI/…..tanggal …………….. . dri Bank ………. . Cabang Bandung kepad Kepala Badn Pertanahan Nasional 1 Kotamadya Bandung, perihal: Roya Hipotek; (oleh Pd BPN)
P – 2             : Akta Jual Beli No. ……./ …/Coblong/ …….tanggal …………….. . Notaris/PPAT………………………..
P – 3             : Akta Jual Beli No. …../ …/Coblong/…….tanggal ………………………
P – 4             : Sertifikat Hak Milik No. …../ Kel. Sekeloa, G.S. No. ……. Tanggal ……………..Seluas ….m2, setempat di kenal sebgai Blok Bangbayg Jl. ………………… Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Coblong, Kelurahan Sekeloa, ataas nama ………………….. .
P – 5             : Sertifikat Hak Milik No. ……./ Kel. Sekeloa, G.S. No. ……. Tanggal 27-6-1983 Seluas ….m2, setempat dikenal sebgai Blok Ciheulang Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Coblong, Kelurahan Sekeloa, ataas nama………………….. .
Disampaikan dgn hormat oleh
Kuasa Pembantah,


2. Alat Bukti Saksi

Kesaksian ialah kepastian yg diberikan kepad hakim dipersidangan tentang peristiwa yg dipersengketakn dgn jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yg bukan salah satu pihak dlm perkara, yg dipanggil dlm persidangan.[12] Jadi keterangan yg diberikan oleh seorang saksi hruslah kejadian yg tlah ia alami sendiri, sedangkan pendpt ataau dugaan yg diperoleh secara berfikir tdklah termasuk dlm suatu kesaksian.
Penerapn pembuktian dgn saksi ditegaskan dlm Pasaal 1895 KUH Perdata yg berbunyi 
”Pembuktian dgn saksi-saksi diperkenankan dlm sgala hal yg tdk dikecualikan oleh undang-undang”.
 Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apbila UU sendiri menentukann sengketa hanya dpt dibuktikn dgn akta, barulah alat bukti saksi tdk dpt diterapkan.
Alat bukti saksi yg diajukan pad pihak menurut Pasaal 121 ayat (1) HIR merupakn kewajiban paraaa pihak pihak yg berperkara. Akn tetapi apbila pihak yg berkepentingan tdk mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun tlah berupaya dgn sgala daya, sedang saksi yg bersangkutan sangat relevan, menurut Pasaal 139 ayat (1) HIR hakim dpt menghadirkannya sesuai dgn tugas dan kewenangannya, yg apbila tdk dilaksanakn merupakn tindakn unproffesional conduct.
Saksi yg tdk dtang diatur dlm Pasaal 139-142 HIR, di mana saksi yg tdk dtang, paraaa pihak dpt meminta Pengadilan Negeri untk menghadirkannya meskipun secara paksa (Vide Pasaal 141 ayat (2) HIR).

Syaratt-syaratt alat bukti saksi ialah sebgai berikut :[13]

a)      Orang yg Cakap

Orang yg cakap ialah orang yg tdk dilarang menjadi saksi menurut Pasaal 145 HIR, Pasaal 172 RBG dan Pasaal 1909 KUH Perdata antara lain, pertama keluarga sedarah dan semenda dri salah satu pihak menurut garis lurus, kedua suami ataau istri dri salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974. Akn tetapi mreka dlm perkara tertentu dpt menjadi saksi dlm perkara sebgaimana diatur dlm Pasaal 145 ayat (2) HIR dan Pasaal 1910 ayat (2) KUH Perdata. Ketiga anak-anak yg belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun (Vide Pasaal 145 ke-3 HIR dan Pasaal 1912 KUH Perdata), keempat orang gila meskipun terkadng terang ingatannya (Vide Pasaal 1912 KUH Perdata), kelima orang yg selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dlm tahanan ataas perintah hakim (Vide Pasaal 1912 KUH Perdata).

b)      Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebgaimana ditegaskan dlm Pasaal 144 HIR, Pasaal 171 RBG dan Pasaal 1905 KUH Perdata. Menurut keteentuan tersbut keterangan yg sah sebgai alat bukti ialah keterangan yg disampaikan di depan persidangan.

c)      Diperiksa Satu Persatu

Syaratt ini diatur dlm Pasaal 144 ayat (1) HIR dan Pasaal 171 ayat (1) RBG. Menurut keteentuan ini, terdpt beberap prinsip yg hrus dipenuhi agar keterangan saksi yg diberikan sah sebgai alat bukti. Hal ini dilakukan dgn cara, pertama menghadirkan saksi dlm persidangan satu per satu, kedua memeriksa identitas saksi (Vide Pasaal 144 ayat (2) HIR), ketiga menanyakn hubungan saksi dgn paraaa pihak yg berperkara.

d)      Mengucapkan Sumpaah

Syaratt formil yg dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpaah di depan persidangan, yg berisi pernyataan bahwa akn menerangkan ap yg sebenarnya ataau voir dire, yakni berkata benar. Pengucapn sumpaah oleh saksi dlm persidangan, diatur dlm Pasaal 147 HIR, Pasaal 175 RBG, dan Pasaal 1911 KUH Perdata, yg merupakn kewajiban saksi untk bersumpaah/berjanji menurut agamanya untk menerangkan yg sebenarnya, dan diberikan sebelum memberikan keterangan yg disebut dgn ”Sistim Promisoris”.

e)      Keterangan Saksi Tdk Sah Sebgai Alat Bukti

Menurut Pasaal 169 HIR dan Pasaal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tdk dpt dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis) hrus dipenuhi ataau ditambah alat bukti lain.

f)       Keterangan Berdasaarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan

Keterangan berdasaarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dlm Pasaal 171 ayat (1) HIR dan Pasaal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut keteentuan ini keterangan yg diberikan saksi hrus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi jga hrus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

g)      Saling Persesuaian

Saling persesuaian diatur dlm Pasaal 170 HIR dan Pasaal 1908 KUH Perdata. Dlm keteentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yg bernilai sebgai alat bukti, hanya terbataas pad keterangan yg saling bersesuain ataau mutual confirmity antara yg satu dgn yg lain. Artiinya antara keterangan saksi yg satu dgn yg lain ataau antara keterangan saksi dgn alat bukti yg lain, terdpt kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuuk suatu kesimpulan yg utuh tentang persitiwa ataau fakta yg disengketakn.

3. Bukti Persangkaan

Menurut Prof. Subekti, S.H., persangkaan ialah suatu kesimpulan yg diambil dri suatu peristiwa yg sudah terang dan nyata.[14] Hal ini sejalan dgn pengertian yg termaktub dlm pasaal 1915 KUH Perdata “Persangkaan ialah kesimpulan yg oleh undang-undang ataau oleh hakim ditarik dri satu peristiwa yg diketahui umum ke arah suatu peristiwa yg tdk diketahui umum”. Persangkaan dpt dibagi menjadi dua macam sebgaimana berikut:[15]

1). Persangkaan Undang-undang (wattelijk vermoeden)

Persangkaan undang-undang ialah suatu peristiwa yg oleh undang-undang di simpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dlm hal pembayaran sewa makaa dgn adnya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikn bahwa angsuran sebelumnya tlah dibayar.

2). Persangkaan Hakim (rechtelijk vermoeden)

Yaitu suatu peristiwa yg oleh hakim di simpulkan membuktikn peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yg diajukan dgn alasan perselisihan yg terus menerus. Alasan ini dibantah tergugatt dan penggugatt tdk dpt membuktiknnya. Penggugatt hanya mengajukan saksi yg menerangkan bahwa antara penggugatt dan tergugatt tlah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dri keterangan saksi hakim menyimpulkan bahwa tlah terjadi perselisihan terus menerus krna tdk mungkin keduanya dlm keadan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun.

4. Bukti Pengakuan

Pengakuan (bekentenis, confession) ialah alat bukti yg berupa pernyataan ataau keterangan yg dikemukakn salah satu pihak kepad pihak lain dlm proses pemeriksaan, yg dilakukan di muka hakim ataau dlm sidang pengadilan. Pengakuan tersbut berisi keterangan bahwa ap yg didalilkan pihak lawan benar sebagian ataau seluruhnya (Vide Pasaal 1923 KUH Perdata dan Pasaal 174 HIR).

Secara umum hal-hal yg dpt diakui oleh paraaa pihak yg bersengketa ialah sgala hal yg berkenaan dgn pkok perkara yg disengketakn. Tergugatt dpt mengakui semua dalil gugatan yg dikemukakn penggugatt ataau sebaliknya penggugatt dpt mengakui sgala hal dalil bantahan yg diajukan tergugatt. Pengakuan tersbut dpt berupa, pertama pengakuan yg berkenaan dgn hak, kedua pengakuan mengenai fakta ataau peristiwa hkum.

Lalu yg berwenang memberi pengakuan  menurut Pasaal 1925 KUH Perdata yg berwenang memberi pengakuan ialah sebgai berikut :

a)      dilakukan principal (pelaku) sendiri yakni penggugatt ataau tergugatt (Vide Pasaal 174 HIR);

b)      kuasa hkum penggugatt ataau tergugatt.


Kemudian bentuuk pengakuannya, berdasaarkan pendekatan analog dgn keteentuan Pasaal 1972 KUH Perdata, bentuuk pengakuan dpt berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dgn cara tegas (expressis verbis), diam-diam dgn tdk mengajukan bantahan ataau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasaar hkum.[16]

5. Bukti Sumpaah

Sumpaah sebgai alat bukti ialah suatu keterangan ataau pernyataan yg dikuatkan ataas nama Tuhan, dgn tujuan agar orang yg memberi keterangan tersbut takut akn murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpaah tersbut diikrarkan dgn lisan diucapkan di muka hakim dlm persidangan dilaksanakn di hadpan pihak lawan dikrnakn tdk adnya alat bukti lain.

Sedangkan Soedikno berpendpt bahwa “Sumpaah pad umumnya ialah suatu pernyataan yg hikmat yg diberikan ataau diucapkan pad waktu memberi janji ataau keterangan dgn mengingat akn sifat maha kuasa dri pad Tuhan, dan percaya bahwa siap yg memberi keterangan ataau janji yg tdk benar akn dihkum oleh-Nya”[17]
Menurut UU ad dua macam bentuuk sumpaah, yaitu sumpaah yg “menentukann
 

” (decissoire eed) dan “tambahan” (supletoir eed). Sumpaah yg “menentukann” (decissoire eed) ialah sumpaah yg diperintahkan oleh salah satu pihak yg berperkara kepad pihak lawan dgn maksud untk mengakhiri perkara yg sedang diperiksa oleh hakim.

Jika pihak lawan mengangkat sumpaah yg perumusannya disusun sendiri oleh pihak yg memerintahkan pengangkatan sumpaah itu, ia akn dimenangkan, sebaliknya, jika ia tdk berani dan menolak pengangkatan sumpaah itu, ia akn dikalahkan. Pihak yg diperintahkan mengangkat sumpaah, mempunyai hak untk “mengembalikan” perintah itu, artiinya meminta kepad pihak lawannya sendiri mengangkat sumpaah itu. Tentu saja perumusan sumpaah yg dikembaliikan itu sebaliknya dri perumusan semula. Misalnya, jika rumusan yg semula berbunyi : “Saya bersumpaah bahwa sungguh-sungguh Saya tlah menyerahkan barang” perumusan sumpaah yg dikembaliikan akn berbunyi “Saya bersumpaah bahwa sungguh-sungguh Saya tdk menerima barang”. Jika sumpaah dikembaliikan, makaa pihak yg semula memerintahkan pengangkatan sumpaah itu, akn dimenangkan oleh hakim apbila ia mengangkat sumpaah itu. Sebaliknya ia akn dikalahkan apbila dia menolak pengangkatan sumpaah itu.[18]

Jika suatu pihak yg berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpaah yg menentukann, hakim hrus mempertimbangkan dahulu apkah ia dpt mengizinkan perintah mengangkat sumpaah itu. Untk itu hakim memeriksa apkah hal yg disebutkan dlm perumusan sumpaah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yg tlah dilakukan sendiri oleh pihak yg mengangkat sumpaah ataau suatu peristiwa yg tlah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya hrus dipertimbangkan apkah sungguh-sungguh dgn terbuktinya hal yg disumpaahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yg berperkara itu dpt diakhiri, sehingga dpt dikatakn bahwa sumpaah itu sungguh-sungguh “menentukann” jalannya perkara. 

Suatu “sumpaah tambahan” ialah 

Suatu sumpaah yg diperintahkan oleh hakim pad salah satu pihak yg beperkara apbila hakim itu barpendpt bahwa didlm suatu perkara sudah terdpt suatu “permulaan pembuktian”, yg perlu ditambah dgn penyumpahan, krna dipandang kuraang memuaskan untk menjatuhkan putusan ataas dasaar bukti-bukti yg terdpt itu.

Hakim, leluasa apkah ia akn memerintahkan suatu sumpaah tambahan ataau tdk dan apkah suatu hal sudah merupakn permulaan pembuktian.[19]

Untk lebih jelasnya kami membuatkan table tentang perbedaan antar kedua macam sumpaah ini;[20]
Sumpaah
Decissoir
Suppletoir
  1. Diminta oleh salah satu pihak kepad pihak lawan;
  2. Alat bukti kuat yg menentukann keputusan;
  3. Dpt dikembaliikan;
  4. Dilakukan dlm tiap keadan.
  1. Diminta oleh hakim (ataas perintah hakim kepad salah satu pihak);
  2. Merupakn alat bukti tambahan;
  3. Tdk dpt dikembaliikan;
  4. Hanya dilakukan apbila tlah ad bukti permulaan bukti.

Dikenal jga dlm Hkum Acra Perdata sumpaah aestimatoir (penaksiran) yg diangkat oleh salah satu pihak ataas perintah hakim untk mengucapkan sumpaah dlm rangka menentukann jumlah kerugian yg diderita ataau mengenai suatu harga barang tertentu yg disengketakn.[21]

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

  • Dijelaskan dlm Kitab Undang-Undang Hkum Perdata bahwa pembuktian pad umumnya diatur dlm Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa pasaal 1865 “Setiap orang yg mengaku mempunyai suatu hak, ataau menunjuk suatu peristiwa untk meneguhkan haknya itu ataau untk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikn adnya hak itu ataau kejadian yg dikemukakn itu.”
  • Yg mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa ialah hakim lalu yg wajib membuktikn ataau mengajukan alat alat bukti ialah yg berkepentingan didlm perkara ataau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan ataau ditolak.
  • Alat bukti ( bewijsmiddel ) memiliki macam-macam bentuuk dan jga jenisnya, yg memiliki kemampuan untk menjelaskan dan jga memberikan keterangan tentang masalah yg diperkarakn di pengadilan. Berdasaarkan keterangan dan penjelasan dri alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yg paling sempurna pembuktiannya.


  • Macam-macam Alat Bukti:

1.       Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis yg berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadan, ataau hal-hal tertentu. Dlm hkum acra perdata dikenal beberap macam alat bukti tertulis diantaranya sebgai berikut.
Suurat sebaagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu suurat sebgai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut  dibagi menjadi akta otentiik dan akta dibawah tangan.

1.       Alat bukti kesaksian

Alat bukti kesaksian diatur dlm pasaal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW. Kesaksian ialah kepastian yg diberikan kepad hakim dipersidangan tentang peristiwa yg dipersengketakn dgn jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yg bukan salah satu pihak dlm perkara, yg dipanggil dlm persidanganAlat bukti persangkaan
“Persangkaan ialah kesimpulan yg oleh undang-undang ataau oleh hakim ditarik dri satu peristiwa yg diketahui umum ke arah suatu peristiwa yg tdk diketahui umum”, pasaal 1915 KUH Perdata.

1.       Alat bukti pengakuan

Pengakuan (bekentenis confession) diatur dlm HIR pasaal 174-176 dan KUH Perdata pasaal 1923-1928. Pengakuan merupakn sebuah keterangan sepihak, krnanya tdk diperlukan persetujuan dri pihak lawan.

1.       Alat bukti sumpaah

Sumpaah sebgai alat bukti ialah suatu keterangan ataau pernyataan yg dikuatkan ataas nama Tuhan, dgn tujuan agar orang yg memberi keterangan tersbut takut akn murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpaah tersbut diikrarkan dgn lisan diucapkan di muka hakim dlm persidangan dilaksanakn di hadpan pihak lawan dikrnakn tdk adnya alat bukti lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aza, Pembuktian dan Alat-alat Bukti, artiikel diposkan pad 9 Desember 2010
Harahap, M. Yahya, Hkum Acra Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Mertokusumo, Sudikno, Hkum Acra Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
Muljono, Wahju, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Subekti, Pkok-pkok Hkum Perdata, Jakarta: Intermasa 2003.
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hkum Perdata, Jakarta: Pradnya Paraaamita, 2004.
Sugeng A.S, Bambang. dan Sujayadi, Hkum Acra Perdata dan Litigasi Perkara Perdata, Jakarta: Kencana, 2011.






[1] Dr. Wahju Muljono, S.H., Kn., Toeri dan Prakatik Peradilan Perdata Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 105.
[2] Prof. Subekti, S.H., Pkok-pkok Hkum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa), cet. 31, 2003, h.177
[3] Op. cit, h. 107.
[4] Prof. Subekti, S.H., Op. cit. h. 176.
[5] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hkum Acra Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta) Ed. 7, 2006, h. 134.
[6] M. Yahya Harahap, S.H., Hkum Acra Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), cet. 10, 2010, h. 554.
[7] Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., dan Sujayadi, S.H., Hkum Acra Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata (Jakarta: Kencana), 2011, h. 66.
[8] M. Yahya Harahap, S.H., Op. cit, h. 566
[9] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Op. cit. h. 158
[10] Op. cit, h. 607
[11] Op. cit, h. 166
[12] Sudikno Mertokusumo, Op. cit, h. 166
[13] Aza, Pembuktian dan Alat-alat Bukti, artiikel ini diposkan 9 Desember 2010 dri  http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html.
[14] Prof. Subekti, S.H., Op. cit, h. 181
[15] Abdullah Tw, Alat Bukti Dlm Perkara Perdata, artiikel diposkan pad 6 Mei 2010 dri http://advosolo.wordpress.com/2010/05/06/alat-bukti-dlm-perkara-perdata/
[16] Aza, Op. cit.
[17] Dr. Wahju Muljono, S.H., Kn., Op. cit, h. 117
[18] Prof. Subekti, S.H., Op. cit, h. 183
[19] Ibid, h. 184.
[20] Bambang Sugeng A.S., S.H., M.A., dan Sujayadi, S.H., Op. cit, h. 76.
[21] Ibid



Sekian dariii kami mengenai Makalah Pembuktian dan Alat Bukti semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan



______________________________
Sumber : H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V,  2009


Visitor