Makalah Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) Islam di Indonesia



Makalah Pengertian KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ? ,Arti Kompilasi ? ,Arti Hukum Islam ? Arti KHES ? ,Isi KHES ? ,Arti Ekonomi Syariah ? ,Arti Kompilasi Hukum Islam KHES ? ,Macam macam Kompilasi Hukum Islam KHES ? ,Prinsip Hukum Islam Tentang Masalah Ekonomi ? Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ? ,Ruang lingkup Hukum Islam ? ,Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Islam KHES ?




BAB I
PENDAHULUAN

            Dlm tataran konstitusional kebernegaraan, diakui bahwa Pancasila & UUD 1945 merupakam sumber dari segala sumber hokum. Meskipun cita keagamaan dlm tubuh Pancasila & UUD 1945 terasa dominan, tapi ketegangan sering terjadi dlm proses interaksi sosial. Yakni, antara keharusan mendahulukkan agama, dlm hal ini fiqih sebagai landasan moral kemasyarakatan, atau hukun sebagai landasan konstitusi kebernegaraan. Ketika pemerintah Indonesia berupaya mengangkat substansi fiqih yg “sakral” ke dlm Kompilasi Hukum Islam, misalnya, ternyata masih harus berhadapan dgn derasnya anggapan “desakralisasi” fiqih melalui penggunaan bahan artificial.
            Kehadiran koplikasi hukum islam (KHI) dlm hukum Indonesia memancing berbagai pertanyaan dlm kerangka teori ilmu hukum, bahkan dari sini akan muncul rentetan pertanyaan berikutnya, seperti pan&gan yg menyatakan bahwa KHI ialah  fiqih Indonesia. Sisi ini memancing pertanyaan mengenai hubungan timbal balik antara ilmu hukum & fiqih.Dlm kaitan ini penulis berupaya menjawab pertanyaan tersebut dgn analisis teori ilmu hukum, & sekaligus mengantar kehadiran KHI dlm tata hukum Indonesia.[1]

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Kompilasi Hukum Islam

            Unkapan bahwa UUD merupakan hukum dasar yg tertulis, di samping berlaku jga hukum dasar yg tdk tertulis yg dijumpai di dlm penjelasan umumnya, menjadi dasar konstitusional & sinyal organic keberadaan hukum tdk tertulis dlm tata hukum nasional.Norma dasar dlm Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menunjukan hukum yg menjadi isi awal1 tata hukum nasional dgn menyatakan segala peraturan yg ada masih langsung berlaku selama belum di adakan yg baru menurut UUD. Dari sana terlihat keadaan isi tata hukum nasional pada hari-hari awal kemerdekaan, yakni (1) hukum produk legislatif kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum islam, & (4) hukum produk legislative nasional.
            Keempat kelompok hukum tersebut merupakan terjemahan dari aspirasi normatif & kebutuhan hukum yg akhirnya terformulasi secara fenomenologi dgn istilah hukum positif. Oleh karena itu, hukum dlm angka (1) & (4) itu dpt di kategorikan menjadi produk man made law, dlm hal ini manusia dipan&g capable untuk membuat hukum demi memenuhi kebutuhan normatifnya.
            Jika hukum berusaha mengangkat kebutuhan normatif masyakat ke dlm system formal, maka dpt berarti teori hukum memberi peluang terambilnya kebutuhan yg sama dari ajaran islam, karena ia bukan saja memiliki konsep teoritas tetapi jga lebih dari sebuah sejarah hukum. Dlm Negara Republik Indonesia yg berdasarkan Pancasila ditemukan bukti bahwa teori hukum telah membenarkan peracikan suatu substansi hukum dgn ragam bahan baku hukum seperti jga yg dipegangi instrument pada tiap aktivitas pembentukan hukum.[2]

            Bentuk peraturan perun&gan yg disebut di dlm Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 di bandingkan dgn urutan seperti teori norma Hans Nawiasky ditanggapi Attamimi dgn meletakan Pembukaan UUD pada apa yg dimaksud dgn fundamental norm, Batang Tubuh UUD sebagai norma dasar yg semaksud dgn grundnorma, serta diikuti oleh bentuk un&g-un&g & peraturan pelaksana lainnya.
            Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yg dpt mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Terutama tentrang: (1) a&ya norma hukum yg hidup & ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yg mendorong terpenuhnya tuntutan kebutuhan hukum, (3) response struktural yg dini melahirkan rangsangan KHI, & (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal yg di atas dgn kesepakatan bahwa KHI ialah  rumusan tertulis hukum Islam yg hidup seiring dgn kondisi hukum & masyarakat Indonesia. KHI hadir dlm hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instuksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, & diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991. Sekalipun demikian, Inpres-KHI termasuk lingkup makna organic Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 & merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional dlm rangkaian penyelenggaraan Negara.[3]
            Sekurang-kurangnya tiga hal yg dpt dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 & Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni (1) perintah menyebarluaskan KHI tdk lain dari pada kewajiban masyarakat Islam dlm rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yg normatif sebagai hukum yg hidup, (2) rumusan hukum dlm KHI berupaya mengakhiri presepsi ganda dari keberlakukan hukum Islam yg ditunjukan oleh Pasal 2 Ayat (1) serta (2) UU No. 1 Tahun 1974, segi hukum formal di dlm UU No. 7 Tahun 1989 sebagai hukum yg diberlakukan secara sempurna , (3)menunjukan secara tegas wilayah berlaku pada intansi pemerintah & masyarakat yg memerlukannya. Ketiga catatan itu bukan saja menunjukan pentingnya penyebarluasan KHI, tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan, & wakaf dari KHI menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yg menyinggung hukum Islam.[4]
            Keberanian KHI ahli waris pengganti & kemungkinan pemberian hak yg berimbang antara ahli waris laki-laki & wanita atas dasar kesepakatan.
            Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pan&gan; pertama, sebagai hukum tiadak tertulis seperti yg ditunjukan oleh penggunaan instrumen hukum berpa Inpre yg tdk termasuk dlm rangkaian tata aturan urutan peraturan perun&gan yg menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pan&gan ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan dari UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yg justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis.[5]
            Kedua, KHI dpt dikatagorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yg di tunjukan di atas menunjukan KHI berisi law & rule yg pada gilirannya terangkat menjadi law dgn potensi political power. Ipres No 1 Tahun 1991 dipan&g sebagai salah satu produk polotocal poweryg mengalirkan KHI dlm jajaran law.Pada akhirnya, masyakat pemakai KHI yg menguji keberanian pan&gan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.[6]
            Kehadiran KHI cenderung menjadi alternatif terhadap konstatisi di atas yg berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Tiga sumber utama yg dipilih untuk penyusunan KHI yakni: (1) hukum produk legislatif nasional yg telah tertuang dlm perun&g-un&gan & peraturan lainnya yg relevan, seperti UU No. 22 Tahun 1946 UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1954, PP No. 28 Tahun 1977; (2) produk yudisial pengadilan dlm lingkungan peradilan agama, terutama sepanjang yg mengenai masalah waris dgn dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dgn hukum adat; (3) produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kejadian hukum yg dilakukan Institut Agama Islam Negeri dgn pokok bahasan sesuai dgn distribusinya.[7]
            Segi-segi metodologis demikian meracik kembali produk man made law dgn butir-butir normatif yg di maksud oleh the ideal law & pada dasarnya menunjukan kepedulian yg transedental di samping pemenuhan tuntutan horizontal bagi interaksi umat Islam. Lahirnya rumusan hukum seperti yg terlihat di dlm KHI harus di pan&g sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam di bi&gnyal.Hukum dlm KHI tampaknya dpt di gambarkan melalui a&ya koherensi antara system hukum Anglo Amerika/Inggris & system kontinental dlm tata hukum Indonesia.[8]

B.     Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

1.      Ekonomi Syariah

Dunia saat ini se&g memasuki era budaya global dgn kemajuan teknologi informatika di satu sisi & kebangkitan nasionalisme & spiritual di sisi lain. Budaya global jga di tandai dgn era “Ekonomi Baru”, & posisi hukum semakin di perlukan guna mengaturnya. Budaya global jga antara lain disemarakkan dgn perkembangan konsep “Ekonomi Islam”. Ilmu Ekonomi Islam ialah  ilmu tentang manusia yg menyakini nilai-nilai hidup Islam.Ilmu Ekonomi Islam yg tdk hanya mempelajari individu sosial melainkan jga manusia dgn bakat religious manusia.Ilmu Ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam.Dlm aktifitas ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al-Qur’an & Sunah.Dokrin ekonomi Islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk membangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (Islamic scepture) & tradisi yg melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an & baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Islam mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia & beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat. Lebih dari 60 negara melalui Bank Islam dgn menawarkan system free interest yg disebut sebagai alternative dari bank dgn system bunga.[9]
Bersamaan dgn perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi Islam semakin pesat di kalangan akademis. Kajian Ekonomi Islam mulai di giatkan tatkala a&ya gagasan pendirian bank Islam pada si&g Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi pada bulan Februari 1973. Di Indonesia sebagai Negara dgn penduduk Muslim terbesar di dunia, kajian Perbankan Islam secara umum tdk berfokus dari aspek hukum mulai dirintis sejak 1992.

Prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi secara gari besar menurut Zainul Arifin ialah : [10]

Ø  Berbagai jenis sumber daya dipan&g sebagai pemberian atau titipan Allah yg harus di manfaatkan seefisien & seoptimal mungkin dlm produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya & orang lain.
Ø  Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dlm batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi & factor produksi.
Ø  Kekuatan utama bi&g ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dlm kontrak.
Ø  Pemilikan kekayaan pribadi harus berpesan sebagai capital produktif yg akan meningkatkan besaran produk nasional & kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tdk boleh terakumulasi & dikuasai oleh beberapa orang saja.
Ø  Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat & penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
Ø  Hukum Islam mencela keuntungan yg berlebihan, per&gan yg tdk jujur, perlakuan yg tdk adil, diskriminasi, & penindasan.
Ø  Kewajiban membayar Zakat.
Ø  Islam melarang riba.
Dgn demikian, dlm hukum Islam terdpt penolakan terhadap “Riba” yg oleh sebagaian pakar perbankan Islam diidentikkan dgn bunga20, unsur gharar, gambling (maisyir), & beberapa model bisnis curang.

C.    KHES

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dgn perkembangan hukum & kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dgn perluasan kewenangan tersebut, kini PA tdk hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bi&g perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, & sadaqah saja, melainkan jga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) & menyelesaikan sengketa dlm zakat, infaq, serta sengketa hak milik & keperdataan lainnya antara sesama muslim, & ekonomi syari’ah. Hubungan dgn wewenang baru PA ini, dlm Pasal 49 UUPA dirubah menjadi:[11]
1.      Isi KHES berwenang memeriksa, memutus & menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yg beragama Islam di bi&g berikut ini :
a.       Perkawinan
b.      Waris
c.       Wasiat
d.      Hibah
e.       Wakaf
f.       Zakat
g.       Infaq
h.      shadaqah &
i.        ekonomi syari’ah.
Yg dimaksud dgn ekonomi syari’ah ialah  perbuatan atau kegiatan usaha yg dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, yaitu meliputi:
a. bank syari’ah
b. lembaga keuangan mikro syari’ah
c. asuransi syari’ah
d. resuransi syari’ah
e. reksa&a syari’ah
f. obligasi & surat berharga berjangka menengah syari’ah
g. sekuritas syari’ah
h. pembiayaan syari’ah
i. pegadaian syari’ah
j. &a pensiun lembaga keuangan syari’ah &,
k. bisnis syari’ah.
Setelah UU No. 3/2006 tersebut diun&gkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yg diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi & seminar yg mengkaji draft naskah tersebut dgn lembaga, ulama & para pakar, menyempurnakan naskah, & melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.[12]

Langkah-langkah atau tahapan yg telah ditempuh oleh Tim tersebut ialah :

1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dlm bentuk seminar ekonomi syari’ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 & di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dlm dua seminar tersebut ialah  para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, & para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum & PA.
2. Mencari format yg ideal (united legal frame work) dlm bentuk pertemuan dgn BI dlm rangka mencari masukan tentang segala hal yg berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah & sejauh mana pembinaan yg telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu jga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dlm acara tersebut ialah  para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah & para praktisi hukum.
3.   Melaksanakan kajian pustaka (library research) yg disesuaikan dgn pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam & Lembaga Penyelesian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding jga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan.[13]


BAB III
PENUTUP

1.      Kesimpulan


Kehadiran kompilasi hukum islam (KHI) di dlm hukum indonesia memancing berbagai pertanyaan dlm kerangka teori ilmu hukum,& ada yg menyatakan KHI ialah  fiqh indoseia.& mengatur hubungan timbale balik antara ilmu hukum & fiqh.& abdul mutholib menulis bahwa:Hakikat hukum islam ialah hukum agama,hukum islam tdk dpt di pisahkan dari agama islam.Hukum islam ialah  hukum samawi,artinya hukum agama yg menerima wahyu,yaitu kitab suci AL-Qur’an,& hukum islam jga mengatur hubungan pribadi,masyarakat,Negara,& sebagainya.& akhirnya jga mengatur hubungan manusia & tuhanya.Hukum materil yg di terapkan di Indonesia khususnya Indonesia melaui peradilan islam tdk selamanya sama dgn apa yg di ajarkan para fuqoha & ahli hukum islam dlm literature klasik karna terka&g berpedoman pada hukum positif yg mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

·         Syahbani’s Syiar, The Islamic Law of Nation (terjemahan Inggris oleh Madjid Khadduri), Baltimore: The Johns Hopking Press, 1965, hlm. 7.
·         Bisri,Cik Hasan,Peradilan Islam,PT.Remaja Rosda Karya,Bandung,1997.
·         Abdullah,Abdul Gani,Pengantar Kompilasi Hukum Islam,Gema Insani Pers,Jakarta 1994.
·         Shomad Abdul,Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group,Jakarta 2010.
·         Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari’ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.




[1]Syahbani’s Syiar, The Islamic Law of Nation (terjemahan Inggris oleh Madjid Khadduri), Baltimore: The Johns Hopking Press, 1965, hlm. 7.
[2] Bisri,Cik Hasan,Peradilan Islam,PT.Remaja Rosda Karya,Bandung,1997.
[3] Abdullah,Abdul Gani,Pengantar Kompilasi Hukum Islam,Gema Insani Pers,Jakarta 1994.
[4] Abdullah,Abdul Gani,Pengantar Kompilasi Hukum Islam,Gema Insani Pers,Jakarta 1994.
[5] Shomad Abdul,Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group,Jakarta 2010
[6] Shomad Abdul,Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group,Jakarta 2010
[7] Abdullah,Abdul Gani,Pengantar Kompilasi Hukum Islam,Gema Insani Pers,Jakarta 1994.
[8] Bisri,Cik Hasan,Peradilan Islam,PT.Remaja Rosda Karya,Bandung,1997.
[9] Abd.. Shomad, Akad Mudharabah dlm Perbankan Syariah, Yuridika, Vol 16, No. 4, Juli-Agustus, 2001, hlm. 343.
[10]Agus Wahid, “Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat”, Ulumul Qur’an, No. 4 Vol. VI, 1995, hlm. 60.
[11] Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
[12] Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari’ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
[13] Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari’ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


Sekian dariiii kami mengenai KHES ( Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan.


Visitor