Hukum Rajam Qanun dan Jinayat Belum bisa dimasukan di indonesia



Makalah Pengeritan Hukum Rajam ialah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap para pelaku zina ditinjau Hukum Fiqih berikut macam macam rajam dan berlakunya rajam di indonesia.





Qanun
Qanun di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang
Kata rajam sekilas bukanlah sebuah istilah yang asing dalam kajian hukum islam, terutama spesifik Hukum Jinayah. Akan tetapi dalam perkembanganterakhir di Aceh, istilah rajam menjadi sebuah istilah yang sangat menarik untuk dicermati dan bahkan saat sekarang mendapat perhatian khusus dari pakar hukum dalam kajian hukum di Indonesia. Hal ini bermula ketika hukum rajam diangkat kembali dalam Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah Islam yang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakya Aceh dan sudah disahkan pada 15 September 2009[1]. Walaupun segelumit masalah terjadi ketika qanun ini hendak diterapkan. Keberadaan kedua qanun yang telah dilahirkan tersebut sebenarnya merupakan momen penting dalam rangka menjadikan hukum islam sebagai hukum positif yang hidup dalam masyarakat Aceh secara menyeluruh. Namun keberadaannya juga banyak mendapatkan kritikan dan tantangan dari berbagai kalangan baik kalangan akademisi, praktisi dan juga masyarakat dengan dalih bahwa hukum tersebut melanggar HAM, dalil hukum rajam sudah tidak ada lagi dalam Al-Qur’an (sudah di nasakh) dan bahkan dengan dalih bahwa masyarakat belum siap untuk melaksanakannya dan juga dalih-dalih lainnya. Disamping ada juga pihak yang mendukung dan bahkan mendesak pemerintah untuk segera mensahkannya supaya dapat dilaksanakan. Pro dan kontra pelaksanaan hukum rajam terus terjadi, masing-maing pihak mengemukakan argumentasinya untuk menguatkan pendapat mereka masing. Dalam makalah yang singkat ini, penulis mencoba membahasa hukum rajam dalam kajian hukum fiqh serta sedikit banyaknya melakukan analisis terhadap materi qanun jinayah terutama pada pasal tentang hukum rajam.
B.                 Rumusan Masalah
1.      Bagaimana Hukum Rajam dalam Qanun Hukum Jinayah Islam ?
2.      Mengapa Pemberlakuan Hukum Qanun Rajam belum bisa d pakai secara keseluruhan untuk Penegakan Hukum Pidana Islam di Indonesia ?

C.                Tujuan Penelitian
1.      Untuk mengetahui Hukum Rajam dalam Hukum Jinayah Islam.
2.      Agar lebih mendalami mengenai Rajam pada masa sebelum dan sesudah rasul sampai sekarang.
3.      Untuk mengetahui apakah Hukuman Rajam itu dapat dipakai di zaman sekarang.

D.                Manfaat Penelitian
1.      Pembahasan makalah ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi maupun akademisi dalam konsep implementasi hukum pidana islam, khususnya di Indonesia.
2.      Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis serta ekspansi paradigma penulis dalam membuat karya tulis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.





BAB II
TINJAUAN TEORI

1.         Hukum Rajam dalam Tinjauan Fiqh
Rajam ialah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap para pelaku zina Muhshan (yaitu orang yang berzina sementara ia sudah pernah menikah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain). Rajam dilakukan dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah, lalu setiap orang yang lewat diminta melemparinya dengan batu-batu sedang (hijarahmu`tadilah) sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Imam Asy-Syaukanirahimahullah berkata dalam kitab Duraril Bahiyah, “Dan digalikan (liang) untuk orang yang dirajam sampai dada”. Kemudian Imam Shiddiq Hasan Khan Rahimahullah mengomentari perkataan diatas, “Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan membuat lubang untuk seorang wanita suku Ghomidi yang (dirajam) sampai dadanya. Hadits ini terdapat dalam Shahih Muslim, dan lainnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam membuat lubang untuk Ma’iz, kemudian beliau memerintahkan sehingga dia dirajam, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Buraidah dalam kisah Ma’iz[2]
Hukum rajam pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Dalam Perjanjian Lama, Ulangan 22: 22 disebutkan, “Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati : laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel[3]
Dalam al-Qur’an, ayat rajam tak tercantum. Namun, sejumlah kitab fikih menjelaskan bahwa pada mulanya ayat rajam itu temaktub dalam al-Qur’an
Dalam perkembanganya, ayat itu dihapuskan walau hukumnya tetap berlaku (naskh al-rasm wa baqa’ al-hukm). Ayat tersebut berbunyi


Artinya: laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah secarasekaligus, sebagai balasan dari Allah). Ayat inilah yang menjadi pegangan paraulama pendukung hukum rajam.Sebuah hadits menyebutkan,[4]


Artinya: Bahwa sesungguhnya rajam itu ada di dalam Kitabullah, yang wajibdiperlakukan buat laki-laki dan perempuan yang berzina muhshan, ketika sudahcukup bukti, atau sudah hamil atau mengaku berzinaKelompok Mu’tazilah dan Khawarij berpendapat ayat apalagi hadits yangmenegaskan tentang hukum rajam bagi pezina muhshan sudah dihapuskan olehayat al-Qur’an (al-Nur: 2), yaitu


Artinya: pezina perempuan dan laki-laki, pukullah sebanyak 100 kali pukulan.Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankanagama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. Memang al-Qur’an sendiri, seperti dalam Mushaf Utsmani, tak membedakan antara pezina muhshan dan ghair muhshan.
Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam telah dinasakh dengan surat An-Nur ayat 2, namun al-Allama Badruddin al- Ainimenyatakan bahwa Nabi tetap menetapkan hukum rajam kepada para pelaku zina.Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan Imam Mazhabgolongan Sunni. Kebanyakan ulama ini berpengang pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda:[5]


Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa saya(Muhammad) ialah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab, yaitu: orang yang  sudah menikah (muhsan) berzina, membunuh orang lain dengan sengaja danmeninggalkan agama (murtad).
(H.R. Bukhari dan Muslim)[6]







BAB III
ANALISIS

A.        Hukum Rajam dalam Qanun Hukum Jinayah Islam
Sejak disahkan pada tanggal 15 September 2009 oleh DPRA, qanun ini terus menuai pro kontra dan juga protes dan tantangan dari berbagai pihak, sebahagian pihak yang kontra mempersoalkan adanya hukum rajam yang terdapat dalam materi hukum jinayah tersebut, yaitu pada pasal 24 ayat 1. akan tetapi pemakalah mencoba melihat kembali isi qanun tersebut secara keseluruhan aturan yang ada kaitannya dengan hukuman rajam dan cambuk. Pada Ketentuan Umum pasal 1 ayat 20 mendefinisikan “zina ialah persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Selain istilah zina, dalam qanun tersebut juga dijelaskan istilah khalwat, iktlilat, bermesraan, pelecehan seksual, liwath dan musahaqah. [7]
Jenis-jenis uqubat yang diatur dalam qanun hukum jinayah terdapat dalam pasal ayat 1 dan 2 yaitu: (1) Jenis-jenis ‘Uqubat dalam qanun ini meliputi Hududdan Ta’zir.(2) ’Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1.      Cambuk
2.      Denda
3.      Penjara
4.      Perampasan barang- barang tertentu
5.      Pencabutan izin dan pecabutan hak
6.      Kompensasi


Pada pasal 24 dijelaskan dalam pasal:
1.      Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk serta ‘uqubat rajam/ hukuman mati bagi yang sudah menikah.
2.      Setiap orang yang dijatuhi ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir  penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.[8]
Dalam pasal tersebut di atas, ada pernyataan ’uqubat rajam/hukuman mati. Ini jelas terjadinya multi penafsiran, karena menyamakan hukum rajam dengan hukuman mati yang sebenarnya berbeda pada proses antara kedua bentuk hukuman tersebut. Apabila disebutkan hukuman rajam, maka pelaksanaan ialah hukuman dengan melempar batu sampai mati, tetapi apabila putusnnya hukuman mati, maka bisa dilaksanakan dalam bentuk yang lain seperti yang telah di atur dalam KUH Pidana. Tentang mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk, diatur dalam Pasal 244 “ Jika terhukum dihukum dengan ’uqubat rajam/hukuman mati, maka pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh jaksa yang mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh Mahkamah Agung.”
Pada pasal 224 ini dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan hukuman rajam diatur oleh Mahkamah Agung yang berada Jakarta. Ini jelas sekali pelaksanaan hukuman rajam masih sangat lemah, karena tidak diatur mekanismenya secara langsung di tingkat provinsi. Oleh karenanya banyak pihak yang beranggapan bahwa pelaksanaan hukuman rajam belum siap untuk dilaksanakan, baik tinjauan kesiapan materi hukumnya, juga tinjauan kesiapan masyarakat dalam menjalankan hukuman rajamtersebut.[9]

 Pandangan para pakar mengenai berlakunya Qanun

1.      Prof. Dr. Syahrizal Abbas mengatakan bahwa dalam membuat sebuah qanun syariat islam yang bersifat respensif maka dibutuhkan beberapa langkahnyata yaitu sebagai berikut:

  1.  Materi qanun yang dirumuskan bukan hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit alquran dan assunnah, namun perludiselami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks tersebut bagi manusia.Pemahaman terhadap hakikat keberadaan teks akan menemukan ruh syariah (nilaifilosofis) 
  2. Penemuan ruh syariah bukan hanya membutuhkan kajian filsafathukum islam, tetapi juga membutuhkan kajian sosiologis dimana pemahaman pemahaman terhadap kondisi masyarakat ketika teks lahir akan sangat berarti 
  3. Pendekatan tematis bukan hanya bertumpu pada ayat atau hadis yang berbicaratentang tema yang sama, tetapi perlu juga dilihat pemahaman tema tersebut. 
  4. Semangat sosiologis yang dibangun alquran dalam hukumnya perlu mendapat perenungan. Karena banyak praktek dan tradisi telah menjadi hukum yang hidup (living law) dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. 
  5. kerangka diatasakan bekerja bila tingkat pendidikan masyarakat dan sosialisasi qanun dapatditingkatkan kearah yang lebih baik sehingga keberadaan qanun syariat islam benar-benar dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.[10]
2.      Hamid Awaludin dalam sebuah rublik berita Harian Kompas pernahmengatakan bahwa hukuman rajam yang diberlakukan di Aceh melalui qanun,dari perspektif hukum, menimbulkan soal besar. Masalahnya, hukum positif kitayang berlaku secara nasional tidak mengenal keberadaan hukuman rajam. Darisudut pandang ini, hukuman rajam jelas tidak berjalan seiring hukum nasionalkita. Sulit membayangkan, apalagi membenarkan, sebuah produk hukum yangdibuat oleh legislatif daerah bisa mengesampingkan kaidah hukum yang dibuatlegislatif nasional bersama pemerintah, telah berlaku dan dipraktikkan secaranasional.[11]
3.      Mendagri Mardiyanto beliau mengatakan pelaksanaanQanun Jinayat (perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam) harus dilaksanakan,dan beliau mendesak Gubernur Aceh untuk menanda tangani qanun tersebut. Namun demikian, beliau juga mengatakan harus melihat pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Aceh kenapa qanun ini sampai tidak ditanda tangani.
4.      Donald Black dalam teori stratifikasihukum yaitu “hukum bagaikan air, yang selalu mencari dan menumpuk padastrata yang paling rendah”. Sehingga semakin rendah strata seseorang makasemakin banyak beban hukuman menumpuk padanya. Termasuk juga pada pelanggar syariat islam yang rata-rata berasal dari kalangan strata rendah yangdikenai hukuman cambuk dan “mungkin hukuman rajam dengan adanya qanun jinayah tersebut”.[12]

B. Pemberlakuan Hukum Qanun Rajam untuk Penegakan Hukum Pidana Islam di Indonesia
Qanun jinayah dan qanun acara jinayah tersebut hendaknya dikaji kembali hingga qanun tersebut aspiratif, responsif dan bersifat demokratis. Agar tidak terjadi adanya diskriminasi dalam penerapan hukum sebagaimana teori di atas. Dengan adanya qanun yang aspiratif serta responsif maka pelaksanaan syariah islam secara kaffah dapat dijalankan dengan sendirinya. Tujuan sebenarnya ialah terbukanya ruang yang luas pada masyarakat umumnya, khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau rentan, agar mampu memberikan pengaruh berarti terhadap proses pemerintahan dalam arti mulai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.[13]
Sebagian masyarakat lainnya yang mendukung keberdaan qanun jinaya mengharapkan keberadaan Qanun Jinayat dengan beberpa hukumannya seperti “Zina: seseorang yang terbukti melakukan zina diancam dengan 100 kali cambuk  bagi pasangan belum menikah dan pelemparan batu sampai mati bagi pasangan yang sudah menikah” setidaknya dapat menimbulkan “euphoria” efek, yaitu rasatakut yang berlebihan, karena dengan adanya rasa takut untuk dicambuk 100 kali bagi pasangan yang belum menikah dan pelemparan batu sampai mati bagi pasangan yang sudah menikah diharapkan dapat menjadi kegelisahan yang mendalam bagi pelaku yang mengetahuinya sebelum bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, dengan demikian Qanun Jinayat dapat berwibawa hukum walaupun belum ada pelaku yang dijerat dengan disahkannya Qanun jinayat ini.
Akan tetapi dari azas hukum yang lain yaitu “lex specialist the rohgat lex generalist ” dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang khusus dapat mengeyampingkan aturan hukum yang berlaku umum, dalam kontek ini hukum pidana yang berlaku umum dapat dikesampingkan oleh Qanun Jinayat dalam yang khusus karena berlaku secara teritorial dan individual terutama muslim untuk Provinsi Aceh, dan juga diberikan pilihan kapada non muslim untuk memilih aturan hukum yang mana dari kedua aturan hukum tersebut, disebut dengan istilah“penundukan hukum”. Namun dari sudut pandang Ulama “kalau kita memberikan hukuman bagi orang yang belum diberitahukan sebelumnya tentang hukuman yang bakal dijatuhkan kepadanya, sama halnya kita telah bertindak zalim kepada orang tersebut”. Pemikiran tersebut tentu ada benarnya, karena pemeritah juga dengan memberlakukan sebuah aturan hukum yaitu baik Undang-Undang maupun Qanun tidak serta merta biasanya langsung berlaku pada saat detik, jam, hari dan tanggal itu juga. Akan tetapi kebiasaannya dibutuhkan waktu sosialiasi yang kemungkinan sampai berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun untuk diketahui oleh hal layak masyarakat.[14]




BAB IV
PENUTUP


A.  Kesimpulan
1.      Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan 100 (seratus) kali cambuk serta ‘uqubat rajam/ hukuman mati bagi yang sudah menikah.
2.      Qanun jinayah dan qanun acara jinayah tersebut dikaji kembali hingga qanun tersebut aspiratif, responsif dan bersifat demokratis.


B.  Saran
1.      Saran saya disahkannya aturan hukum tersebut dapat mengurangi tingkat pergaulan bebas yang menjuruske zina baik itu yang dilakukan oleh muda-mudi maupun orang yang sudah berumahtangga.
2.      Menurut saya agar tidak terjadi adanya diskriminasi dalam penerapan hukum sebagaimana teori di atas. Dengan adanya qanun yang aspiratif serta responsif maka pelaksanaan syariah islam secara kaffah dapat dijalankan dengan sendirinya.





DAFTAR PUSTAKA



v  Pengesahan Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dilakukan sebelah pihak oleh DPRA, dan belum ditandatangani oleh pihak Pemerinta (Gubernur).
v  Imam Shiddiq Hasan Khan , At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah Ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah,Dar al-Qutub, Beirut; t.t. hlm. 278.
v  Abdul Moqsith Ghazali, Tafsir atas Rajam dalam Islam, www. Islamlib.com.
v  Hadits tersbut dapat kita jumpai dalam kitab Saheh Bukhari dan Saheh Muslim, atau bisa juga kita jumpai dalam Kitan Matan Arbain.
v  Tim Penulis AJRC,Aceh Madani dalam Wacana,Aceh Justice Resource Center Fak.Hukum Unsyiah, Banda Aceh; 2009. hlm. 64-65.
v  Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan.
v  Hamid Awaluddin,Menyoal Hukum Rajam,Harian Aceh Edisi senin, 28 September 2009.





[1] Pengesahan Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dilakukan sebelah pihak oleh DPRA, dan belum ditandatangani oleh pihak Pemerinta (Gubernur)

[2] Imam Shiddiq Hasan Khan , At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah Ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah,Dar al-Qutub, Beirut; t.t. hlm. 278

[3]Abdul Moqsith Ghazali, Tafsir atas Rajam dalam Islam, www. Islamlib.com,

[4] Hadits tersbut dapat kita jumpai dalam kitab Saheh Bukhari dan Saheh Muslim, atau bisa juga kita jumpai dalam Kitan Matan Arbain
[5] Hadits tersbut dapat kita jumpai dalam kitab Saheh Bukhari dan Saheh Muslim, atau bisa juga kita jumpai dalam Kitan Matan Arbain
[6]Hadits tersbut dapat kita jumpai dalam kitab Saheh Bukhari dan Saheh Muslim, atau bisa juga kita jumpai dalam Kitan Matan Arbain

[7] Tim Penulis AJRC,Aceh Madani dalam Wacana,Aceh Justice Resource Center Fak.Hukum Unsyiah, Banda Aceh; 2009. hlm. 64-65
[8] Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan
[9] Tim Penulis AJRC,Aceh Madani dalam Wacana,Aceh Justice Resource Center Fak.Hukum Unsyiah, Banda Aceh; 2009. hlm. 64-65
[10]Tim Penulis AJRC,Aceh Madani dalam Wacana,Aceh Justice Resource Center Fak.Hukum Unsyiah, Banda Aceh; 2009. hlm. 64-65

[11]Hamid Awaluddin,Menyoal Hukum Rajam,Harian Aceh Edisi senin, 28 September 2009

[12]Hamid Awaluddin,Menyoal Hukum Rajam,Harian Aceh Edisi senin, 28 September 2009

[13] Hamid Awaluddin,Menyoal Hukum Rajam,Harian Aceh Edisi senin, 28 September 2009

[14] Hamid Awaluddin,Menyoal Hukum Rajam,Harian Aceh Edisi senin, 28 September 2009

Visitor