Makalah Peradilan Pada Masa Khulafa Rosyidin Menuju Modern


PERADILAN PADA MASA KHULAFA ROSYIDIN MENUJU MODERN


Berikut ini kami akan memaparkan Peradilan Pada Masa Khulafa Rosyidin Menuju Modern Satu per- satu sehingga teman- teman dapattt memahaminya secara detail :

BAB I

PENDAHULUAN


A.           Latar Belakang

Pada masa-masa pertama, Khalifah sendiri yanng menentukan hakim. Dalaam pada itu, kadang-kadang Khalifah memberi kekuasaan untok mengangkat hakim kepada Gubernur sesudah Khalifah memberikan beberapa petunjuk yanng harus dipegang dalaam mengangkat hakim-hakim itu. Para penguasa di dalaam mengangkat hakim mencari orang yanng banyak ilmu, yanng taqwa kepada Allah, wara’, adil dan cerdas.
Oleh karena hakim-hakim di masa itu, terdiri darii orang-orang yanng demikian, maka dia memperoleh kehormatan yanng penuh darii masyarakat dan mempunyai hak otonomi dan kebebasan penuh. Putusan-putusannya tidak dipengaruhi oleh Khalifah.

B.           Rumusan Masalah

·               Bagaimana perkembangan pada masa Bani Umayyah ?
·               Bagaimana perkembangan pada masa Bani Abbasiyah dan Utsmaniyah ?
·               Bagaimana perkembangan pada masa Modern ?

C.           Tujuan Penulisan

Penulis bertujuan dalaam penulisan ini untok memperdalaam pemahaman dan pembenahan kembali terhadap pendidikan Peradilan Islam dapatt menjadi jendela masa depan bagi pengkaji ilmu tentang memahami Hukum Islam. Dan juga darii penjelasan ini penulis bertujuan untok memenuhi tugas terstruktur Mata Kuliah Peradilan Islam. Dosen: Asep Saefullah, S.Ag “Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin sampe sekarang.”

BAB II

Peradilan Pada Masa Khulafa Rosyidin Menuju Modern


A.    FASE PEMERITAHAN BANI UMAYAH

Sesudah terjadi kekacauan-kekacauan di masa Ali yanng berakhir dengaan naiknya Muawiyah ke singgasana Khalifah dan segala penentangnya sudah lenyap, maka para fuqaha, baik darii golongan sahabat ataupun darii golongan tabi’in, telah tersebar ke seluruh kota-kota besar. Maka Khalifah mengangkat hakim untok ibu kota dan menyerahkan kepada hakim-hakim itu kekuasaan mengangkat hakim-hakim daerah. Akan tetapi masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untok mengawasi putusan-putusan hakim yanng lain. Hakim ibu Negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan itu hanya dipegang oleh Khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalaam perkara-perkara yanng diserahkan kepadanya. Tentang pelaksana hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim, atau diawasi oleh orang-orang yanng ditunjuk oleh hakim.

Pada masa itu belum  ada hakim yanng khusus yanng memutuskan perkara pidana dan hukuman penjara dan hukuman penjara. Kekuasaan ini masih dipegang oleh khalifah sewndiri. Dalaam pada itu menurut riwayat muawiyah memberikan hak kepada hakim mesir untok memutuskan perkara penganiayaan.

Pengadilan pada masa bani umayah mempunyai dua ciri khas :

a.    Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Dalaam hal-hal yanng tidak ada nash atau ijma’. Pada waktu itu mazhab-mazhab yanng empat ini  belum lahi dan menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
b.   Lembaga pada masa itu belum  dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yanng sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusanb-putusan mereka tidak saja berlaku pada masyarakat biasa, bahkan juga berlaku pada penguasa-penguasa sendiri. Darii sudut yanng lain, khalifah mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yanng menyeleweng darii garis-garis yanng sudah ditentukan.

 Hakim-hakim pada masa bani Umayah, terdiri atas orang-orang yanng berbudi luhur, mempunyai wibawa yanng sempurna, takut akan Allah dan tetap memelihara keadilan.


 Umar ibn Abdil Aziz mengatakan : “ Apabila terdapatt pada seseorang hakim lima perkara, maka itulah hakim yanng sempurna, yaitu :

a)      Mengetahui hukum-hukum yanng telah diputuskan oleh hakim-hakim yanng telah lalu (yurisprudensi).
b)      Bersih darii tamak.
c)      Dapatt menahan amarah.
d)     Meneladani pemimpin-pemimpin agama yanng terkenal.
e)      Selalu merundingkan sesuatu dengaan para ahli.

Pembukuan (kodifikasi) putusan hakim
Putusan-putusan hakim pada waktu itu belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna. Orang-orang yanng berperkara kepada hakim. Maka hakim memeriksa serta memberikan putusannya, dengaan menerangkan kepada yanng terhukum, dasar pegangan hakim. Dalaam hal itu hakim Mesir dimasa Muawiyah, yanng bernama Salim ibn Ataz merasa perlu meregistrasikan putusan yanng telah dia putuskan. Pernah pada suatu kali, dia menyelesaikan salah satu masalah pembagian harta warisan. Lalu orang-orang yanng bersangkutan itu berbeda tentang putusan yanng telah dijatuhkan oleh hakim. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi perkara itu, maka putusan tersebut dibukukan. Dengaan demikian, dapattlah kita katakan, bahwa permulaan hakim yanng mencatat putusannya dan menyusun yurisprudensi, ialah hakim Mesir di masa pemerintahan Muawiyah.

B.     FASE PEMERINTAHAN BANI ABBASIYAH PERTAMA (MASA LAHIRNYA IMAM-IMAM MAZHAB)


1.      Hal-hal yanng tumbuh dalaam periode Abbasiyah pertama

Di dalaam masa Abbasiyah yanng pertama, peradilan ini mengalami berbagai perkembangan. Mereka memerintah atas nama agama dan untok melindungi agama, demikian semboyan yanng dipegang teguh oleh dinasti Abbasiyah.

Di antara perubahan-perubahan yanng lahir dalaam dunia peradilan dimasa ini, ialah :

a)      Lemahnya ruh ijtihad hakim dalaam menetapkan hukum, lantaran telah berkembang mazhab empat. Mazhab empat inilah yanng menjadi sumber putusan hakim darii mulai masa itu sampai sekarang ini.
b)      Para hakim memutuskan perkara dibawah pengaruh kekuasaan pemerintah.
Khalifah-khalifah Abbasiyah bermaksud supaya segala perbuatan mereka dicelup dengaan celupan agama. Lantaran itu mereka membimbing hakim supaya berjalan sesuai dengaan keinginan mereka.
Inilah sebabnya banyak fuqaha tidak mau menjadi hakim.
Abu Hanifah menolak jabatan tersebut di masa Abu Ja’far Al-Manshur. Abu Hanifah tidak menyukai Khalifah-khalifah Abbasiyah, karena khalifah-khalifah itu sering benar merusakkan perjanjian yanng sering membunuh orang-orang yanng telah dilindungi.
c)                Lahirnya istilah atau kedudukan Qadhil Qudhah yanng pada masa sekarang ini dapatt kita katakana sebagai Menteri kehakiman.

1.   Membagi daerah-daerah kekuasaan seseorang hakim
Di masa Abbasiyah barulah peradilan itu disusun merupakan instansi tersendiri. Dengaan tindakan ini, maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu dibawah pengawasan Qadhil Qudhah yanng mengatur Lembaga Peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri darii pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu, diangkat pula Qadhil Qudhah.
2.   Menggunakan tempat yanng memenuhi syarat untok Mahkamah
Persidangan-persidangan pengadilan pada masa itu diadakan di suatu majlis yanng luas, yanng memenuhi syarat kesehatan dan dibangun di tengah-tengah kota, dengaan menentukan pula hari-hari yanng dipergunakan untok persidangan memeriksa perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara di temat-tempat yanng lain.
3.   Bidang-bidang wewenang hakim
Kalau pada masa-masa yanng telah lalu, batas wewenang hakim begitu luasnya, maka dalaam masa ini bertambah lagi. Dalaam masa ini, hakim-hakim itu disamping memperhatikan urusan-urusan perdata, bahkan juga menyelesaikan urusan-urusan waqaf, dan menunjukkan pengampu (kurator) untok anak-anak yanng dibawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim-hakim ini diserahkan juga urusan-urusan kepolisian, penganiayaan (mazhalim) yanng dilakukan oleh penguasa, qishash, hisbah, pemalsuan mata uang dan Baital Mal (Kas Negara).
4.   Beberapa orang hakim di suatu wilayah
Pada masa itu, di samping Lembaga Pengadilan, dibenarkan pula adanya hakam-hakam (badan arbitrase) yanng memutuskan perkara antara orang-orang yanng mau menyerahkan perkara-perkara kepadanya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. 

Di samping itu ada lagi wilayah hisbah (kewenangan) dan wilayah mahzhalim yanng dipisahkan darii wilayah peradilan.


2.      Fase Pemerintahan Bani Abbasiyah Kedua dan Utsmaniyah


a.         Kemerosotan nilai peradilan dan kekuasaan hakim
Dalaam masa Abbasiyah kedua, keadaan pemerintahan telah sangat rusak. Kerusakan telah merata. Urusan peradilanpun tidak luput darii kerusakan. Peradilan Islam pada mula-mulanya mempunyai kekuasaan penuh di seluruh benua Islam.
b.       Peradilan di masa Utsmaniyah
Pemerintahan Utsmaniyah, yanng terlalu toleran terhadap orang-orang yanng non Islam dan melampaui batas-batas yanng telah ditetapkan oleh para fuqaha, yaitu mengharuskan orang-orang yanng bukan Islam tunduk ke bawah peradilan Islam dalaam perkara-perkara kemasyarakatan, memberikan berbagai-bagai rupa keistimewaan kepada orang-orang yanng beragama lain. Dan berkembanglah peradilan-peradilan yanng dipimpin oleh hakim-hakim yanng non muslim.
c.        Macam-macam peradilan di masa Utsmaniyah
Di masa Mesir diperintah oleh Khadwi Taufiq, Mesir mempunyai 5 macam peradilan:
1)      Pengadilan Islam.
2)      Pengadilan Campuran.
3)      Pengadilan Bumi Putra.
4)      Pengadilan Agama lain.
5)      Pengadilan extra territorial.

Begitulah keadaannya di Mesir, darii sedikit demi sedikit terus menerus berkembang aturan-aturannya sehingga aturan-aturannya sehingga aturan-aturan pengadilan di Mesir itu, mengambil peraturan-peraturan pengadilan darii negeri-negeri yanng tidak Islam.

Di masa-masa pertama, para hakim mengambil hukum-hukumnya darii hukum-hukum agama yanng menyebabkan hukum-hukumnya itu mempunyai daya sempurna dan hebat.
Orang-orang yanng bersangkutan menerima putusan, bukan karena takut kepada hakim, tetapi karena takut kepada azab Allah. Karenanyalah setiap orang dengaan serta merta memenuhi panggilan hakim apabila ada yanng mengajukan dirinya. 

C.    PEMBARUAN HUKUM ISLAM PADA ZAMAN MODERN

Mengingat pada masa Nabi Muhammad saw ialah nabi terakhir dan risalahnya berlaku bagi seluruh umat yanng datang kemudian, maka syari’at itu harus haruslah bersifat universal agar dapatt menjamin terciptanya kemaslahatan di setiap masa dan tempat. Kehidupan pada masa modern sekarang telah jauh berbeda dengaan kehidupan di zaman Rasulullah saw pernbahan sosial dalaam berbagai aspeknya, selalu melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yanng menata masyarakat itu haruslah “ikut” berkembang bersamanya.

Perubahan sosial dapatt terjadi karena beberapa faktor, seperti kependudukan, habitat fisik, teknologi, atau struktur dan kebudayaan masyarakat, sedangkan prosesnya dapatt didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem sratifikasi social yanng terbuka, tingkat heterogenitas pendudukan dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tetentu. 

Terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat ialah fenomena nyata.  …titik sentral sebagai penentu darii berbagai gejala yanng juga menentukan watak dan perubahan hukum ialah manusia sendiri.
Pada periode awal, pembaharuan dalaam hukum islam dapatt dilihat darii banyaknya kegiatan ijtihad yanng dilakukan para ulama dalaam merespons perkembangan yanng terjadi sejalan dengaan ekspansi wilayah pada abad pertama dan kedua Hijriah. Melalui kegiatan itu, mereka berhasil mengembangkan ijtihad dengaan pendekatan substantif (ma’qul, maknawi, atau maqasid Al- syar’iyah) untok melengkapi pendekatan testual (lafzhi) dalaam memahami nash-nash Al-Quran dan Al-Sunnah.

Ketika hal ini berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan pertentangan-pertentangan, maka pembaharuan yanng timbul selanjutnya ialah ide penyeragaman dan kodifikasi hukum. Khalifah Al-Mansur telah mengusulkan agar kitab Al-Muwatha’ diberlakukan sebagai “kitab hukum” pada seluruh wilayah, tetapi ditolak oleh penulisnya, Malik ibn Anas. Boleh jadi, usul ini berhubungan dengaan saran serupa yanng dikemukakan oleh Ibn Al-Muqaffa’ kepada Khalifah tersebut. 

Pada masa itu, untok mengurangi ekses darii kebebasan yanng kurang didukung oleh sikap amanah yanng menipis di kalangan para hakim lahirlah kebijakan menundukkan peradilan kepada madzab-madzab fikih yanng ada. Dengaan kebijakan itu, keputusan hakim harus sesuai dengaan fatwa-fatwa didalaam madzabnya. Mereka hanya berijtihad dalaam batas memilih fatwa-fatwa yanng ada atau melakukan takhrij sesuai dengaan pokok-pokok ajaran madzabnya. Agaknya, kebijakan ini dapatt juga dianggap sebagai salah satu bentuk “pembaruan” hukum.

Setelah memasuki zaman modern, kodifikasi hukum Islam kembali tampil sebagai salah satu bentuk pembaharuan yanng secara umum telah akui sebagai kebutuhan umat. Kelihatannya, walaupun mempunyai akar yanng kuat pada sejarah Islam, hal itu tidak lepas darii pengaruh peradaban Barat. Upaya nyata ke arah itu dilakukan melalui penyusunan Majalah Al-‘Adaliyah pada masa pemerintahan Tanzimat di Kerajaan Turki Usmani.

Untok maksud kodifikasi itu, pemerintah Tanzimat membentuk satu komite untok membuat kompilasi hukum, majallah (micelle) darii madzab Hanafi, dengaan memilih pendapatt-pendapatt yanng terdekat kepada nashsh dan lebih menjamin terciptanya kemaslahatan. Komite tersebut berhasil mengkodifikasi bidang mu’amalat, terdiri atas 16 buku. Sesungguhnya, majallah itu tidaklah memuaskan, baik bagi pihak westernis maupun ulama. Syaikh Al-Islam, dan para ulama terus menunjukkan sikap oposisinya sampai komite tersebut bubar pada tahun 1888, sebelum sempat mengkodifikasi hukum perkawinan dan hukum waris. 

Pada abad ke-20, upaya serupa semakin banyak dilakukan di Negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Sudan, dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, secara umum para pemimpin di Negara-negara itu telah sepakat bahwa kodifikasi hukum Islam merupakan salah satu kebutuhan hukum umat Islam pada zaman modern ini.

Bagaimanapun juga, selama beberapa abad pembuatan hukum, pada institusi ulama telah mengalami stagnasi dan tidak mampu lagi menjawab tantangan darii keadaan baru. Satu-satunya jalan untok menghasilkan hukum Islam yanng asli ialah dengaan menerangi kesadaran masyarakat, khususnya kelas terdidik, dengaan nilai-nilai Islam. Ini jelas menggarisbawahi perlunya upaya menggali etika Islam secara sistematis darii Al-Quran sehingga menjadi lebih terjangkau. Tidak ada jalan pintas menuju kea rah pembentukan hukum Islam tersebut. Dalaam hal ini, kajian yanng lebih luas terhadap karya-karya hukum dan jurisprudensi terdahulu jelas akan membantu.

 
Kenyataan bahwa para hakim tidak mampu atau tidak cukup terpercaya untok berijtihad sendiri memilih materi hukum yanng harus diputuskannya di pengadilan, semakin menambah perlunya hukum tertulis sebagai pedoman. Untok menunjang kodifikasi diperlukan kegiatan ijtihad yanng dilaksanakan oleh badan yanng berwenang menyusun undang-undang. Konsep ijtihad jama’I, yanng sejak awal telah dipraktikkan oleh Khulafa’ Al-Rasyidin dan para mujtahid terdahulu, seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya, kini kembali menjadi sangat penting sebagai alternatif jalan keluar darii persoalan hukum abad modern dengaan permasalahannya yanng kompleks.

D.     MEMASUKI ERA MODERN

Semenjak awal pemerintahan Islam, hukum yanng diterapkan oleh pemerintah, yanng lazim disebut “hukum positif” ialah hukum syari’ah Islam. Pemegang kendali pemerintahan darii kalangan dinasti-dinasti menerapkan hukum syari’ah dengaan cara mengadopsi hasil pemikiran ulama besar dengaan sedikit “revisi” oleh ulama pemerintah. Dengaan kata lain, hukum syari’ah itu tiada lain ialah fiqh. Memasuki abad modern, dunia Islam yanng waktu itu dipegang oleh dinasti Utsmani, berhadapan dan bergaul dengaan peradaban Barat, apalagi kekuasaan kerajaan Utsmani meliputi sebagian benua Eropa. Teknologi yanng dimiliki oleh bangsa Eropa akhirnya membelalakkan mata orang Utsmani bahwa ternyata kekuatan militer orang Islam tidak dapatt lagi mengalahkan kekuatan militer mereka.
Sultan Mahmud II (1785-1838 M) ialah kepala Negara Utsmani pertama yanng menunjukkan bahwa hukum Negara harus menerima pemikiran Barat. Ia dengaan tegas mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama diatur oleh hukum syari’ah, urusan dunia diatur oleh hukum non syari’ah. 

Dalaam mewujudkan cita-cita menjawab tantangan zaman modern, di kerajaan Utsmani muncul gerakan Utsmani Muda. Salah satu misi perjuangannya ialah menciptakan konstitusi, sebuah lembaga untok membatasi kekuasaan Sultan dan lembaga kekuasaan lain secara tradisional mempunyai kekuasaan absolut. Namun, karena masyarakat belum siap, konstitusi justru mengukuhkan kekuasaan absolute Sultan. Dengaan demikian, secara formal, perjuangan Utsmani Muda berhasil melahirkan konstitusi, tetapi misinya gagal, tidak dapatt membatasi kekuasaan absolut penguasa pemerintahan. Perjuangan yanng dilakukan oleh gerakan lain, Turki Muda, tidak lain dimaksudkan untok membawa kerajaan Utsmani menjadi sejajar dengaan Negara-negara di Eropa, baik teknologi maupun pranata sosialnya.

Di Indonesia, kendati penduduknya dikenal kurang lebih 90 persen beragama Islam, tetapi penerapan hukum syariatnya tidak kilihatan ada. Hukum syariat yanng berlaku, selain hukum ibadah, ialah hukum perkawinan, meliputi talak dan rujuk. Hal ini ditandai dengaan terdapattnya Pengadilan Agama, baik tingkat pertama maupun tingkat banding, yanng wewenangnya terbatas pada soal perkawinan tadi. Secara berangsur-angsur, hukum syariat yanng disahkan berlakunya bertambah, yaitu hukum waris, wakaf dan hibah, yanng tadinya berstatus sebagai hukum adat.


Sebagian besar orang Islam Indonesia bermazhab Syafi’i. Tentu, ini disebabkan karena penyiar Islam ke sini bermazhab Syafi’i. Ini dapatt kita lihat bahwa kitab-kitab hukum Islam dikalangan orang Islam, baik pesantren maupun bukan, kitab mazhab ini. Belakangan, setelah kitab-kitab fiqh mazhab non-Syafi’I masuk ke Indonesia, sebagian kecil orang Islam Indonesia mulai menyadarii bahwa ternyata hukum Islam itu diterapkan di dunia Islam dengaan alternatif. Artinya, secara berangsur-angsur, meskipun alot, mereka yanng tadinya merasa benar sendiri, yanng lain salah, dapatt mengerti bahwa paham keagamaan ysng dinutnya bukan kebenaran satu-satunya, tetapi orang Islam dengaan pemahaman lain pun berhak untok mengaku benar.

KESIMPULAN

Gerakan pembaharuan hukum Islam pada masa modern selalu membangkitkan semangat ijtihad, penyeruan penataan kembali hukum Islam, serta penyusunan undang-undang sesuai dengaan kemajuan zaman. Mazhab Al-Syafi’I, dengaan dinamika yanng dimilikinya, sangat mendukung pembaharuan dimaksud. Dalaam pandangan Al-Syafi’I, kebenaran fatwa diukur dengaan kekuatan dalil dan wajh istidlal yanng mendukungnya. Pendapatt terdahulu tentang suatu kasus tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap kasus berikutnya.


Sekian dariii kami mengenai Peradilan Pada Masa Khulafa Rosyidin Menuju Modern semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yanng haus akan pengetahuan


DAFTAR PUSTAKA

-                Muhammad, Teungku. 1997. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: PT. pustaka Rizki Putra.
-                Bisri, Hasan. 1997. Peradilan Islam dalaam tatanan masyarakat. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
-                Zuhri, Muhammad. 1996. Hukum Islam dalaam Lintasan Sejarah. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
-                Nasution, Lahmuddin. 2001. Pembaharuan Hukum Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 


Visitor