Makalah Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih



Makalah tentang Pengertian Mahkum Fih ialahh objek hukum, yaitu perbuatan mukallaff yangg berhubungan dengaan hukum syar'i, sedangkan Mahkum Alaih ialah seseorangg yangg dikenai khitab allah ta’ala, yangg disebutkan dengaan mukallaf. Serta Syarat, Contoh dan Korelasii antara hakiim dengaan mahkum fih dan mahkum alaih




BAB I
PENDAHULUAN

Makalah Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih
Atas dasar bahwa hukum syara’ itu ialah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (lawgiver) ialah Allah SWT. Ketentuan-Nya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Al-Quran. Dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.
Harus kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini, kita sebagai muslim selaluberhubungan dan tidak pernah terlepas dari hukum syar’i. Karena hukum syar’i selalu melekat pada diri seorang muslim. Jadi hukum syar’i akan selalu eksis selama muslim itu masih eksis. Oleh karena itu, muslim perlu mempelajari dan memahami masalah-masalahtentang hukum syar’i.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Hakim
Di antara masalah yang sangat penting yang harus dijelaskan dalam kajian syari'at Islam, ialah mengetahui siapa yang berhak mengeluarkan hukum, yakni siapakah Sang Pembuat Hukum (Al-Hakim) itu. Sebab pengetahuan terhadap Al Hakim akan membawa pengetahuan terhadap hukum dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang dimaksud dengan hakim di sini bukanlah pemegang kekuasaan (pemerintahan), tetapi Al Hakim di sini ialah siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia (Al Af'aal) dan atas benda-benda (Al-Asy-yaa').
Hakim secara etimologi, mempunyai dua pengertian[1][1] :
وَاضِعُ الْاَحْكَام وَمُثَبَّتُهَا وَمُنْثِئُهَا وَمَصَدِّرُهَا
“Pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum”.
الَّذِيْ يُدْرِكُ الْاَحْكَامِ وَيَظْهَرُ هَا وَيُعَرِّفُهَا وَيَكْشِفُ عَنْهَا
“Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum”.
Pengertian hukum menurut ulama ushul ialah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, ini mengisyaratkan bahwa al-Hakim ialah Allah.  Para ulama telah sepakat bahkan seluruh umat Islam bahwa al Hakim ialah Allah SWT dan tidak ada syari’at (undang-undang) yang sah melainkan dari Allah, karena hukum menurut mereka ialah khitab (pernyataan) al syari’( Allah) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu tuntutan, pilihan ataupun hukum wadli (sebab, syarat, dan mani’).[2][2] Al Qur’an telah mengisyaratkan hal ini dengan firman Allah:
Artinya : Katakanlah (Muhammad), Aku (berada) diatas keterangan yang nyata (al-Qur’an ) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan adzab) yangkamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu)  hanyalah hak  Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. (QS.Al-An’am: 57)
Dari sini jelas pula, bahwa yang memiliki wewenang menetapkan dan membuat hukum ialah Allah SWT. Sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para Rasul-Nya. Beliau-beliau inilah yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia.[3][3] Mereka ialah para rasul Allah serta para ulama’ sebagai pewaris beliau.
Ketika rasul sudah diutus dan seruannya telah sampai kepada manusia, maka disini tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang menjadi al-hakim terhadap perbuatan mereka ialah Allah SWT. Yang menjadi perselisihan ialah tentang siapakah yang menjadi al-hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum rasul diutus. Dengan kata lain sebelum rasul diutus, bagaimana kriteria baik buruknya suatu perbuatan.[4][4]
Golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa sebelum diutus, akal manusia itulah yang menjadi hakim, karena akal manusia dapat mengetahui baik buruknya suatu perbuatan, baik berdasar pada hakikat atau sifat perbuatan itu. Dasar mazhab ini, bahwa baik dari perbuatan itu bila mengandung keuntungan, perbuatan jelek karena mengandung madharat.[5][5]
Golongan Asy’ariyah berpendapat bahwa sebelum diutusnya rasul dan seruannya sampai kepada seseorang atau komunitas, seluruh perbuatan mukallaf tidak diberi hukum. Artinya pada perbuatan itu tidak berlaku sanksi atau pahala. Berbuat baik tidak ada pahala dan berbuat jahat tidak ada sanksi padanya. Baik menurut golongan ini ialah perbuatan yang mukallaf diperintahkan untuk melaksanakannya oleh syari’ dan perbuatan buruk ialah yang dilarang melakukannya oleh syari’. Dengan lain ungkapan penentuan baik buruk sebuah perbuatan itu oleh syari’ (Allah SWT), bukan akal manusia.
Kekuasaan kehakiman yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW juga dapat kita lihat dengan jelas dalam al-Qur’an pada surah An-Nisa ayat 105 yang
Artinya:  sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang berkhianat.
 Dari arti ayat di atas jelas diutusnya Rasul oleh Allah Swt di samping sebagai Kepala Negara, juga sebagai pengendali kekuasaan kehakiman (Hakim) yang memutus perkara yang timbul dalam masyarakat. Nabi Muhammad Saw sebagai Hakim sedangkan pewaris para Nabi ialah ulama, maka ulama itu ialah kepercayaan para Rasul, oleh karena itu Hakim dalam kapasitasnya sebagai pengendali keadilan dan kebenaran ialah ahli waris para Rasul. Sedangkan ahli waris dan kepercayaan para Rasul itu ialah ulama, dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa Hakim itu ialah ulama.

B.     Mahkum Fih
Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan المحكم فيه ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukshah, sah, serta batal.[6][6]
Misalnya firman Allah:
يآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ  ابَالْعُقُوْجِ
Artinya :
"hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji."
Dalam firman Allah tersebut yang dimaksud dengan mahkum fih ialah menyempurnakan janji sebab bertalian dengan ijab, maka hukumnya ialah wajib :
Syarat Sahnya tuntunan dengan perbuatan disyaratkan dengan adanya 3 syarat :
1.      Perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf, sehingga dia dapat mengerjakan tuntutan itu sesuai yang diperintahkan. Misalnya,  firman Allah SWT :  اَقِيْمُوْا الصَّلوةَ
Artinya : "Dirikanlah shalat"
Dalam nash Al-Qur'an belum dijelaskan rukun-rukun shalat,            syarat-syaratnya, dan cara-cara menunaikannya. Sebab nash                 Al-Qur'an itu sifatnya masih global. Maka Rasulullah menjelaskan nash Al-Qur'an tersebut :
صَلُّوْا كَمَارَأَيْتُمُوْنِى اُصَلِّى
Artinya : "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang menunauikan shalat".
Jadi tidak sah menggunakan khitob yang global sebab hal tersebut tidak diketahui maksudnya. Kecuali setelah ada penjelasan mengenai hal itu.[7][7]
2.      Tuntutan itu keluar dari orang yang punya kuasa menuntut atau dari orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukalla. Misalnya : hakim itu mengeluarkan undang-undan atas dasar keputusan majelis kabinet dan dengan persetujuan parlemen supaya orang-orang mukallaf mengetahui bahwa undang-undang itu keluar dari orang yang punya kekuasaan membuat hukum sehingga mereka akan berupaya melaksanakannya.
3.       Perbuatan yang dituntut ialah perbuatan yang mungkin                   (bisa dilakukan).
Dari syarat ini bercabanglah 2 (dua) hal :
a.       Menurut syara' tidak sah membebani hal yang mustahil (yang tidak mungkin bisa dilakukan). Misalnya : mengumpulkan dua hal yang berlawanan. Contoh : tidur dan bangun di waktu yang sama.
Pendapat ulama ushuliyah :
الشخص الواحد فى الوقت الواحد بالشئ الواحد لايئ مر ولا ينهى
"Satu orang dalam satu waktu dengan satu hal tidak bisa diperintah dan tidak bisa dilarang".[8][8]
b.      Menurut syara' tidak sah membebani mukallaf agar selain dia mengerjakan perbuatan atau mencegahnya.
Contoh :
لاَتَمُوتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
Artinya :
"Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam" (Q.S. Al-Baqarah : 132).
Lahirnya ialah membebani mereka sekarang agar mereka itu ketika mati dalam keadaan Islam.[9][9]
Dalam setiap perbuatan yang dibebankan manusia pastilah ada kesulitan, karena beban (taklif) itu ialah menetapkan suatu yang mengandung kesulitan.
Hanya saja kesulitan (masyaqat) itu ada 2 (dua) macam :
1.      Kesulitan yang sudah menjadi kebiasaan manusia untuk menanggungnya dan kesulitan itu masih ada batas-batas kemampuan mereka.
Contoh : manusia mencari rizki dengan bercocok tanam, berdagang.
2.      Kesulitan yang keluar dari pada kebiasaan manusia. Dan tidak mungkin mereka menanggunya.
Contoh : Bernadzar puasa seumur hidup.
Rasulullah SAW bersabda kepada seseoang yang nadzar hendak berpuasa sambil berdiri menghadap matahari.[10][10]
اَتِمَّ صَوْمَكَ وَلاَ تَقُمْ فِى الشَّمْسِ
Artinya :
"Sempurnakanlah puasamu, dan jangan berdiri menghadap matahari."
C.    Mahkum alaih
Para ulama usul fiqih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih       (  اَلْمَحْكُمْ عَلَيْهِ  ) ialah seseorang yang dikenai khitab allah ta’ala, yang disebutkan dengan mukallaf (اَلْمُكَلَّفُ  ). Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fiqih,istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih (dalam subjek). Orang mukallaf ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[11][11] 
Mengenai sahnya memberi beban kepada mukallaf, dalam syara disyaratkan dua syarat:
Pertama : Mukallaf dapat memahami dalil taklif, seperti jika dia mampu memahami nash-nash undang-undang yang dibebankan dari al-Quran dan as-Sunnah dengan langsung atau dengan perantara. Karena orang yang tidak mampu memahami taklif, dia tidak dapat mengikuti yang dibebankan kepadanya, dan tujuannya tidak mengarah kesana. Sedangkan kemampuan memahami dalil itu hanya nyata dalam akal, dan dengan adanya nash-nash yang dibebankan kepada orang-orang yang punya akal itu dapat diterima pemahamanya oleh akal mereka. Karena akal itu ialah alat untuk memahami dan menjangkau.[12][12]
Adapun orang-orang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak dapat memahami dalil-dalil tuntutan syara dari al-Quran dan as-Sunnah,maka jalan keluarnya untuk menagtasinya ditempuh melalui beberapa jalan, yaitu:
  1. Menerjemahkan Al-Qur’an dan As Sunnah ke dalam beberapa bahasa, atau ke dalam bahasa mereka.
  2. Menyeru orang yang tidak mengetahui bahasa arab untuk mempelajari bahasa arab agar dapat kita sampaikan Al-Qur’an dan As Sunnah.
  3. Wajib kita mengadakan segolongan dari umat kita untuk mempelajari bahasa asing dengan sempurna, guna menyampaikan Al-Qur’an dan As Sunnah kepada orang asing itu.[13][13] 
Dalil kewajiban itu berdasarkan :
اَن يَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبِ   
Artinya :”Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir diantara kamu.[14][14]
Kedua: Mukallaf ialah orang yang ahli sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli menurut bahasa ialah kelayakan atau layak, (seperti bila) dikatakan :
   “fullan ialah ahli (    فلات أهل النظرعلى الوقف    )(layak) memelihara wakaf “,       artinya ialah صالح له = “ layak baginya”
Sedangkan menurut ulama usul : ahli (layak) itu terbagi kepada dua bagian yaitu : ahli wajib dan ahli melaksanakan
a.       Ahli Wajib (Ahliyyatul Wujub)
        اَهْلِيَّةُ الوُجُوْبِialah kepantasan seseorang mempunyai hak dan kewajiban.
Ø  Yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang harus diterimanya dari orang lain.
Ø  Kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. [15][15]
Jadi ahliyyatul wujub itu ialah kelayakan seseorang untuk ada padanya dalam  keputusan seseorang untuk menerima haknya dari orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain.
b.      Ahli Melaksanakan (Ahliyyatul Ada’)
 اَهْلِيَّةُ اْلاَدَاءِ    ialah kepantasan seorang mukallaf yang ucapan dan perbuatannya diperhitungkan oleh syara’[16][16]. Sekira apabila keluar dari padanya akad (contract) tasharruf (pengelolaan ), maka menurut syara akad  atau tasharruf itu bisa diperhitungkan adanya, dan terjadi tertib hukum atasnya. Apabila mukallaf mendirikan shalat, atau puasa atau mengerjakan kewajiban apa saja, maka semua itu menurut syara’ bisa diperhitungkan, dan bisa menggugurkan kewajiban mukallaf. Dan apabila mukallaf membuat pidana atas orang lain dalm soal jiwa, harta, kehormatan, maka dia dihukum sesuai dengan pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta.


D.    Korelasi antara hakim, mahkum fih dan mahkum alaih
1.      Korelasi antara hakim dengan mahkum fih
Hubungan antara hakim dengan mahkum fih ialah bahwa hakim ialah sang pembuat hukum sedangkan mahkum fih ialah objek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Jadi apabila tanpa adanya mahkum fih maka hakim tidak akan nyata, dan apabila mahkum fih secara substansi perbuatan dan sandaran berkaitan dengan hokum syar’i maka yang menghukumi ialah hakim.[17][18]
2.      Korelasi antara hakim dengan mahkum alaih
Hubungan antara hakim dengan mahkum alaih ialah bahwa hakim ialah sang pembuat hukum sedangkan mahkum alaih ialah subjek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Jadi apabila tanpa adanya hakim maka mahkum alaih tidak akan nyata, dan apabila orang mahkum alaih melakukan suatu pelanggaran baik berkaitan dengan Allah (hakim) langsung atau berkaitan dengan sesama mahkum alaih maka yang menghukumi ialah hakim.[18][19]

BAB III.
KESIMPULAN

Al-Hakim yang muthlaq hanyalah Allah SWT. Namun, dengan adanya manusia maka untuk menegakkan hukum-Nya, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama’, serta umat muslim itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah SWT.
Mahkum fih ialah objek hukum yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, yang bersifat tuntutan mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, serta halangan.
Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara’.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet ke.6, 1996
Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, PT.Logos Wacana Ilmu, Jakarta,  2000
Drs. Chaerul Umam, dkk.,Ushul Fiqih I, CV. Pusaka Setia, Bandung, 2000
Kamal muchtar, Dkk, Usul Fiqh, PT. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta
Karim Syafi'i, Fiqih Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 2001
Muin Umar,dkk., Ushul Fiqh 1, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1985
Drs. Syamsul Bahri, M. Ag., dkk.,. Metodologi Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2008
Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Amzah, T.t, 2005
http://permatacanberra.wordpress.com/category/fiqh/
Drs. H. Yasin, M.Ag, Kaidah kaidah Ushul Fiqh, Idea Press, Yogyakarta,2010























[1][1] Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Amzah, T.t, 2005
[2][2] http://permatacanberra.wordpress.com/category/fiqh/
[3][3] Drs. Muin Umar,dkk., Ushul Fiqh 1, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1985, hal. 26
[4][4] Drs. H. Yasin, M.Ag, Kaidah kaidah Ushul Fiqh, Idea Press, Yogyakarta,2010, hlm.53
[5][5] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet ke.6, 1996, hal. 150
[6][6] Drs. Chaerul Umam, dkk.,Ushul Fiqih I, CV. Pusaka Setia, Bandung, 2000, hal. 329
[7][7] Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk., Op.cit., hal. 186
[8][8] Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit., hal.201
[9][9] Karim Syafi'i, Fiqih Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal. 138.
[10][10] Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit. hal. 211
[11][11]Drs. Chaerul Umam, dkk., Op.Cit., hal. 327
[12][12] Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit.,
[13][13] Kamal muchtar, Dkk, Usul Fiqh, PT. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta
[14][14] Drs. Chaerul Umam, dkk., Op. Cit, hal. 328
[15][15] Drs. Chaerul Umam, dkk.,  Loc.Cit, hal.328
[16][16] Drs. Chaerul Umam, dkk., Op.Cit,  hal.329
[17][18] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, PT.Logos Wacana Ilmu, Jakarta,  2000, hal. 19
[18][19] Drs. Syamsul Bahri, M. Ag., dkk.,. Metodologi Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2008, hal. 17

Visitor