Makalah Sejarah Pemikiran Hukum Islam Masa (Nabi & Khulafaur Rasyidin)



Makalah Pengertian Hukum Islam? Sumber hukum islam? Pemikiran hukum islam pada masa rasulullah? Contoh pemikiran pada masa rasul? Kondisi pemikiran hukum islam pada masa khulafaur rasyidin? Contoh pemikiran pada masa sahabat?



Berikut ini kami akan memaparkan Sejarah Pemikiran Hukum Islam Masa Nabi danKhulafaur Rasyidin per- satu sehingga teman- teman dapatt memahaminya secara detail :


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam darii mabda’nya berfungsi memelihara 5 (lima) jenis perkara, yakni, jiwa, keturunan, harta benda, akal dan agama. Di atas mabda-mabda itu, ulama sangat giat melakukan pengkajian dengn berbagai cara atau metode; antara lain, tatacara seperti adanya klasifikasi Maqaashid al Syari’ah ( tujuan syara’) menjadi 3 (tiga) peringkat, yakni, dharuriyah, haajiah dan tahsiniyah. Ketiganya dalaam tasyri, memiliki peran di atas semua obyek hukum menurut prinsip fundamental dalaam syariat, baik karena ada petunjuk darii nas Alquran dan Sunah, maupun menurut ijtihad para ulama.
Perspektif hukum Islam lazim dibangun dengn berbagai metode. Tentu di dalaamnya tidak hanya mengatur hubungan bersifat horisontal, juga ada garis bersifat vertikal. Dalaam terminologi fikih, terutama menurut mazhab Suni kecuali mazhab Zahiri, ketentuan yanng mengatur hubungan horisontal disebut fikih muamalah, ketentuan yanng mengatur hubungan vertikal disebut fikih ibadah.

Islam ialah ajaran Allah SWT terstruktur sebagai agama terakhir, substansi ajarannya mencakup segala aktifitas manusia di atas permukaan bumi. Dan karenanya manusia diserukan untukk beramal menurut ketentuan ridha Allah SWT. Dalaam formalitas kehidupan lahiriyah, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengn Tuhan Penciptanya, juga hubungan manusia dengn sesamanya, plus dengn lingkungan sekitarnya. Dalaam pada itu, Islam setelah hadir dalaam sejarah, secara kultural dapatt ditinjau darii berbagai aspek, antara lain aspek hukum.

Khuderi Bek, dalaam Tarikh Tasyri’ al-islam membagi sejarah pembentukan hukum Islam kepada enam periode yaitu:
1. Pembentukan hukum Islam pada masa hidupnya Nabi Muhammad Saw.
2. Pembentukan hukum Islam pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengn berakhi rnya khulafaur rasyidin.
3. Pembentukan hukum islam masa sahabat dan tabiin yanng sejajar dengn mereka kebaikannya. Masa ini berakhir dengn berakhirnya abad pertama Hijriyah atau sedikit sesudah itu.
4. Pembentukan hukum masa fikih sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Periode ini berakhir dengn berakhirnya abad ketiga hijriyah.
5. Pembentukan hukum pada masa yanng di dalaamnya telah dimasukkannya masalah-masalah yanng berasal darii para Imam, dan munculnya karangan-karangan besar. Masa ini berakhir dengn berakhirnya Daulat Abbasiyah di Baghdad.
6. Pembentukan hukum pada masa taklid semata-mata. Masanya sesudah periode kelima sampai sekarang.[1]

Berdasarkan periode-periode tersebut di atas, maka dapatt dipahami bahwasanya periode awal pembentukan dan perkembangan hukum Islam dapatt dilihat pada keberadaan tasyri’[2] pada masa Rasulullah saw dan masa sahabat besar (Khulafaur Rasyidin). Sehingga pembahasan makalah ini hanya akan membahas pemikiran hukum Islam pada ke dua masa tersebut.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Pemikiran Hukum Islam (Tasyri’) pada Masa Rasulullah saw?
2. Bagaimana kondisi Pemikiran Hukum Islam (Tasyri’) pada Masa Khulafaur Rasyidin?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Tasyri’ pada Masa Rasulullah

Islam datang kepada umat manusia oleh seorang Rasul yanng diutus untukk memperbaiki kondisi bangsa Arab yanng pada masa itu menyembah berhala, system masyarakat yanng kacau balau. Pada awalnya Rasulullah sangat hati-hati dalaam dakwahnya, beliau mengalami cukup banyak hambatan dan halangan yanng dilakukan oleh suku quraisy pada saat itu. Menurut Ahmad Syalabi, ada lima factor yanng menyebabkan orang Quraisy termotivasi untukk menentang seruan Islam tersebut :

1. Mereka tidak dapatt membedakan antara kenabian dan kekuasaan.
2. Nabi Muhammad saw. mendakwahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapatt menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
4. Taklid kepada nenek moyanng yanng sudah mengakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezki.[3]

Inilah yanng mengakibatkan dalaam penerapan peraturan-peraturan maupun syariat Islam diperlukan adanya proses yanng bertahap. 

Tahap awal darii orientasi Islam ialah memenuhi aqidah yanng merupakan landasan utama yanng menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan masyarakatnya. Di samping itu, penghapusan sedikit demi sedikit moral bejat mereka, menghapus kebiasaan-kebiasaan jelek yanng telah mendarah daging di kalangan mereka. Ini merupakan awal pembentukan hukum Islam yanng menggunakan alquran sebagai sumber atau dasarnya.

Masa Nabi Muhammad saw ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan fiqih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad saw. Alquran diturunkan menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Ayat demi ayat yanng diterima oleh Rasulullah saw. diterangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh beliau yanng kemudian diamalkan oleh kaum Muslimin. Pada masa kenabian, terdapatt dua periode pembinaan hukum Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah dikenal dengn periode penanaman aqidah dan akhlak. Aqidah berbicara tentang kepercayaan kepada Allah swt., kepada Malaikat, Kepada Rasul, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Sementara itu akhlak berbicara tentang larangan membunuh, larangan mengurangi timbangan dan menjauhi perbuatan tercela, dll. Kedua hal inilah yanng diutamakan Nabi saw. dalaam dakwahnya.

Hijrahnya Nabi saw. ke Madinah merupakan periode yanng kedua dalaam pembinaan hukum Islam. Periode Madinah dikenal sebagai periode penaatan dan pemapanan masyarakat. Oleh karena itu di periode Madinah inilah ayat-ayat yanng memuat hukum-hukum mulai diturunkan baik yanng bersifat ritual maupun social. Adapun factor yanng menyebabkan proyek hukum banyak dibicarakan dalaam periode Madinah yaitu karena dalaam periode ini orang Islam sudah memiliki dasar akhlak dan aqidah yanng kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.


Beberapa contoh metode yanng diterapkan pada masa pertumbuhan dan pembinaan hukum Islam pada periode Rasulullah saw. antara lain ialah :

1. Perubahan yanng ditetapkan dilakukan secara revolusi ataupun bertahap (tadwin) terhadap adat istiadat yanng telah mengakar dalaam masyarakat. Salah satu contohnya ialah tentang permasalahan minuman khamar dan judi.[4] Pada tahap pertama menjelaskan tentang kerugian yanng lebih besar dariipada keuntungannya. Pada tahap berikutnya tidak boleh mendekati shalat ketika dalaam keadaan mabuk dan pada akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan syaitan dan mesti dijauhi. Kemudian penjelasan hukum yanng diberikan oleh Rasulullah saw. lebih banyak dalaam bentuk pertanyaan yanng diajukan dan memerlukan jawaban.
2. Bersifat tegas (evolusioner) dalaam bidang-bidang tertentu terutama dalaam ibadah maupun aqidah.[5]
3. Metode yanng diterapkan dalaam penetapan hukum tidak berpandangan picik (berwawasan luas).[6]
4. Penyederhanaan aturan-aturan atau untukk keringanan manusia.[7] Metode yanng diterapkan Rasulullah saw. ini bersandarkan tuntunan Allah swt dalaam menerapkan ataupun membina hukum Islam. 

Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai diterapkan[8], walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum yanng dipakai Rasulullah SAW ialah Alquran dan wahyu kerasulan. Sumber/kekuasaan tasyri’ (pembuatan undang-undang) pada periode ini hanya dipegang oleh Rasulullah dan tak seorang pun darii umat Islam, selain beliau dibolehkan menentukan hukum yanng berkenaan dengn suatu peristiwa, baik untukk dirinya sendiri, ,ataupun untukk orang lain. Hal ini karena dengn adanya Rasulullah SAW. Di tengah-tengah mereka, yanng memudahkan mereka mengembalikan setiap masalah kepada beliau, maka tak seorangpun darii mereka berani berfatwa darii hasil ijtihadnya sendiri dalaam suatu peristiwa atau menjatuhkan vonis terhadap suatu persengketaan yanng terjadi.[9] Bahkan, kalau mereka (para sahabat) menghadapi suatu peristiwa, terjadi persengketaan, suatu pertanyaan, atau permintaan fatwa, mereka langsung mengembalikan persoalan-persoalan itu pada Rasulullah saw.

 Namun demikian sebagian sahabat pernah melakukan ijtihad dan memutuskan sebagian persengketaan dan mengambil suatu hukum. Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengn ketetapan Allah, Sunnah Rasul, ijtihad atau qiyas. Ini dibuktikan dengn hadis Mu’âdz bin Jabal tatkala beliau diangkat menjadi gubenur dan hakim di Yaman:[10]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat mengutusnya (Mu’âdz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata padanya: “Bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara?” Mu’âdz pun menjawab: “Aku memutus dengn apa yanng terdapatt di dalaam kitab Allah”. Lalu Rasul bertanya: “Kalau tidak terdapatt di dalaam kitab Allah?” Mu’âdz menjawab: “Maka dengn memakai sunnah Rasulullah SAW”. Lalu Rasul bertanya: “Seumpama tidak ada di sunnah Rasulullah?” Mu’âdz menjawab: “Aku berijtihad sesuai dengn pemikiranku bukan dengn nafsuku”. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu’âdz, dan Rasul bersabda “Segala puji bagi Allah yanng telah mencocokkan kerasulan Rasullullah pada apa yanng diridai Allah terhadap Rasulullah”.[11]
Hal tersebut di atas dan semacamnya tidak berarti menunjukkan bahwa seorang selain Nabi mempunyai wewenang untukk membuat ketentuan hukum, sebab hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, yanng tidak memungkinkan untukk menyerahkan permasalahannya kepada Rasulullah saw. Di samping itu, keputusan sahabat itu merupakan penerapan hukum, bukan merupakan suatu tasyri’. Olehnya itu setiap ijtihad sahabat belum merupakan ketetapan yanng berlaku bagi umat Islam kecuali bila ada ketetapan darii Rasulullah saw. ijtihad yanng dating selain darii beliau baru bisa menjadi tasyri’ kalau sudah ada pengakuan darii beliau.[12]
 
Jika disimak hukum Islam seirama dengn dimensinya dalaam sejarah, maka isi pengkajian dalaam setiap dimensinya mutlak menampakkan berbagai sistem atau metode. Oleh sebab itu, pada zaman Rasulullah saw., hukum Islam secara bersahaja dapatt diperoleh berdasarkan wahyu Allah swt dan ijtihad Rasulullah saw, yaitu hukum Islam dalaam perspektif Alquran dan Sunah. Masing-masing diyakini oleh umat Islam ialah syari’at Islam, semua tergambar sebagai dalil naqli atau nash-nash.[13]

Pengaturan tentang peraturan hukum yanng terdapatt dalaam al-Qur’an lebih banyak diungkapkan secara garis besar, sehingga memerlukan penjelasan Nabi. Oleh karena itu, terasa perlu untukk tetap mengkaji sunnah, karena Nabi sebagai mubayyin terhadap al-Qur’an. Sebagian aturan al-Qur’an yanng bersifat umum atau yanng berbentuk gari-garis besar telah diperjelas secara harfiah oleh Nabi. Akan tetapi kemudian akan muncul permasalahan, karena masih banyaknya juga penjelasan Nabi yanng juga memerlukan penalaran.[14]

Pemikiran hukum Islam di masa Nabi belum menampakkan corak pemahaman yanng diakibatkan oleh perbedaan penafsiran, karena posisi Nabi selain sebagai bayan (pemberi penjelasan) juga sebagai penetap hukum atau masalah yanng muncul. Sehingga kesimpulan hukum yanng dihasilkan kurang bahkan tidak reaksi dalaam masyarakat. Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penettapan hukum itu masih belum mendapattkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih merupakan sesuatu yanng lahir darii ucapan-ucapan Nabi yanng nampak pada tindakan-tindakan Nabi. Beliaulah dan hanya darii beliau sendiri, baik yanng berupa wahyu maupun yanng berupa musyawarah dengn para sahabt-sahabat, dan dapatt dianggap sah sesuatu penetapan hukum.[15]

B. Tasyri’ pada Masa Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin ialah istilah yanng biasanya digunakan untukk menyebutkan empat orang pimpinan tertinggi umat Islam yanng berturut-turut menggantikan kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara,yaitu Abu Bakar (w. 13 H), Umar bin Khattab (w. 23 H),Usman bin Affan (w. 35 H)dan Ali bin Abi Thalib (w. 40 H). Sebutan tersebut diberikan-kepada mereka, selain berhubungan dengn sifat rasyad atau rusyud yanng diangap selalu menyertai tindakan dan kebijakan yanng mereka lakukan juga dengn ungkapan yanng tersebut di dalaam hadis Nabi Saw.
Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw tahun 11 H, sampai pada masa berdirinya Dinasti Umayyah ditangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Sumber fiqih pada periode ini didasari pada Al-Qur'an dan Sunnah juga ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yanng masih hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak diketemukan dalilnya dalaam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Permasalahan yanng muncul semakin kompleks setelah banyaknya ragam budaya dan etnis yanng masuk ke dalaam agama Islam. Pada periode ini, para faqih mulai berbenturan dengn adat, budaya dan tradisi yanng terdapatt pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya darii Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak diketemukan dalil yanng jelas, maka hadis menjadi sumber kedua . Dan jika tidak ada landasan yanng jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad.[16]

Alasan mereka untukk kembali Al-Qur’an dan As-Sunnah ialah sebagaimana diperintahkan dalaam al-Qur’an untukk berbakti kepada Allah dan Rasulullah, dan mengembalikan hal-hal yanng diperselisihkan kepada Allah dan Rasulullah serta menerima atau berserah diri kepada sesuatu yanng sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah.


Adapun alasan mereka untukk memegangi ijtihad ialah[17]:

a. Mereka mencontoh perbuatan Nabi, yaitu mempergunakan ijtihadnya apabila wahyu Ilahi tidak turun kepadanya.
b. Percakapan yanng pernah terjadi ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal menjadi Qadi negeri Yaman.
c. Apa yanng mereka pahami darii penyebutan illat (alasan) pada sebagai hukum dalaam nas al-Qur’an dan As-Sunnah, bahwa tujuan darii penetapan hukum tersebut ialah untukk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Dan manakala kemaslahatan menghendaki perturan, umat Islam wajib berusaha menyusun peraturan yanng bisa merealisasikan kemaslahatan tersebut.

Atas dasar inilah, para mufti darii kalangan sahabat bersepakat untukk mengembalikan persoalan kepada sumber perundang-undangan yanng tiga ini dengn mengikuti urutan-urutannya, sebagaimana yanng sudah kita cantumkan di atas.
Para sahabat ketika menerima alquran dan Sunah, mereka tunduk mengamalkannya menurut teks ungkapan semata-mata, kecuali sahabat seperti Umar bin Khattab. Tercatat dalaam banyak hal ia sering mengusulkan pendapattnya kepada Khalifah Abu Bakar untukk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya pengumpulan Alquran dan sebagainya; begitu pula pendapattnya hingga dibijaki sendiri melalui dewan musyawarah sahabat, atau kadang menggunakan kekuasaan otoriternya dalaam kapasitas beliau sebagai khalifah; seperti kebijakannya mencabut hukum potong tangan pada musim krisis pangan, hukum harta rampasan darii hukum perdata hak milik prajurit menjadi milik negara atau membebankan hak bagi khalifah untukk menarik pajak di atasnya, Sehingga di samping hukum zakat ada hukum pajak, serta reinterpretasi hukum dalaam pembagian zakat.[18]

Pada periode ini, metode dalaam pembentukan dan pembinaan hukum, dilaksanakan dengn mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penelitian
2. Mencari informasi
3. Bermusyawarah atau diskusi
4. Mengistinbatkan hukum

Salah satu contoh penerapan metode-metode di atas, ialah apa yanng pernah dipraktekan oleh Khalifah Abu Bakar, ketika beliau diminta kepastian hukum darii seorang nenek darii hal harta warisan yanng ditinggalkan oleh cucunya.[19]

Sedangkan contoh lainnya ialah ijtihad yanng dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. dalaam masalah pemberian zakat pada orang-orang muallaf (orang-orang yanng perlu di bujuk hatinya). Padahal dalaam alquran terdapatt ketentuan tersebut yanng termaktub dalaam Surat at-Taubah (9): 60[20].

Dalaam tindakanya tersebut Khalifah umar r.a. melihat pada illat diadakanya ketentuan tersebut. Sehingga ketika illat itu tidak ada maka ketentuan tersebut tidak di berlakukaanya.[21] Dengn demikian tidak mengherankan para ulama Ushul fiqh menggunakan madzhab sahabat sebagai sumber hukum. Karena dianggap sesuai dengn kondisi dan situasi di masa itu. Sehingga ada satu kaidah bahwa “Al-hukmu yaduru ma’al illat”, suatu hukum bergulir bersamaan dengn illat.

Walaupun apa yanng dilakukan oleh Umar jelas-jelas tidak sesuai dengn apa yanng dikehendaki oleh surat at-Taubah ayat 60, hal itu bukan berarti tindakan dia bertentangan dengn apa yanng di titahkan oleh ayat tersebut, melainkan suatu tindakan yanng sesuai dengn masa di mana pemberian zakat tersebut tidak di perlukan lagi. Karena alasan pemberian zakat kepada muallaf ialah untukk meluluhkan hati mereka di mana hal itu sangat di butuhkan sebelum islam menjadi kuat. Sedangkan pada masa Umar r.a umat islam sudah begitu kuat sehingga tujuan tersebut telah hilang. Ketika suatu alasan hukum itu telah hilang, maka hukum tersebut juga tidak di berlakukan.

Dinamika pemikiran para sahabat didorong oleh semakin luasnya daerah penyebaran Islam yanng diikuti dengn munculnya berbagai permasalahan yanng rujukan hukumnya belum ada secara jelas dalaam alqur’an maupun hadis. Kondisi inilah yanng mendorong para sahabat melakukan penafsiran hukum untukk menjelaskan persoalan hokum yanng dihadapkan kepada mereka.[22]

Salah satu alasan perbedaan ini muncul karena berbedanya pendekatan orientasi yanng digunakan sehingga terhadap suatu masalah dijelaskan makna hukumnya oleh seorang sahabat di suatu daerah akan berbeda pandangan sahabat lain di daerah lain. Oleh karena itu, pemikiran hukum dalaam Islam sejak awal pembentukannya telah mengenal adanya perbedaan pendapatt di kalangan para fuqaha terutama pada masa sahabat sebagai cermin dinamisasi hukum yanng merespon perubahan masyarakat. Perbedaan pemikiran hukum di masa sahabat berpengaruh besar terhadap ikhtilaf hukum kaum muslim pada perkembangan selanjutnya.[23]

Perbedaan fiqh di kalangan para sahabat berawal darii prosedur penetapan hukum untukk masalah-masalah baru yanng belum terjadi di masa Rasulullah sedang kepastian hukumnya belum jelas baik dalaam alqur’an maupun hadis. Para sahabat berbeda pendapatt tentang otoritas (siapa yanng berwenang) menafsirkan naskah jika ada masalah yanng tidak dijelaskan dalaam alqur’an atau hadis, Darii sini muncul dua pandangan :

1. Kelompok pertama diwakili oleh Ali bin Abi Thalib memandang bahwa otoritas untukk menetapakan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna-makna alqur’an setelah Rasulullah saw wafat dipegang oleh ahli Baith. Hanya merekalah yanng menurut nash ialah yanng berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Kelompok ini kemudian dikenal dengn sebutan Ahli al-Baith.[24]
2. Kelompok kedua diwakili oleh Umar bin Khattab yanng berpendapatt bahwa tidak ada orang tertentu yanng ditunjuk oleh Rasul untukk menafsirkan dan menetapkan perintah Ilahi. Alqur’an dan hadis ialah sumber untukk menarik hukum berkenaan dengn masalah-masalah yanng timbul di masyarakat. kelompok ini kemudian dikenal dengn ahli al-Ra’yi.[25] 

Sifat berfikir para sahabat yanng berkaitan dengn penafsiran nash sangat bervariasi bahkan cenderung menampilkan adu argument, seperti Umar bin Khattab pernah melarang haji tamattu, padahal seara tegas ditetapkan nash. Cara ini kemudian dilakukan pula oleh Usman bin Affan. Tetapi Ali secara demonstrative melakukannya di hadapan Usman. Kata Usman: “Aku melarang manusia melakukan tamattu’ dan engkau sendiri melakukannya”. Jawab Ali: “Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasul hanya karena pendapatt seseorang”. Usman berkata; ‘Sesungguhnya laranganku itu hanya ra’yuku saja. siapa yanng mau, boleh menjalankannya. Siapa yanng tidak mau boleh meninggalkannya”.[26]
Sebab lain darii perbedaan pemahaman dikalangan para sahabat ialah yanng berkaitan dengn sunnah. Para sahabat yanng mengambil hadis Rasul dan meriwayatkannya berbeda-beda dalaam kemampuan serta cara menerima riwayatnya rasul ditanya tentang suatu masalah, ia menghukum dengn hukum tertentu, memerintah atau melarang sesuatu, melakukan sesuatu yanng hadir pada peristiwa itu, dan yanng tidak mengetahuinya. Sebagian sahabat hadir pada suatu majelis Rasul, sebagian lainnya tidak hadir. Maka setiap orang hanya mengetahui apa yanng ia saksikan dan sudah pasti tidak mengetahui apa yanng tidak dihadirinya.[27]
Misalnya kasus tidak mandi junub walau bercampur dengn istri dan tidak keluar air. Seseorang datang kepada Umar ibn Khattab dan berkata: “Zaid ibn Tsabit berfatwa bahwa pertemuan dua khitan (tanpa keluar mani) sudah menjadi sebab lainnya kewajiban mandi junub,” kemudian Zaid bin Tsabit ditanya Umar. Zaid menjawab, “Aku tidak mengerjakan itu, tetapi aku mendengar hadis itu darii pamanku”. Hal itu ia tanyakan pula kepada Rifa’ah bin Rafi’, lalu Umar mengumpulkan kaum Anshar dan Muhajirin untukk bermusyawarah. Di antara sahabat berkata, “tidak ada di antara kami yanng lebih mengetahui hal ini kecuali Nabi dan para istrinya. Kemudian Umar mengutus sahabat untukk bertanya kepada Hafsah. Hafsah tidak mengetahuinya. Kemudian diutus sahabat lain untukk bertanya kepada Aisyah, Aisyah menjawab, “jika dua khitan telah bertemu wajib keduanya mandi”.[28]
Sikap ijtihad para sahabat lebih mengacu kepada pertimbangan umum walaupun ada nash syar’i. Artinya jika syar’i ada yanng bertentangan dengn kepentingan umum, maka tinggalkan nash syarah dan dahulukan kepentingan umum. Misalnya pendapatt umar yanng menafsirkan hukum karena perubahan zaman tentang jatuhnya talaq tiga dengn satu kalimat. Cara demikian dilakukan Nabi dan Abu Bakar berdasarkan riwayat yanng sahih darii Ibnu Abbas. Pada masa Khalifah Umar, ia berpendapatt “manusia terlalu terburu-buru di tempat yanng seharusnya hati-hati”. Semua orang harus menahan diri untukk tidak mudah melanjutkan thalaq. Umar kemudian menetapkan hukum thalaq tiga dalaam satu kalimat.[29]
Terakhir, pengaruh hukum yanng paling terasa disebabkan oleh pengaruh politik yanng ditinggalkan periode ini ialah pecahnya golongan politik karena urusan khalifah semata-mata yanng lambat laun merembet pada soal agama (peristiwa tahkim) dan pada akhirnya umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syi’ah dan Ahli Sunnah wal Jamaah.[30]


III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemikiran hukum Islam di masa Nabi belum menampakkan corak pemahaman yanng diakibatkan oleh perbedaan penafsiran, karena posisi Nabi selain sebagai bayan (pemberi penjelasan) juga sebagai penetap hukum atau masalah yanng muncul. Sehingga kesimpulan hukum yanng dihasilkan kurang bahkan tidak reaksi dalaam masyarakat. Pada zaman Nabi, hukum-hukum atau penetapan-penettapan hukum itu masih belum mendapattkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada waktu itu masih merupakan sesuatu yanng lahir darii ucapan-ucapan Nabi yanng nampak pada tindakan-tindakan Nabi. Beliaulah dan hanya darii beliau sendiri, baik yanng berupa wahyu maupun yanng berupa musyawarah dengn para sahabt-sahabat, dan dapatt dianggap sah sesuatu penetapan hukum.
2. Pada periode Pemikiran Hukum Islam Masa Khulafaur Rasyidin, para faqih mulai berbenturan dengn adat, budaya dan tradisi yanng terdapatt pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya darii Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak diketemukan dalil yanng jelas, maka hadis menjadi sumber kedua . Dan jika tidak ada landasan yanng jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad.


Sekian darii kami mengenai Sejarah Pemikiran Hukum Islam Masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yanng haus akan pengetahuan
 

DAFTAR PUSTAKA
Abdurrauf Saimina, Iqbal. “Kontroversi di Sekitar Ijtihad Umar” Dalaam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
Abu Thalib, Shufiy Hasan. Tathbiq al-Syari’at al-Islami>yat fi> al-Baladi al-Arabi>ah. Cairo : Da>r al Nahdah al-Arabi>ah, t.th.
ash-Shiddiqy, Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
al-Asqalany, Ibn Hajar Fath al-Bary. Beirut: Darul-fikr, t.th.
Bik, Hudhari. Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, alih bahasa Mohammad Zuhri. Indonesia: Darul Ikhya,t.t.
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
Harjono, Anwar. Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
Husen, Ibrahim. Sampai Di Mana Ijtihad Dapatt Berperan. IAIN Gunung Jati Bandung, 15 Maret 1989.
Matdawam, Noor. Dinamika Hukum Islam. Yogjakarta: Bina Karier, 1985.
Mubarok, Jaih. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
Qayyim, Ibn. I’ilam al-Muwaqi’in. Mesir: Mathba’ah Sa’adah, t.th.
S. Praja, Juhaya. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Unisba, 1995.
Salam Madkur, Muhammad. Mana>hij Al Ijtiha al-Islam. Kuwait : Univ. Kuwait.
al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats. Sunan Abu> Daud, Juz II. Kairo: Musthatfa al-ba>b al- Halabi, 1952
Suyuti, Gazali. Maslahat Mursalah dan Pengembangan Hukum Islam: Studi terhadap Metode Ijtihad Umar bin Khattab, Ar-Risalah. Tahun IV No 2/ November 2004.
Syalabi, Ahmad. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
Al-Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi, Juz I . Beirut: Da>r-al-Fikr, 1967.
Wahab Khallaf, Abdul. Khula>s}ah Ta>rikh Tasyri’ al-Islami terj. Ahyar Aminuddin, Perkembangan Sejarah Hukum Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
al-Zuhayli, Wahbah. Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.



[1] Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, alih bahasa Mohammad Zuhri (Indonesia: Darul Ikhya,t.t), h. 4.
[2] Tasyri’ di kalangan para ahli hukum Islam digunakan dalaam arti pembentukan garis-garis besar hukum Islam, pembentukan teori-teori hukum Islam. Oleh karena itu kata tasyri’ berarti pembentukan hukum Islam secara sistematis, pembentukan hukum-hukum teoritis dan hukum-hukum praktis. terbagi dua yaitu tasyri’ samawy (buatan Allah) dan tasyri’ wad’id (buatan manusia). Lihat Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Unisba, 1995), h. 11.
[3] Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), h. 87-90.
[4] Q.S. Al-Baqarah (2): 219, Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapatt dosa yanng besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar darii manfaatnya". …
[5] Q.S. Al-Kafirun (109): 1-6. (1). Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, (2). Aku tidak akan menyembah apa yanng kamu sembah. (3). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yanng Aku sembah. (4). Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yanng kamu sembah, (5). Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yanng Aku sembah. (6). Untukkmu agamamu, dan untukkkulah, agamaku."
[6] Q.S. Al-Baqarah (2): 185. (beberapa hari yanng ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yanng di dalaamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yanng hak dan yanng bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalaam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yanng ditinggalkannya itu, pada hari-hari yanng lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yanng diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
[7] Q.S. Al-Maidah (5): 101-102. [101]. Hai orang-orang yanng beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yanng jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. [102]. Sesungguhnya Telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yanng serupa itu (kepada nabi mereka), Kemudian mereka tidak percaya kepadanya
[8] Muhammad Salam Madkur, Mana>hij Al Ijtiha al-Islam (Kuwait : Univ. Kuwait), h. 43.
[9] Abdul Wahab Khallaf, Khula>s}ah Ta>rikh Tasyri’ al-Islami terj. Ahyar Aminuddin, Perkembangan Sejarah Hukum Islam (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 11.
[10] Wahbah al-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî (Vol. 1; Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001) , h. 624.
[11] Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abu> Daud, Juz II (Cet. I; Kairo: Musthatfa al-ba>b al- Halabi, 1952), h. 272 lihat juga Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Juz I (Beirut: Da>r-al-Fikr, 1967), h. 157.
[12] Abdul Wahab Khallaf, op cit., h. 14.
[13] Lihat, Shufiy Hasan Abu Thalib, Tathbiq al-Syari’at al-Islami>yat fi> al-Baladi al-Arabi>ah (Cairo : Da>r al Nahdah al-Arabi>ah, t.th.), h. 27.
[14] Gazali suyuti, Maslahat Mursalah dan Pengembangan Hukum Islam: Studi terhadap Metode Ijtihad Umar bin Khattab, Ar-Risalah, (Tahun IV No 2/ November 2004), h. 91
[15] Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasaan dan Keadilanny, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 45
[16] Abdul Wahab Khallaf, op cit., h. 37.
[17] Ibid., h. 41-42.
[18] Ibrahim Husen, “Sampai Di Mana Ijtihad Dapatt Berperan” (IAIN Gunung Jati Bandung, 15 Maret 1989).
[19] Noor Matdawam, Dinamika Hukum Islam (Yogjakarta: Bina Karier, 1985), h. 78.
[20] “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untukk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yanng dibujuk hatinya, untukk (memerdekakan) budak, orang-orang yanng berhutang, untukk jalan Allah dan untukk mereka yuang sedang dalaam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yanng diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
[21] Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 196.
[22] Ibid., h. 193-194.
[23] Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), h. 51
[24] Lihat Ibn Qayyim, I’ilam al-Muwaqi’in (Mesir: mathba’ah Sa’adah, t.th), h.225
[25] Ibid.,
[26] Ibid., h.177
[27] Lihat Ibn Hajar al-Asqalany, Fth al-Bary (Beirut; Darul-fikr, t.th), h.57
[28] Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Cet.II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h.45-46.
[29] Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), “Kontroversi disekitar Ijtihad Umar” Dalaam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 50
[30] Khawarij ialah orang-orang yanng dendam atas Utsman, Ali dan Muawiyah seluruhnya; Syi’ah yakni orang-orang yanng tetap mencintai Ali dan keluarganya; Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu golongan yanng tidak mengikuti pendirian golongan Khawarij dan tidak pula mengikuti pendirian golongan Syi’ah. Lihat Hudhari Bik, op cit., h. 244.


Visitor